tirto.id - Ketua DPP PDIP Puan Maharani masih meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cawe-cawe dalam dinamika politik menentukan capres dan cawapres 2024.
Puan meyakini Jokowi sebagai petugas partai di PDIP tidak ikut mencampuri urusan partai politik, sebagaimana yang disebutkan pada pidato Sidang Tahunan MPR RI 2023.
"Kemarin kan saat di pidato sidang tahunan tanggal 16 agustus bisa lihat sendiri apa yang disampaikan oleh presiden. Pak Presiden adalah presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, bukan ketua umum atau ketua koalisi. Ya jadi saya meyakini hal tersebut," kata Puan usai acara acara Upacara Penurunan Bendera dalam rangka HUT ke-78 RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Puan meyakini pandangan Jokowi karena presiden memang tidak perlu mencampuradukkan urusan politik dengan urusan pemerintahan.
Puan pun mengaku tidak ingin memberikan pesan khusus kepada Jokowi. Ia menilai Jokowi sudah berada di jalur yang benar, yaitu fokus bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan rumah pemerintahan saat ini. Apalagi masa pemerintahan Jokowi kurang dari satu tahun.
"Saya lihat beliau fokus dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya," kata Puan singkat.
Sebelumnya beredar kabar bahwa koalisi empat partai saat ini, yakni Gerindra, PKB, Golkar dan PAN adalah koalisi bentukan Presiden Jokowi.
Hal ini tidak lepas dari pernyataan sejumlah petinggi partai dalam koalisi tersebut bahwa mereka menunggu arahan Jokowi.
Akan tetapi, Jokowi justru membantah klaim tersebut. Dalam sidang tahunan MPR di Jakarta, Rabu (16/8/2023), Jokowi menegaskan bahwa dia tidak mempengaruhi politik sambil meluruskan istilah 'Pak Lurah'.
"Perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol. Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan weewnang pak lurah," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
