tirto.id - Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, bertanya kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal alasan mengapa bansos tidak lagi disalurkan oleh Kemensos.
Hal ini Arief tanyakan saat sidang PHPU Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan empat menteri di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Kepada Risma, Arief bertanya apakah bansos sudah menjadi program Kemensos sebelum Risma menjabat sebagai Mensos. Risma mengiakan.
Arief kemudian bertanya apakah bansos lantas menjadi program Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah Risma menjabat Mensos. Risma membantahnya.
Menurut Risma, pemindahan tanggung jawab itu terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal perselisihan (dispute) harga.
Risma menambahkan, saat itu dia ingin menggunakan harga eceran tertinggi (HET) untuk bansos. Namun, beras bansos harus menggunakan harga cadangan beras pemerintah (CBP).
"Kenapa pilih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau. Dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian, ternyata enggak bisa, harus menggunakan harga CBP," ungkapnya.
Mendengar penjelasan itu, Arief bertanya apakah bansos kemudian digeser ke Bapanas karena polemik tersebut. Risma mengaku tak mengetahui alasan penggeseran penanggung jawab program bansos.
"Karena ada persoalan, jadi Ibu menyatakan keberatan, oleh Bapak Presiden [bansosnya] digeser ke Bapanas?" tanya Arief.
"Saya tidak tahu, mohon maaf," jawab Risma.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
