tirto.id - Jumat sore pekan lalu, 21 September, PSMS Medan menjamu Persela Lamongan di Stadion Teladan, Medan.
Saat laga berselang 65 menit, Ketua Dewan Pembina PSMS Edy Rahmayadi mendadak turun dari tribun VVIP. Ia lalu bergegas ke arah tribun penonton sebelah utara, tempat cerawat menyala.
Sebagai pemilik saham mayoritas dan komisaris utama PT Kinantan Indonesia, perusahaan induk PSMS Medan, Edy mungkin tak ingin malu melihat klubnya mendapatkan teguran atau sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI, federasi sepakbola yang diketuai oleh dirinya sendiri sejak November 2016. Dan, sebagai gubernur sejak awal September kemarin, Edy pernah mengatakan bahwa PSMS Medan adalah "identitas" masyarakat Sumatera Utara.
"Saya [sebagai Ketua Umum PSSI] melarang untuk klub-klub lain—ada 18 klub di Liga 1—[membakar cerawat]. Salah satu yang sulit diatur ya di Sumut. Pas kebetulan di kampung saya dan saat ini saya pula gubernurnya. Tetapi, persoalannya bukan uang [denda], malulah Sumut tidak bisa tertib persoalannya seperti itu," kata Edy, seperti dikutip dari Merdeka.com.
Setelah tiba di tribun utara dengan memasang kening mengerut dan mata melotot, sambil berkacak pinggang, Edy menengok ke kanan-kiri mencari suporter yang menyalakan cerawat. Gagal mendapatkan orang yang dicarinya, ia menghampiri seorang pemuda. Prakkk! Sang pemuda itu pun ditampar Edy.
Adegan di atas terekam dalam video yang menyebar di media sosial, baru-baru ini. Namun, kepada wartawan, Edy membantah tindakannya adalah menampar.
"Saya datang ke sana maksudnya mengingatkan anak-anak kita. Sudah suatu kebiasaan saya memegang pipi, kalau enggak ya saya pegang kepala. Kok larinya [dianggap] menampar, gitu? Tangan saya ini besar. Kalau tampar orang sayang sekali, ya Anda sudah tahulah itu," tambah Edy.
Edy memang dikenal kerap sulit mengendalikan emosinya. Senin lalu, ketika didesak bertanggung jawab sebagai Ketua Umum PSSI untuk peristiwa kekerasan berujung kematian seorang suporter Persija Jakarta bernama Haringga Sirla, Edy menyudahi wawancara langsung dengan Kompas TV. "Apa urusan Anda menanyakan itu? Bukan hak Anda bertanya kepada saya,” kata Edy, merespons rangkap jabatannya sebagai Gubernur Sumut dan Ketum PSSI.
Kuburan Kematian Suporter
Pertanyaan rangkap jabatan yang mungkin mengganggu tugas-tugas Edy sebagai Ketum PSSI yang berkantor pusat di Jakarta dan Gubernur Sumut yang tugas hariannya di Medan—kedua kota ini ditempuh sekitar 2 jam 20 menit dengan pesawat—wajar belaka diajukan, terlebih ketika problem manajemen sepakbola Indonesia dan kompetisi Liga 1 masih saja belum beres menyudahi siklus kekerasan antara suporter klub yang berujung maut.
Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer, sebuah perkumpulan yang mendedikasikan perhatian pada sepakbola Indonesia agar menjunjung sportivitas dan transparan dan akuntabel, memiliki data mengenai jumlah kematian suporter sejak era Nurdin Halid hingga era Edy Rahmayadi.
Korban kematian suporter pada era Nurdin (2003-2011) yang tercatat oleh Save Our Soccer mencapai 11 kasus. Saat kepengurusan PSSI diteruskan Djohar Arifin (2011-2015), angka suporter yang tewas sebanyak 23 kasus. Di era La Nyalla Mattaliti (2015-2016), ada 6 kasus. Sementara dalam dua tahun terakhir kepemimpinan Edy, jumlah suporter yang tewas mencapai 19 kasus.
Dari 19 kasus itu, menurut catatan Marhali, 13 korban adalah buah tindakan yang secara sadar dilakukan oleh para pelaku.
Mayoritas kasus pembunuhan ini tak terjadi dalam lingkungan stadion, tapi saat korban dan pelaku berpapasan di jalan. Mereka yang tewas di luar stadion adalah Agen Astava, Rizal Yanwar Putra (Jakmania), Micko Pratama (Bonek, suporter Persebaya), William Wijaya (NJ Mania, suporter Persitara), Nur Fauzi dan Ferdian Fikri (La Viola, suporter Persita), serta dua warga Nur Ananda dan Muhammad Iqbal Setyawan yang jadi korban "salah sasaran" antar-suporter.
Sisanya tewas di sekitar lingkungan stadion saat dan usai pertandingan. Di antaranya Catur Yuliantono (suporter Timnas), Dimas Dhuha Ramli (Aremania), Ricko Andrean (Bobotoh), Banu Rusman (La Viola), dan yang terbaru Haringga Sirla (Jakmania).
Mayoritas suporter yang tewas ini berusia remaja atau menjelang dewasa, usia belasan tahun hingga 20-an tahun. Mereka mati muda dari gebyar sepakbola Liga 1 yang bukan lagi jadi olahraga yang menghibur melainkan jadi kuburan kematian suporter.
Empat Kasus Kematian Suporter Tak Diusut
Dari 13 kasus kematian suporter itu, sembilan di antaranya telah diproses secara hukum dan para pelaku ditangkap polisi. Namun, ada empat kasus yang belum diselesaikan secara hukum sampai sekarang.
