tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menentukan sikap politik untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 April 2024. Nantinya, partai berlambang Ka'bah ini akan menggelar forum resmi.
Juru Bicara Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Imam Priyono, mengatakan baik internal dan eksternal partai ini telah berkomunikasi non formal ihwal bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Semua kader menyambut baik.
"Condongnya demikian (forum resmi setelah putusan MK). Karena kami rasa kita masih cukup waktu untuk memutuskan arah langkah PPP pasca putusan MK," kata Imam saat dihubungi Tirto, Rabu (17/4/2024).
Imam mengatakan Mardiono berhubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan para ketua umum parpol lain. Sebab itu, dia menilai tidak menutup kemungkinan kiblat politik PPP ke depan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bagi Mardiono, kata Imam, membangun bangsa perlu kerja sama semua pihak. Keputusan arah politik PPP itu akan dibicarakan dalam forum resmi.
"Tentu ini membuka ruang diskusi dan kerja sama ke depan," tutur Imam.
Picu Spekulasi
Kehadiran PPP dalam acara halal-bihalal Partai Golkar menimbulkan berbagai spekulasi bahwa partai berlambang ka'bah itu bakal merapat ke koalisi Prabowo-Gibran atau Koalisi Indonesia Maju. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku berharap PPP bisa masuk ke koalisi mereka.
"Mudah-mudahan," ujar Muzani singkat di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (15/4/2024).
Usai menghadiri pertemuan, Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, menegaskan kehadirannya dalam rangka silaturahmi. Dia tidak memungkiri pihaknya berseberangan dengan Golkar dalam Pilpres, tapi hal itu adalah demokrasi. Mereka pun siap jika diajak membangun bangsa bersama di masa depan.
"Ya, kita, kan, untuk membangun Indonesia harus bersama," kata Mardiono usai acara.
Mardiono juga menegaskan PPP belum menentukan sikap, meski disebut-sebut tengah merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Dia hanya menegaskan PPP masih berada di koalisi Presiden Jokowi.
"PPP masih menjadi Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu koalisi pemerintahan Pak Joko Widodo, ya. Untuk pemerintah yang baru itu, kan, belum dilantik. Jadi, untuk langkah ke depan, tentu nanti akan kita bicarakan dengan pemerintahan yang baru, ya," kata Mardiono.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
