tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya yang ketahuan bermain judi online, meski ia mengaku belum menerima daftar nama ASN di Jakarta yang bermain judi online.
"Saya belum terima [daftar nama], kalau judi online yang ASN aturan [sanksi] sudah ada," kata Heru usai pelaksanaan International Mayors Forum 2024, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Lebih lanjut, Heru mengaku bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah meminta data ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait daftar nama ASN yang terlibat judi online.
"Kalau ASN DKI kami pastikan kami tindak," tegasnya.
Menurut Heru pihaknya tak akan mempermasalahkan bila ternyata ada penerima bantuan sosial yang ternyata pemain judi online. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta, kata Heru, tetap akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait proses penegakan hukum terhadap pelaku judi online tersebut, guna mengevaluasi pemberian bansos selanjutnya.
"Mungkin kita kasih kesempatan untuk mereka berubah perilaku, tidak bisa semena-mena seperti itu juga, bersama dengan aparat kepolisian sejauh mana mereka main judinya apakah cukup besar?" tutur Heru.
Di sisi lain, ketepatan penerima bantuan sosial di Jakarta juga didorong melalui mekanisme by name by address, sehingga bantuan yang diberikan tidak akan salah sasaran, seperti pemain judi online.
"Masyarakat yang menerima bansos kan saya punya nama, by name by address, nama-nama penerima KJP, KJMU misal, mudah-mudahan mereka tidak terkena nama yang main judi online loh," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan lima provinsi di Indonesia dengan transaksi judi online tertinggi. Dari data tersebut, yang transaksi paling tinggi yakni di Provinsi Jawa Barat dengan nilai transaksi mencapai Rp3,8 triliun.
"Yang pertama adalah Jawa Barat, 535.644 [orang] dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun," kata Hadi dalam konferensi pers, usai rapat koordinasi pengarahan tentang pencegahan perjudian daring di Kantor Kemenko PMK, Selasa (25/6/2024).
Di urutan kedua adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pelaku 238.568 orang. Nilai transaksi dari perputaran judi online di Jakarta mencapai Rp2,3 triliun. Kemudian di urutan ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pelaku 201.963 orang dan peredaran uangnya mencapai Rp1,3 triliun.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Bayu Septianto
