Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/10/2025).
Rapat ini bertujuan meningkatkan PAD melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan secara bijak dan berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Agustiar menyoroti penurunan dana transfer dari pemerintah pusat selama delapan bulan kepemimpinannya yang berdampak pada penerimaan daerah. Ia menekankan perlunya langkah nyata dan terukur melalui sinergi dengan sektor strategis seperti pertambangan untuk memperkuat basis pendapatan daerah.
“Semua pihak harus bersinergi mendukung visi pembangunan Kalteng yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Gubernur meminta perusahaan pertambangan mematuhi kewajiban pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (berpelat KH), Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Selain itu, perusahaan juga diminta membeli BBM melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) yang bermanfaat, menggunakan kendaraan berpelat KH, memanfaatkan material galian C berizin, membuka rekening di Bank Kalteng, serta melaporkan data alat berat secara berkala.
“Pembangunan daerah harus menyeluruh, tidak hanya memperbaiki infrastruktur seperti jalan, tetapi juga memperkuat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” tegas Agustiar.
Ia juga menginstruksikan bupati dan wali kota agar tegas menegakkan aturan pajak serta membentuk Satgas Optimalisasi PAD dengan dukungan anggaran dan sarana operasional. Gubernur menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung penuh upaya tersebut.
Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam laporannya mengatakan rapat ini bertujuan menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menggali, mengoptimalkan, dan mengamankan potensi PAD dari sektor pertambangan.
“Melalui koordinasi dan kolaborasi, kita dapat mengurangi kebocoran, menekan tunggakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran BUMD seperti PT Bank Kalteng, PT Jamkrida, dan PT Banama Tingang Makmur sebagai penggerak ekonomi daerah di sektor strategis seperti energi, transportasi, dan pertambangan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Rapat ini menegaskan kesepahaman bahwa optimalisasi PAD sektor pertambangan bukan hanya kewajiban fiskal, tetapi juga komitmen moral dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Kalteng yang maju, berkah, dan bermartabat.
Melalui sinergi, digitalisasi, dan disiplin kepatuhan, Pemerintah Provinsi bertekad memperkuat fondasi ekonomi daerah. Langkah ini diharapkan mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Rapat dihadiri Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, para bupati dan wali kota se-Kalteng, pejabat daerah, serta pimpinan perusahaan pertambangan.
(JEDA)
Penulis: Tim Media Servis
