tirto.id - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membeberkan munculnya instruksi penurunan bendera PDIP sehari sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan di wilayah Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Menurut Hasto, pihaknya memiliki bukti atas intimidasi tersebut. Dia pun memutar rekaman suara kesaksian Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti.
Dalam rekaman itu, Endah mengaku suasana sehari sebelum kunjungan Jokowi sangat mencekam, tank dan mobil Brimob berlalu-lalang.
"Sebagai ketua partai, saya ditelepon [dan] dimarahi oleh dua orang yang mengaku Paspamres untuk menurunkan bendera [PDIP]," ungkap Endah dalam rekaman yang diputar dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Menurut Endah, ia lalu didatangi dua orang Paspampres yang menanyakannya sebagai penanggung jawab pemasangan bendera PDIP. Ia heran mengapa Jokowi takut dan meminta bendera partai yang dulu mengusungnya itu diturunkan.
Endah menambahkan, Paspampres beralasan melaksanakan protap pengamanan presiden. Jawaban itu semakin membuatnya heran karena hanya bendera PDIP yang diminta diturunkan, padahal menurutnya ada juga bendera PSI dan partai lain, tapi tidak diminta diturunkan.
Kata Endah kepada Paspampres, ada sekitar 3.000 bendera yang harus diturunkan sepanjang jalan dari Yogyakarta menuju Gunungkidul. Sebagai penanggung jawab, dia mengaku tidak mau menurunkan apabila tak disertakan perintah presiden.
Di sisi lain, dia mempersilakan Paspampres menurunkan seluruh bendera yang sudah terpasang. Namun, Paspampres mengaku itu bukan tanggung jawab mereka.
"Saya jawab, mohon maaf di dalam adab PDI Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orang itu dan kami akan menumpahkan darah di situ," ucap Endah.
Ditegaskan Endah, saat Jokowi diusung PDIP pada 2014 dan 2019, justru pemasangan bendera partai pimpinan Megawati itu harus dipasang. Maka itu, dia mempertanyakan mengapa saat ini harus ada penurunan bendera PDIP dan bendera partai lainnya tidak.
"Kenapa bendera PSI, bahkan sampai jam setengah tiga pagi ada. Kok, mereka tidak dilarang. Saya bilang begitu, kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang di lokasinya presiden tidak dilarang. Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang," ujar Endah.
Usai memutarkan rekaman Endah, Hasto mengemukakan bahwa pengerahan aparatur negara dan kendaraan militer menjadi terkesan menakut-nakuti rakyat. Apalagi, menurutnya, bagi PDIP yang resmi terdaftar sebagai peserta pemilu hal itu sebagai sebuah diskriminasi.
Ditambahkan Hasto, hal itu semakin menambah daftar panjang ketidaknetralan dalam Pemilu 2024. Dia menyatakan menunggu penjelasan dari Jokowi atas apa yang terjadi di Gunungkidul.
"Kami menunggu tanggapan terlebih dahulu, kami menunggu tanggapan terhadap rakyat yang telah menjadi korban akibat tindak kekerasan yang tidak perlu, akibat Bapak Jokowi," ujarnya.
Di sisi lain, dia menuturkan, apabila Jokowi ingin berpihak kepada salah satu paslon, maka rakyatlah yang menjadi korban diskriminasi. Hasto kemudian memohon agar Jokowi tidak menyalahgunakan wewenang.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Irfan Teguh Pribadi
