tirto.id - Pemerintah telah meresmikan skema baru bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera. Peresmian ini dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Olahraga Pokok, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017), sekitar pukul 09.00 WIB.
Skema bantuan baru itu mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu menjadi didapatkan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"KPM dapat membelanjakan dana bantuan setiap bulannya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan nontunai yang telah disediakan," demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam laporannya.
Skema itu, Puan berharap, dapat menjadi lebih efektif dan berkualitas untuk memenuhi target tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Program ini secara bertahap akan menggantikan program subsidi beras sejahtera (rastra) yang sebelumnya telah dijalankan. Adapun penyaluran BPNT dilakukan serentak di 44 kota. Dengan begitu, Puan berharap akan terjadi peningkatan jumlah dan cakupan keluarga penerima manfaat.
Selain Puan Maharani, pada kesempatan peluncuran tersebut hadir pula sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga di antaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, dan Kepala Badan Urusan Logistik Jarot Kusumayakti.
Mengutip dari Antara, penyaluran bantuan dilakukan secara nontunai melalui akun elektronik dalam media kartu kombo yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) yaitu agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) serta telah ditetapkan sebagai tempat pembelian Bantuan Pangan Non Tunai.
E-warong juga diharapkan dapat memudahkan penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti beras serta di masa mendatang dapat ditambah dengan kebutuhan lainnya seperti tepung, minyak goreng, dan telur dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Bulog.
"Dengan sistem tersebut maka masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih murah," jelas Puan.
Selain itu dengan kartu kombo ini, masyarakat dapat menerima bantuan secara utuh, menggunakan secukupnya sesuai kebutuhan keluarga, dan mulai berlatih untuk menabung serta untuk tidak bersikap konsumtif.
Untuk diketahui, program bantuan pangan non tunai merupakan kelanjutan program keluarga harapan yang sudah disalurkan di 68 kabupaten/kota.
Saat ini sudah ada 15.878 agen layanan keuangan digital dan Laku Pandai yang siap menyalurkan bantuan pangan.
Kementerian Sosial menargetkan penyaluran di 2017 sebanyak 1,286 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang nilainya mencapai Rp1,7 triliun. Tahun depan, pemerintah menargetkan menambah KPM menjadi 10 juta.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
