tirto.id - Dugaan pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 25 juta ditemukan tim Prabowo-Sandiaga dinilai rawan disalahgunakan pada Pilpres 2019 mendatang.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemilih ganda tersebut juga berpotensi menghilangkan hak pilih masyarakat.
"Bukan hanya khawatir disalahgunakan namun 25 juta itu bisa menghilangkan hak pilih orang yang seharusnya masuk kemudian tidak masuk (daftar pemilih)," kata Dasco di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Daftar pemilih ganda itu terungkap saat rapat sekjen parpol koalisi Prabowo-Sandiaga pada Senin (3/9) malam. Menurut koalisi Prabowo-Sandi dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah pemilihan Lantaran itu, koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga meminta KPU untuk menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang sedianya dijadwalkan pada Rabu (5/9).
Dasco membantah isu DPT merupakan salah satu strategi kampanye Prabowo-Sandiaga, namun kenyataannya masih ditemukan persoalan di dalamnya setelah dibicarakan bersama di internal parpol koalisi.
