tirto.id - Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diwacanakan mengikuti wajib militer (wamil) tetap harus mendaftarkan diri bila ingin menjadi prajurit TNI. Hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
Apa yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo, kata dia, bukan berarti lulusan IPDN yang sudah mengikuti wamil bisa langsung menjadi danramil karena hal tersebut tidak diperkenankan dalam aturan.
"Kan harus ada aturannya, jadi kalau memang dibuat UU nggak ada masalah. Asal dia mendaftar, dia dibuat seperti wajib militer kan bisa saja kan, setingkat sarjana juga," ujar Gatot dikutip dari Antara.
Lulusan IPDN diperkenankan untuk menjalani karir di TNI, tetapi dengan syarat harus mendaftar sebagai prajurit TNI seperti lulusan-lulusan pendidikan lainnya.
"Iya seperti sarjana hukum, sarjana ekonomi ya boleh saja dia daftar secara umum seperti itu kemudian dia diangkat sebagai tentara juga," ucapnya.
Meski demikian, Panglima TNI mengatakan bahwa nantinya akan muncul masalah baru yakni penerapan ikatan dinas, karena lulusan IPDN dan prajurit TNI juga memiliki durasi ikatan dinas, sementara taruna yang menempuh pendidikan di IPDN juga memiliki ikatan dinas setelah lulus.
"Nanti permasalahannya dia keluarnya gimana? Karena ada ikatan dinasnya 10 tahun. Nah itu yang jadi masalah juga," ujar Jenderal bintang empat ini.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini menyebutkan, lulusan IPDN bisa diperbantukan sebelum menjadi camat.
"Apa yang dikatakan Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) kalau IPDN itu sudah diatur disiplin, diberi pengetahuan kemudian diberi kemampuan bela negara atau wajib militer," kata Gatot.
Lulusan IPDN dinilai wajib mengikuti wamil sekaligus Bela Negara, sehingga nantinya akan memahami tugas-tugas kemiliteran.
"Wajib militer kan otomatis lingkup bela negara, kalau bela negara kan nggak ada wajib militernya. Dari situ kemudian sebelum dia (lulusan IPDN) jadi camat ya membantu kepolisian, membantu TNI. Sehingga benar-benar sudah menyatu pada saat jadi forum komunikasi pimpinan daerah tingkat kecamatan pun sudah," paparnya.
Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu tidak menanggapi serius soal wacana itu lantaran saat ini Indonesia belum berada pada posisi perang.
"Itu maunya Mendagri. Kalau kita sudah antisipasi mau perang, mau kacau gitu, ya boleh-boleh saja. Karena lain, yang kita hadapi itu teroris, itu masalah paham," ujarnya.
Untuk itu, Menhan mengatakan seluruh masyarakat bangsa Indonesia harus dimasukkan paham Pancasila.
"Perlu nggak perlu (wamil ini), tapi sementara itu dulu lah yah. Kalau wamil beda lagi," ucap Menhan.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
