tirto.id - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan bahwa aparatur pelayanan publik tidak boleh baperan dalam menangani keluhan masyarakat. Hal ini merespons pertanyaan soal strategi Ganjar dalam menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan dalam pelayanan publik.
"Dari sisi aparaturnya musti ada kontrol publik, maka kalau saya membuat pengalaman, kami membuat pelapor hukum sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintahan enggak boleh baperan pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan," kata Ganjar di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Ganjar mengklaim, dirinya selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng), selalu melibatkan kelompok disabilitas dan rentan dalam pembuatan kebijakan. Kelompok rentan ini termasuk anak-anak, orang tua, dan perempuan.
"Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itu lah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan," ujar Ganjar.
Dia menilai, pemerintah pusat harus mengambil alih persoalan ini, sehingga pelayanan bisa jauh lebih. "Sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi ada waktu cukup," tambah Ganjar.
Capres nomor urut satu, Anies Rasyid Baswedan menanggapi pernyataan Ganjar dengan menyatakan bahwa pelayanan yang baik adalah yang terukur. Dia mencontohkan bagaimana kepemimpinannya di Jakarta selama menjadi Gubernur.
"Kami membuat JAKI (sebuah) super apps setiap pelayanan contoh, bila lapor pohon tumbang ada laporan maka berapa waktu, akan beres," kata Anies.
Sementara itu, capres nomor urut dua Prabowo Subianto beranggapan bahwa petani dan nelayan juga termasuk di dalam kelompok rentan. Dia juga menyoroti persoalan pupuk bagi petani yang belum merata.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Maya Saputri
