tirto.id - Sekelompok massa yang mengatasnamakan Pergerakan Pemuda Jakarta (PPJ) menggelar demonstrasi di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (5/11/2018). Koordinator demonstrasi tersebut, Wasil mengatakan aksi ini digelar untuk mengkritik tiga kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kebijakan pertama, kata dia, berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wasil menilai kebijakan penataan PKL Tanah Abang gagal membuat kawasan itu tertata dengan baik.
"PKL kembali menyerbu trotoar sebagai lokasi berjualan di Tanah Abang, Anies gagal menata PKL. Pemprov DKI seperti tidak punya konsep dalam menata PKL," ujar Wasil.
Kebijakan kedua yang dikritik oleh PPJ adalah pelaksanaan program hunian dengan uang muka atau down payment (DP) 0 persen. Menurut Wasil, program itu belum bisa mendorong banyak warga miskin di ibu kota mendapat hunian murah. Dia menuding program hunian DP 0 persen hanya bisa diakses oleh warga dengan penghasilan Rp4-7 juta per bulan.
"Mengingat UMP [Upah Minimum Provinsi] DKI Jakarta hanya Rp3,6 juta per bulan, sehingga [banyak warga] tidak memasuki kriteria untuk memiliki rumah tersebut. Dengan skema cicilan demikian itu, rakyat miskin Jakarta tidak bisa membeli rumah tersebut," kata Wasil.
Hal ketiga yang disorot oleh PPJ ialah pemberian dana dari Pemprov DKI kepada Ratna Sarumpaet untuk membiayai perjalanannya ke Cile guna mengikuti sebuah konferensi internasional. Isu pemberian dana dari Pemprov DKI kepada Ratna sempat mencuat awal Oktober lalu saat dia tersandung kasus penyebaran hoaks.
"Anies harus transparan. Karena selama ini dana untuk Ratna Sarumpaet tidak terbuka sama sekali," kata Wasil.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
