tirto.id - Aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi kampanye tanpa oligarki di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (6/10/2023). Mereka membawa boneka gurita raksasa 'Monster Oligarki' saat menggelar aksi.
Dalam aksinya, mereka mendesak para capres-cawapres memiliki komitmen yang berpihak kepada rakyat dan melepaskan dari agenda-agenda oligarki. Pesan tersebut juga terlihat dari boneka gurita yang memiliki tentakel-tentakel mencengkeram tiga manekin menyerupai figur calon presiden di Pilpres 2024.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menuturkan aksi ini merupakan bentuk penyuaraan agar Pemilu 2024 tidak disusupi para oligarki di balik para bakal calon presiden. Dia mengklaim tidak sedikit oligarki yang mendanai para peserta pemilu guna kepentingan tertentu.
“Kami juga mendesak para capres-cawapres memiliki komitmen yang serius dan konkret untuk berpihak kepada rakyat dan melepaskan diri dari agenda-agenda oligarki. Tunjukkan komitmen itu dalam dokumen visi-misi yang diserahkan ke KPU,” ujar Iqbal dikutip dari keterangan resminya, Jumat (6/10/2023).
Greenpeace mengajak masyarakat mengawal Pemilu 2024 bebas dari oligarki. Semakin dekat tahapan pendaftaran bakal calon presiden, maka pengawasan harus terus digelorakan.
Lebih lanjut, dia menuturkan rakyat sudah merasakan dampak buruk dari menguatnya kekuatan ekonomi-politik oligarki di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia mencontohkan seperti terancamnya demokrasi dan pelindungan lingkungan hidup, serta perampasan ruang hidup masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.
Iqbal menjelaskan, terhadap krisis iklim yang tengah terjadi saat ini pun, para bakal calon presiden harus memiliki komitmen bagaimana mengatasinya. Aksi nyata dan ambisius menyelamatkan bumi harus benar-benar dilakukan.
Selanjutnya, pemilu kerap kali menjadi momentum bagi oligarki untuk melanggengkan pengaruh dan kekuasaan mereka. Mereka ‘berinvestasi’ dengan membiayai para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, partai politik, bahkan dengan ikut maju di pemilu.
Iqbal mengakui tidak dipungkiri kepentingan oligarki begitu kuat mencengkeram pemerintahan di Indonesia saat ini dan membajak proses pembuatan kebijakan. Seperti, pengesahan revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi buktinya.
Bahkan, sudah tiga tahun aksi kritik terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan, tak ada sedikitpun suara rakyat didengar. Dampak buruk Undang-Undang Cipta Kerja bagi warga pun sudah tampak di depan mata.
Sejumlah konflik agraria yang terjadi belakangan ini, seperti di Wadas dan Rempang, tak terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan pengadaan lahan dan pembangunan atas nama proyek strategis nasional.
Tidak hanya itu, kata Iqbal, dibukanya keran izin ekspor pasir laut, masuknya batu bara dan sawit dalam taksonomi hijau, hingga yang berkedok proyek strategis nasional seperti pembangunan lumbung pangan (food estate), wisata premium Pulau Komodo, dan Rempang Eco City adalah bukti lain pengaruh oligarki.
“Situasi ekonomi politik yang ada saat ini barangkali membuat kita putus asa. Namun, bersama kita bisa berjuang untuk mengubah keadaan,” ungkapnya.
Dia menegaskan, kekuatan rakyat yang akan menggunakan hak politiknya di Pemilu 2024 akan mampu melemahkan kekuatan oligarki dan menyelamatkan bumi. Sebab itu, semua masyarakat harus sadar dan bersama-sama mendorong bebasnya bakal calon pemimpin Indonesia dari jerat oligarki.
“Kita mesti menggugat para capres-cawapres, calon kepala daerah, hingga partai politik untuk melepaskan diri dari cengkeraman oligarki dan berpihak pada rakyat, serta memiliki agenda mengatasi krisis iklim,” imbuhnya.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Intan Umbari Prihatin
