tirto.id - Ketua DPR Puan Maharani enggan menjawab tudingan bahwa program Food Estate disebut sebagai kejahatan karena menggusur orang. Ia justru menilai perlu ada pemeriksaan lebih lanjut sebelum ada tudingan tersebut.
"Ya itu terlalu jauh gimana sebenarnya yang terjadi di lapangan, untuk sampai ke situ kan ya kita perlu datang ke lapangan, gimana, dan sebagainya," kata Puan usai acara acara upacara penurunan bendera di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Puan enggan menjawab soal sikap PDIP yang kerap mengritik program Food Estate yang dikaitkan dengan elektabilitas bacapres koalisi lain, yakni koalisi Gerindra-PKB-Golkar-PAN, Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP ini pun hanya menjawab bahwa DPR akan melakukan fungsi pengawasan sesuai statusnya sebagai Ketua DPR. Ia ingin melihat kinerja di kementerian terkait tentang program Food Estate.
"Jadi kita lihat seperti yang diharapkan pak Jokowi semua kementerian kan menyelesaikan program prioritasnya di kementeriannya," katanya.
"Jadi saya harap termasuk itu bisa diselelsaikan sesuai apa yang diinginkan presiden," tutur Puan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengritik proyek Food Estate Jokowi. Hasto mengklaim proyek tersebut telah disalahgunakan dan tidak sesuai harapan.
"Maka kami, mengapa memberi catatan sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun Food Estate. Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu malah disalahgunakan," kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Hasto bahkan menyebut pembangunan Food Estate adalah kejahatan lingkungan. Karena hutan-hutan ditebang dan kemudian tidak ada konservasi setelah itu.
"Kemudian hutan-hutan justru ditebang dan Food Estate tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan lingkungan," jelasnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
