tirto.id - Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, yang terlahir sebagai jonkheer (bangsawan kecil) di kota Groningen, harus menggantikan Bonifacius Cornelis de Jonge sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda sejak 17 September 1936.
De Jonge yang makin bau tanah itu menjabat posisi orang nomor satu di Hindia Belanda sejak 12 September 1931. De Jonge digantikan orang yang lebih muda 13 tahun darinya. Ia dikenal dengan kalimatnya: “Kita sudah berada di Hindia selama 300 tahun, dan akan tetap berada di sini selama 300 tahun lagi bila perlu dengan tongkat dan senjata.”
Tjarda, anak komisaris kerajaan bernama Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, sebelumnya adalah Duta Besar Belanda di Brussels, Belgia. Sejak 1915, dia bergabung dalam korps diplomat Belanda. Pada usia 48, meski tak pernah merasakan tinggal lama di Hindia Belanda, dia dijadikan gubernur jenderal.
Surat kabar Pewarta Deli (16/9/1936) memberitakan, dia tiba di pelabuhan Tanjung Priok Betawi sehari sebelum dilantik. Tjarda tampak lebih progresif dibanding pendahulu-pendahulunya.
Muda dan Progresif
Menurut Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi, 1908-1945 (1994: 87), De Jonge dikenal karena “tindakan dan ucapan kasar dan angkuh banyak menimbulkan ketegangan.” Orang macam De Jonge tak cocok lagi jadi pemimpin di tanah koloni yang rawan pergolakan. Era 1930-an adalah dekade tumbuhnya gerakan fasis di dunia, yang sebelum 1940 tidak terlihat berbahaya bagi Belanda.
“Dalam pidato pengukuhannya, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menyatakan bahwa kebebasan mengemukakan pendapat mendapat penghargaan yang wajar dan ia berharap agar pendapat Volksraad sejalan dengan pemerintah,” tulis Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan, Volume 1 (2008: 232).
Intinya, menurut Slamet, “sepak terjangnya lebih ramah dan lebih supel daripada De Jonge.” Sikap Tjarda yang demikian itu belakangan membuat kelompok pergerakan nasional agak melunak.
Salah satunya Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Di dalamnya ada Amir Sjarifoeddin—yang belakangan jadi Perdana Menteri Indonesia ke-2. Amir sendiri pernah bekerja di Departemen Perekonomian kolonial. Meski begitu, Gerindo dan organisasi pergerakan lain tetap dalam pengawasan.
Sementara itu, tempat orang-orang macam Sukarno, Hatta, atau Sjahrir adalah di tanah pembuangan dalam negeri. Begitu juga orang-orang komunis yang dibuang ke Digoel. Bagaimana pun mereka tetap kena cap sebagai pengacau.
Waktu Belanda diserang balatentara fasis Jerman, pada 10 Mei 1940, Tjarda masih Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bahaya besar bagi Hindia Belanda adalah Jepang yang militernya makin kuat. Sementara Hindia Belanda tak punya militer tangguh. Hanya sebuah angkatan perang yang sedari awal selalu berperan dalam pemadaman pemberontakan atau perang melawan orang-orang Indonesia yang membangkang dan tidak terlatih. Militer bernuansa kolonialis—yang bernama Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) itu—sama sekali tak bisa diandalkan.
Waktu Tjarda baru jadi Gubernur Jenderal, pimpinan KNIL adalah Murk Boerstra. Pada 1939, Murk diganti dengan Gerardus Johannes Berenschot. Beberapa bulan sebelum mendarat, Berenschot, yang punya beberapa tetes darah Indonesia itu, harus mampus dalam sebuah kecelakaan pesawat di sekitar bandar udara Kemayoran pada 13 Oktober 1941. Terpaksalah seorang perwira jago terbang bernama Hein Ter Porten dijadikan panglima KNIL.
Gagap Menghadapi Jepang
Awal tahun 1942 adalah masa-masa menghitung hari menuju hancurnya Hindia Belanda. Meski sudah dibantu militer Sekutu, yang bersama militer Belanda tergabung dalam aliansi American-British-Dutch-Australian Command (ABDACOM), masuknya tentara Jepang tak terhindarkan.
Akhir Februari 1942, banyak kapal-kapal perang Sekutu jadi santapan kapal perang Jepang. Termasuk juga armada Belanda De Ruyter yang dipimpin Karel Doorman.
Lemahnya pertahanan Hindia Belanda membuat banyak pejabat kocar-kacir kabur ke Australia lewat Cilacap, termasuk pejabat bernama Hubertus van Mook maupun Charles van der Plas.
Dalam kondisi Hindia Belanda yang terancam, Tjarda tidak mengevakuasi diri. Dia bertahan di sekitar Bandung. Bahkan ketika Jawa jebol, karena loyonya KNIL dan Angkatan Laut Koninklijk Marine, Tjarda harus menanggung malu sebagai gubernur jenderal.
Ada perbedaan sikap antara Panglima KNIL Ter Poorten dengan Tjarda. Ide Anak Agung Gde Agung dalam Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan (1993) mencatat, “Jenderal ter Poorten berpendapat bahwa tidak ada jalan lain selain menyerah dan menghentikan peperangan karena semua kekuatan militernya sudah dihancurkan” (hlm. 154).
Namun, Tjarda justru berpikir sebaliknya. Ia malah menghendaki perang gerilya di Bandung Selatan.
Ketika Jenderal Immamura yang memimpin armada perang Jepang menuntut agar menyerah, Tjarda berusaha mengelak. Ia berdalih harus ada persetujuan dari pemerintah Belanda di London, karena pemerintah Belanda mengungsi ke London.
Apa yang dilakukan Tjarda “hanyalah usaha untuk mengulur waktu,” tulis Ida Anak Agung.
Immamura pun murka. Melihat tidak ada harapan untuk melawan lagi, Tjarda akhirnya mau meneken surat menyerah tanpa syarat. Serah terima kekuasaan dilakukan dalam sebuah perundingan di Lapangan Terbang Kalijati, Subang, pada 8 Maret 1942, tepat hari ini 78 tahun lalu. Tanda tangan pahit itu harus dilakukannya satu hari setelah ulang tahunnya yang ke-54.
Tjarda pun jadi tawanan perang dan harus berpisah dengan istrinya, Christine Marburg. Menurut catatan Rosihan Anwar dalam Musim Berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950 (1985: 122), Tjarda sempat ditahan di Bandung. Tepatnya di Villa Mei Ling, Lembang, milik seorang Tionghoa.
Pada 6 April 1942, Tjarda dan pengikutnya dimasukkan ke Penjara Sukamiskin—tempat Sukarno pernah ditahan pemerintah kolonial yang dipimpin pendahulu Tjarda. Sebelas hari kemudian, Tjarda dan Ter Poorten dipindah ke Penjara Struiswijk (Salemba).
Kemudian dua pentolan Hindia Belanda itu dibawa ke Taiwan, lalu ke Manchuria. Tjarda pun harus merayakan tiga kali ulang tahun lagi di kamp internir Hsien sampai dibebaskan setelah Jepang tak berdaya dalam Perang Pasifik.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
