tirto.id - Delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua menjadi lokasi terbanyak tempat pemungutan suara yang belum menggelar pencoblosan.
Kota Jayapura (702 TPS), Kabupaten Jayapura (satu TPS), Keerom (enam TPS), Waropen (11 TPS), Intan Jaya (288 TPS), Tolikara (24 TPS), Pegunungan Bintang (satu TPS), Yahukimo (155 TPS) dan Kabupaten Jayawijaya (tiga TPS).
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan keterlambatan surat suara di daerah Papua karena faktor cuaca.
“Di Papua beberapa distrik belum masuk surat suara seperti di Tolikara, Yahukimo dan Intan Jaya, masalah utama adalah cuaca karena di sana daerah gunung dan tergantung penerbangan,” ujar Tito di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kamis (18/4/2019).
Kalau cuaca tidak baik, lanjut dia, maka pesawat susah mendarat. Sehingga otomatis surat suara pun terlambat datang.
Tito menyatakan hal-hal itu dapat dibahas dan diselesaikan oleh panitia dan pengawas pemilu.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan terdapat 2.249 tempat pemungutan suara belum menggelar pemungutan suara, berdasarkan data yang diterima pihak per Rabu (17/4/2019), pukul 23.00 WIB.
Ia berpendapat penyebabnya terkait dengan bencana alam seperti banjir di Jambi dan keterlambatan logistik surat suara di Papua.
"Jumlah TPS [yang belum gelar pencoblosan] 2.249 dari total jumlah 810.193 TPS yang di dalam negeri, kurang lebih 0,28 persen. Itu tersebar di 18 kabupaten/kota," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.
Selain sembilan daerah di Papua, daerah lain yang mengalami gangguan saat hari pencoblosan yaitu Nias Selatan (113 TPS), Kutai Barat (20 TPS), Banggai (391 TPS), Jambi (24 TPS), Kabupaten Bintang (dua TPS), Banyuasin (24 TPS), Mahakam Hulu (empat TPS), Kutai Kertanegara (delapan TPS) dan Berau (11 TPS).
Gubernur Papua Lukas Enembe pun terkena dampak penundaan pencoblosan karena logistik pemilu telat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 043 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, kemarin.
Lukas bersama istri sudah menyempatkan diri datang ke lokasi TPS sekitar pukul 10.00 WIT, namun ternyata surat suara, kotak suara, tinta dan lain sebagainya hingga 10.51 WIT belum juga ada.
"Ini hampir semua TPS di Distrik Jayapura Selatan belum ada logistiknya, belum tahu juga distrik lainnya," kata Lukas seperti dikutip dari Antara.
Gubernur Papua dua periode itu mengaku kecewa, karena keterlambatan logistik itu dapat membuat masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
