Menuju konten utama

Haedar Nashir Berpeluang Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi

Haedar Nashir meraih suara terbanyak sebagai formatur PP Muhammdiyah dan berpeluang kembali menjadi Ketua Umum.

Haedar Nashir Berpeluang Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (keempat kanan), Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri), Menko PMK Muhadjir Effendy (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kiri), Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini (kedua kanan) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) bertepuk tangan usai membuka Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah 2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/11/2022). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/YU

tirto.id - Haedar Nashir berpeluang besar kembali menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2027. Ia meraih suara terbanyak melalui pemilihan secara e-voting dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Edutoriun KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah.

Ketua Panitia Pemilihan Dahlan Rais mengatakan seusai pemilihan menyebut 13 orang terpilih sebagai anggota PP Muhammadiyah (PPM) dari 39 calon peserta.

Dari 13 nama yang terpilih anggota PP Muhammadiyah menempati urutan pertama dalam pemilihan e-voting, yakni Haedar Nashir, yang memperoleh 2.203 suara, disusul oleh Abdul Mu'ti dengan mendapatkan 2.159 suara.

Ketiga Anwar Abbas sebanyak 1.820 suara, Busyro Muqoddas (1.778), Hilman Latief (1.675), Muhadjir Effendy (1.598), Syamsul Anwar (1.494), Agung Danarto (1.489), Saad Ibrahim (1.333), Syafiq A Mughni (1.152), Dadang Kahmad (1.119), Ahmad Dahlan Rais (1.080), dan Irwan Akib (1.001).

Sebanyak 13 anggota formatur PP Muhammadiyah tersebut akan dibawa ke rapat Muktamar Muhammadiyah di Edutorium KH Ahmad Dahlan, pada hari ini.

Dahlan Rais mengatakan dari perolehan nama tersebut, kemungkinan besar yang menjadi ketua umum adalah yang mendapat suara terbanyak. Hal itu, juga untuk menghargai yang mendapat suara terbanyak.

"Ketua umum yang terpilih dalam rapat 13 orang itu, harus dimintakan persetujuan kepada muktamirin. Sedangkan sekretaris umum ditunjuk oleh ketua umum terpilih," kata Dahlan Rais dilansir dari Antara, Minggu (20/11/2022)

Kendati demikian, kata Dahlan, ada sejarah yang menjadi ketua umum bukan yang dipilih oleh muktamirin.

Dia mencontohkan dalam Muktamar di Purwokerto pada 1950-an, pimpinan terpilih tidak ada yang mau menjadi ketua umum. Akhirnya mereka meminta Buya Sutan Mansur di Sumatra Barat untuk memimpin Muhammadiyah. Buya bersedia lalu hijrah ke Jawa untuk menjadi ketua umum.

Baca juga artikel terkait MUKTAMAR MUHAMMADIYAH

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Editor: Bayu Septianto