tirto.id - Pengamat Sepak Bola, Anton Sanjoyo menilai pemerintah mengambilalih Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) secara brutal. Sebab terdapat dua menteri Presiden Jokowi yang menjadi pimpinan PSSI.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI, sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali menjadi Wakil Ketum PSSI.
"Dalam kasus PSSI ini, justru menjadi sebuah masalah besar. Bagi saya terutama, karena ini buat saya merupakan manuver pemerintah yang brutal," kata Anton kepada Tirto, Selasa (21/2/2023).
Ia menjelaskan pengambilan secara brutal pemerintah yakni dengan berbagai macam cara, seperti Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketum, Waketum, hingga Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 16 Februari lalu.
Tujuan pertama, menurutnya, Presiden Jokowi ingin mengamankan Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung pada Mei 2023 mendatang. Dengan mengaitkan terhadap 12 rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk segera diselenggarakannya KLB PSSI.
"Kebetulan saya anggota TGIPF, jadi saya paham betul ternyata Jokowi ini tidak melihat Tragedi Kanjuruhan sebagai upaya awal untuk membenahi PSSI, tapi justru sebagai langkah awal untuk menyelamatkan legacy-nya terhadap Piala U-20," ucapnya.
Kemudian kedua, ia pun merasa skeptis dengan Erick Thohir yang berstatus sebagai Menteri BUMN hingga pengusaha sukses ingin turun kelas menjabat sebagai Ketum PSSI.
Lalu yang ketiga, peristiwa ketika Zainuddin Amali yang tidak terpilih sebagai Waketum PSSI 1. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar ketika saat KLB PSSI secara tiba-tiba Waketum 2 terpilih Yunus Nusi mengundurkan diri.
Lalu, Ratu Thisa yang mendapatkan suara terbanyak sebagai malah menjadi Waketum PSSI 2.
"Ya ini manipulasi-manipulasi yang dilakukan menurut saya oleh, dalam tanda kutip, mafia di dalam persepakbolaan nasional yang terlibat penuh dalam KLB kemarin gitu," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat membantah kabar intervensi pemerintah terhadap kepengurusan PSSI terkait terpilihnya dia sebagai ketum. Ia menegaskan, kondisi saat ini merupakan kolaborasi alih-alih upaya intervensi pemerintah.
"Kadang-kadang persepsi yang dibentuk itu intervensi dan kerja sama. Saya rasa kita ini semua mau kerja sama, bukan intervensi. Kalau intervensi itu memaksakan kehendak pemerintah," kata Erick di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