Pertama adalah kasus Nur Fauzi. Polisi gagal menangkap pelaku. Alasannya, suporter Persita berusia 17 tahun itu tewas bukan dikeroyok tapi akibat tertabrak mobil saat melarikan diri dari kejaran suporter lawan.
Pada kasus yang menimpa William Wijaya, 16 tahun, alih-alih menangkap pelaku, polisi malah menetapkan dua tersangka dari rekan dia sesama NJ Mania. Pada kerusuhan itu, polisi menuding NJ Mania jadi "biang kerok" kerusuhan di Ciracas, Jakarta Timur.
Dua lagi adalah kasus kematian Dimas Dhuha Ramli dan Banu Rusman. Kasus ini menyeret aparat keamanan. Dimas tewas akibat tergencet massa yang panik karena polisi membabi buta menembak gas air mata ke arah tribun. Sedangkan Banu tewas dipukuli personel TNI dari Kostrad Cilodong, yang dikerahkan untuk mendukung PSMS Medan.
Saat dua nama terakhir ini tewas, Edy Rahmayadi masih menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Juli 2015-Januari 2018). Meski Edy berjanji untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan berujung kematian itu, hingga sekarang belum ada kabar anggota TNI dari Kostrad Cilodong dijadikan tersangka. Persita Tangerang memang belum membawa masalah kematian Banu ke kepolisian karena tak ingin mendahului pihak keluarga untuk melapor.
Namun, terlepas dari tidak ada laporan keluarga Banu, janji Edy untuk mengusut kasus itu kandas.
“Saya berjanji mengusut tuntas aksi kerusuhan yang melibatkan suporter. Kita akan menghukum para personel jika terbukti menjadi pelaku kekerasan terhadap suporter Persita Tangerang. Kita juga akan evaluasi untuk proyeksi kemajuan setiap pertandingan,” tulis Edy satu ketika di akun Instagram resmi dia.
Kasus kematian Banu Rusman masih hangat karena terjadi pada Oktober 2017 dan redaksi Tirto pernah menulisnya. Sewaktu Tirto meminta klarifikasi kepada Edy mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh dia sebagai Ketum PSSI dan Panglima Kostrad, Edy menjawab dengan nada emosional bahwa dia "mau mundur saja jadi Ketua umum PSSI!"
Lalu Edy menambahkan: "Kamu [saja yang] jadi ketua PSSI. Mudah-mudahan tidak ada yang tewas, deh.”
Problem Edy: Menolak Mundur, Lebih Memilih "Bubarkan Sepakbola Indonesia"
Dua hari selepas kematian Jakmania Haringga Sirla, Edy Rahmayadi dan jajaran pejabat PSSI menggelar konferensi pers di Hotel Borobudur, Selasa petang kemarin, 25 September. Sebelum berjumpa dengan para wartawan, Edy memimpin rapat dengan Komite Eksekutif PSSI.
Edy tampil dengan persiapan. Ia memegang secarik kertas, berisi poin-poin hasil rapat. Ada enam poin yang dipaparkannya dalam konferensi pers. Isinya: PSSI membekukan Liga 1 Indonesia, PSSI menunggu hasil sidang Komisi Disiplin untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bersalah atas kematian Haringga Sirla, dan PSSI akan mencari sistem agar tidak ada lagi kematian suporter karena berkelahi satu sama lain.
Dalam pembukaannya, Edy secara lantang mengatakan, “Sampaikan Edy Rahmayadi yang salah. Bukan Ketua PSSI.” Maksudnya adalah mengambil tanggung jawab tersebut secara pribadi.
Kenapa demikian?
Menurut Edy, masalah edukasi suporter yang tidak maksimal dan membuahkan perilaku kekerasan bukanlah ranah PSSI. Edy mengatakan bahwa wewenang PSSI hanya mampu membina sampai kepada atlet. “Itu pun tak tertangani semua,” tambahnya.
Edy melempar masalah kematian suporter kepada pemerintah. “Pemerintah” yang dimaksud Edy adalah kepala daerah seperti gubernur. “Kalau di Sumatera Utara, ya Edy gubernurnya,” katanya menunjuk dirinya sendiri.
Ia menegaskan pimpinan daerah harus ikut dalam usaha mengedukasi suporter. Meski hal ini adalah solusi sementara sebelum ada sistem yang jelas, tetapi peran kepala daerah sangat diperlukan. ”Kalau di Sumatera Utara ini kewenangan saya,” ucapnya, lagi.
Merujuk perkataannya sendiri, Edy sebenarnya memiliki keuntungan sebagai Ketum PSSI dan kepala daerah untuk membina suporternya. Sayangnya, kembali ke atas, pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian Banu Rusman belum tertangkap dan, apabila penamparan yang dilakukan Edy merupakan "edukasi", apakah itu efektif mencegah tindakan pelanggaran atau kekerasan oleh suporter?
Edy sempat mengaku “sedang pusing” karena “semua saya pikirkan.” Namun, ketika ditanya soal kerelaannya untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketum PSSI, Edy enggan menjawab secara tegas. Ia juga tak bisa menjamin apakah prosedur yang sedang "dicari PSSI" bisa mencegah rivalitas antara suporter.
“Memangnya kamu tahu apa tentang gubernur?” katanya kepada Tirto saat ditanya kembali mengenai rangkap jabatannya sebagai Ketum PSSI, Gubernur Sumatera Utara, dan Ketua Dewan Pembina PSMS Medan.
Alih-alih memilih opsi pengunduran diri sebagai Ketua Umum PSSI, Edy berkata "bila perlu kita bubarkan". Saat ditanya bubarkan apa, Edy menjawab, “Ya [sepak] bola [yang dibubarkan]. Kenapa tidak?"
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Fahri Salam
