tirto.id - Presiden Turki Tayyip Recep Erdogan mengisyaratkan akan mempertahankan sistem sekularisme di negara itu. Hal ini tercermin dalam pernyataannya bahwa Turki semestinya memiliki jarak yang sama dari semua agama, saat menanggapi komentar ketua parlemen Turki untuk merancang konstitusi baru yang menghilangkan acuan-acuan kepada sekularisme.
"Pandangan saya sudah diketahui soal ini ... Realitasnya ialah bahwa negara seharusnya punya jarak yang sama dari semua keyakinan agama ... Inilah laisisme (kebijakan tidak berdasar pada agama)," kata Erdogan, saat melawat ke Zagreb, Kroasia, Selasa, (26/4/2016).
Ketua Parlemen Turki, Ismail Kahraman, pada Senin malam, (25/4/2016), menyerukan bahwa Turki sebagai negara mayoritas berpenduduk Muslim membutuhkan konstitusi agama. Pernyataan ini, menurut Erdogan, dianggap tidak mencerminkan prinsip-prinsip pendirian Republik Turki yang mayoritas berpenduduk Muslim tapi sekuler.
Komentar Kahraman akhirnya memicu kecaman dan demo singkat di jalanan pada Selasa, (26/4/2016). Erdogan memastikan, pernyataan itu merupakan “komentar pribadi” Kahraman dan Turki masih membutuhkan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penganut agama apapun di Turki.
Turki mengamandemen Undang-Undang Dasar 1924 yang menghapus sistem “Khilafah” kemudian menghapus Islam sebagai agama resmi negara. Para ahli sejarah memandang langkah itu merupakan dasar dari Republik Turki yang modern, demokratis dan sekuler. Konstitusi yang berlaku saat ini pun tidak menonjolkan agama manapun.
Turki berpenduduk mayoritas Muslim Sunni tetapi diperkirakan seperlima dari 78 juta penduduknya pengikut Alevi, yang beraliran Syiah, Sufi dan tradisi Anatolia. Turki juga memiliki 100.000 orang yang beragama Kristen dan 17.000 Yahudi.
Satu survei dari Pew Research Centre pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 12 persen orang Turki meneginginkan Syariah, hukum yang berlandaskan Islam. (ANT)
