Gerakan Nurani Bangsa & Pesan-Pesannya untuk Presiden Prabowo

tirto.id - Selama lebih dari 3 jam, Presiden Prabowo Subianto menemui Gerakan Nurani Bangsa yang diinisiasi oleh tokoh masyarakat lintas agama dan latar belakang pada Kamis (11/9/2025). Gerakan Nurani Bangsa rutin memberikan masukan dan saran terkait kehidupan bernegara Indonesia.

Tokoh-tokohnya adalah Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, ⁠Pdt. Gomar Gultom,⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno,⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid,⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin, ⁠Erry Riyana Hardjapamekas, ⁠Alissa Wahid,⁠ ⁠Komaruddin Hidayat, Francisia S.S. Seda,⁠ ⁠Laode M. Syarif, Hong Thin, Kamaruddin Amin, Bikku Dhanmasubho Mahathera, R.D. Aloys Budi Purnomo, dan Uskup Antonius S. Bunjamin.

Sebagai bagian dari Gerakan Nurani Bangsa, Laode M. Syarif menceritakan bahwa pertemuan tersebut didominasi dengan mendengar segala keluh kesah Presiden Prabowo. Mantan Wakil Ketua KPK tersebut juga menyebut Presiden Prabowo mendengar semua pesan kebangsaan yang pernah disuarakan Gerakan Nurani Bangsa. Sejak awal Kabinet Merah Putih terbentuk hingga kini, Gerakan Nurani Bangsa sudah lima kali menyampaikan pesan-pesannya.

Pesan kebangsaan terakhir disampaikan pada 3 September 2025 merespons rangkaian demonstrasi yang berujung kericuhan hingga menimbulkan korban jiwa di sejumlah kota di Indonesia. Syarif mengatakan bahwa Presiden Prabowo berjanji bakal rutin mengajak Gerakan Nurani Bangsa bertemu di kemudian hari.

Berikut petikan wawancara Tirto dengan Syarif mengenai Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan pesan-pesan kebangsaannya.

Ini adalah kali pertama GNB diundang ke Istana oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana prosesnya?

Saya kurang tahu persisnya. Kami enggak minta bertemu, tetapi kami diundang karena kami mengeluarkan beberapa pernyataan yang sudah kelima kali pada minggu lalu [minggu pertama September 2025]. Mungkin beliau ingin mendengarkan langsung Gerakan Nurani Bangsa.

GNB cukup sering memublikasikan pandangan-pandangannya terkait kondisi negara. Bagaimana respons Pak Prabowo terhadap suara dari GNB?

Kami ini orang-orang tua semuanya. Jadi, [yang kami lakukan] bukan mengkritik, tetapi kami ingin menyampaikan saran kepada pemerintah. Pak Prabowo berterima kasih atas saran-saran dari GNB dan beliau bahkan mengundang GNB untuk bertemu setiap bulan. Namun, kami di menilai tidak baik kalau terlalu sering. Jadi, yang bagus mungkin 3 bulan sekali.

Seperti apa jalannya pertemuan dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama 3 jam?

Kami pertama mendengarkan beliau menjelaskan apa-apa yang telah dikerjakan dan kami memberikan catatan tertulis. Setelah itu, beliau mengomentari. Catatan tertulis itu disusun setelah [pembicaraan berlangsung] sekitar satu jam, habis itu ada beberapa dialog.

Kemudian, dilanjutkan dengan komentar [beberapa tokoh GNB], seperti dari Pak Quraish, Pak Lukman, Frans Magnis Suseno. Mereka menyampaikan pendapat dan beberapa penekanan terhadap sejumlah pesan.

Dari beberapa saran GNB, soal apa saja yang diberi atensi khusus oleh Presiden Prabowo Subianto dan dijanjikan akan ditindaklanjuti?

Beliau menyampaikan bahwa apa-apa yang telah ditulis oleh GNB itu akan diperhatikan. Ada catatan khusus untuk perlunya reformasi kepolisian. Beliau mengatakan bahwa akan segera membentuk komisi atau tim reformasi kepolisian.

