ESDM dan BI Siapkan Penyaluran Subsidi LPG Lewat Kartu KKS

tirto.id - Proses persiapan perubahan metode penyaluran subsidi pemerintah untuk pembelian LPG 3 Kilogram sudah mulai dijalankan.

Kementerian ESDM dan Bank Indonesia (BI) meneken nota kesepahaman dalam persiapan pelaksanaan penyaluran subsidi LPG 3 Kilogram secara non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Kamis (13/4/2017). Metode baru ini direncanakan mulai diterapkan pada 2018.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan selama ini penyaluran subsidi pemerintah untuk pembelian LPG tidak tepat sasaran. Instrumen pengendalian penyaluran subsidi itu selama ini juga sulit diterapkan.

“Tidak mungkin (beli) melalui distributor lalu pembeli ditanya, kamu orang mampu atau tidak? Kalau subsidinya lewat KKS, bisa tepat sasaran,” kata Jonan di Kantor Pusat BI Jakarta.

Dengan perubahan metode ini, bantuan subsidi bagi setiap pemegang KKS ialah Rp16.000 per-tabung. Apabila harga LPG 3 kilogram jadi dinaikkan menjadi Rp31.000 per-tabung, pemegang KKS hanya perlu membayar Rp15.000.

Jonan mengatakan penggantian metode pemberian subsidi ini akan mengurangi beban APBN. Tahun ini saja besaran subsidi LPG mencapai Rp20 triliun dan bepotensi terus membengkak sebab salah sasaran.

“Kami khawatir kalau dilepas seperti ini terus, diprediksi akhir tahun ini bisa bengkak jadi Rp30 triliun. Jika terus dibiarkan, tahun depan jadi Rp40 triliun seiring dengan naiknya harga gas alam cair dunia,” kata Jonan.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengimbuhkan saat ini jumlah penerima subsidi LPG 3 kilogram mencapai 57 juta jiwa. Akan tetapi, sebagiannya dinilai berhak mendapatkan subsidi.

“Dari 57 juta itu, hanya 25,7 juta yang layak menerima bantuan subsidi,” kata Agus.

Adapun mekanisme penyaluran bantuan terdiri dari empat tahapan, yakni registrasi atau pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran subsidi, serta penarikan dana atau pengembalian subsidi di gerai bank penyalur yang telah ditentukan, seperti agen bank dan ATM.

Untuk semakin mempermudah akses masyarakat, BI akan bekerjasama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (himbara), yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

Sebagai langkah awal, keempat bank plat merah itu akan mempersiapkan jaringan keagenan serta mengembangkan inovasi yang mengintegrasikan berbagai jenis bantuan ke dalam satu kartu.

“Saya menyambut baik, Kementerian ESDM tidak ego sektoral dan sudah dimasukkan di satu kartu. Kalau tidak, nanti rakyat bingung,” ujar Agus.