Lalu, mengenai permintaan kami untuk membebaskan para pedemo yang ditahan, Pak Prabowo memberi perhatian dan berjanji akan lebih selektif dan pilih-pilih siapa yang dibebaskan. Dia akan mengategorikan para demonstran yang ditahan sesuai dengan kasus yang mereka perbuat. Nantinya, akan dilihat apakah mereka ini penghasut atau bukan.

Selain itu, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo?

Beliau menjelaskan beberapa program pembangunan prioritas beliau, termasuk memperkuat industrialisasi di Indonesia. Beliau melihat bahwa industrialisasi [sekarang ini] bahkan berjalan ke belakang. Dalam 10 tahun mendatang, industrialisasi akan digenjot.

Yang kedua yang paling banyak ditekankan adalah ketimpangan, seperti jumlah orang kaya di Indonesia yang didominasi oleh 10 keluarga terkaya. Mereka bisa menguasai berapa persen dari ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Pak Presiden ingin melakukan pemerataan supaya jangan terjadi ketimpangan seperti itu.

Apakah ada permintaan khusus untuk mengawal lima tahun masa kepresidenannya?

Secara khusus tidak, tetapi beliau mengatakan ingin sering-sering bertemu dengan GNB karena menghargai pandangan-pandangan para orang tua itu.

Apakah ada pesan dari GNB yang akan segera ditindaklanjuti pemerintah?

Beliau menjanjikan pembentukan reformasi Polri dan pembebasan para pedemo.

Apakah GNB memberikan tenggat waktu pelaksanaan seperti tuntutan rakyat yang lain?

Soal tim reformasi Polri, kami belum tahu isinya apa, tetapi beliau katanya sudah menyiapkan. Jadi, kami tahu juga dan kita lihat saja nantinya seperti apa. Kita tidak tahu juga siapa orang-orang yang akan dipasang dalam tim reformasi kepolisian tersebut.

Apakah tuntutan aksi 17+8 juga dibahas dalam pertemuan itu?

Beliau sudah menurut untuk menjadikannya sebagai prioritas perhatian. Jadi, kalau dikumpulkan tuntutan 17+8 itu sebenarnya ada tiga klaster, yaitu satu reformasi politik, khususnya partai politik. Dua, reformasi ekonomi, keadilan ekonomi. Dan yang ketiga adalah reformasi hukum yang di dalamnya ada HAM, keamanan, dan antikorupsi.

Latar Belakang GNB

Beberapa tokoh yang tergabung dalam GNB berani lantang mengkritisi kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah suara mereka mengenai kritik terhadap kebijakan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP kepada perguruan tinggi. Menurut GNB, hal itu berpotesi jadi pintu masuknya upaya kooptasi atau pembungkaman terhadap suara kritis di kampus.

"Ini niatnya kelihatan baik seperti memberikan kampus suatu kemungkinan usaha untuk menghasilkan revenue. Tapi, bukan kapasitas kampus untuk terlibat dalam bisnis seperti itu," kata Karlina Supelli, anggota GNB dan pengajar di STIF Driyakarya, Selasa (28/1/2025).

Di ulang tahun kemerdekaan ke-80 Indonesia, GNB juga kembali mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga semangat reformasi dengan perpegang teguh pada prinsip demokrasi dan HAM. Anggota GNB, Romo Magnis Suseno, menyebut pemerintah berkewajiban untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

”Kita harus berantas KKN seperti yang disebut dalam Reformasi. Jangan sampai demokrasi yang ada sejak Reformasi dirusak oleh mereka yang ’di atas’, yang mau untung sendiri,” kata Magnis, Kamis (14/8/2025).

Masih dalam bingkai kemerdekaan, GNB juga selalu menyinggung mengenai nasib kehidupan warga Papua yang menurut mereka masih dibelenggu isu kekerasan dan pelanggaran HAM. GNB mendorong adanya dialog yang seimbang antara pemerintah dan warga Papua.

"Kami melihat persoalan kemiskinan, pengungsi yang belum terselesaikan, kekerasan, pelanggaran HAM, semuanya menjadi lobang hitam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kita harus melihat Papua dengan nurani yang bersih, mengedepankan kasih dan dialog, serta terus berupaya untuk memutus lingkaran kekerasan di Papua,” ujarnya.