tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar UMKM Indonesia terus naik kelas, go digital, menguasai pasar lokal serta bermain di pasar global. Saat ini ekspor produk UMKM Indonesia masih kalah dibanding Singapura dan Thailand.
"Kalau kita lihat memang masih belum besar ekspor produk UMKM baru 15,7 persen UMKM kita yang masuk ke pasar ekspor, masih di bawah Singapura itu 41 persen, Thailand itu 29 persen, ini yang menjadi pekerjaan besar kita," kata Jokowi dalam acara UMKM Brilianpreneur, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Jokowi juga mendorong pembiayaan UMKM untuk dipermudah. Ia beralasan, angka pembiayaan UMKM Indonesia masih di angka 21 persen.
"Yang selalu saya dorong berkaitan dengan pembiayaan, pembiayaan UMKM harus dipermudah karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada dan yang paling gede memang di BRI," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, angka kredit BRI tembus 83 persen untuk pengusaha mikro dan usaha kecil. Ia menyebut BRI menguasai kredit untuk usaha kecil dan mikro.
"Di BRI sendiri 83 persen, pengusaha mikro, usaha kecil, yang pegang memang semuanya berarti hampir semuanya dipegang oleh BRI bank yang lain nggak diberi peluang," kata Jokowi.
Akan tetapi, Jokowi menekankan bahwa angka kredit Indonesia masih rendah dibanding negara lain. Ia mencontohkan Cina dan Jepang tembus 65 persen dan India tembus 50 persen.
Jokowi berharap Menteri BUMN Erick Thohir bersama Bank Indonesia dan OJK mampu memperbaiki regulasi soal kredit tersebut.
"Saya kira Pak Menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan memiliki collateral, sehingga prospek itu juga harus dilihat jangan hanya melihat agunan nya mana, dilihat juga dong prospeknya, nggak punya agunan tapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit," kata Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar para pelaku UMKM selalu melihat permintaan pasar dan tren pasar. Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun mengingatkan juga masalah kecil seperti warna, desain hingga pengemasan yang harus semakin baik.
"Selalu harus diperbaiki setiap tahun harus selalu diperbaiki agar produk-produk kita tetap up to date dan mampu memenuhi selera pasar yang ada," kata mantan Walikota Solo itu.
Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Joko Widodo selalu mengarahkan untuk tidak hanya mengurus investasi yang besar saja, tetapi sektor UMKM juga perlu diperhatikan.
“Kami juga menyampaikan tentang arahan bapak presiden agar mengurus investasi jangan yang besar-besar saja UMKM juga harus diurus,” ujar Bahlil di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Kontribusi UMKM sendiri untuk investasi saat ini sudah mencapai Rp340 triliun. Hal ini menurut Bahlil sebagai bentuk afirmatif pemerintah dalam memberikan kemudahan lewat nomor induk berusaha (NIB).
“Alhamdulillah UMKM mampu memberikan kontribusi Rp340 triliun di luar dari target investasi 2022 sebesar Rp1.207 triliun sebagai bentuk afirmatif negara dalam memberikan kemudahan mereka lewat NIB gratis,” ucap Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga mengeluhkan soal key performance index (KPI) tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah yang penerapannya dinilai masih kurang maksimal.
“Data KPI (key performance index) tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, ini tantangan dari Bapak Presiden, kami laporkan sejak Peraturan Menteri investasi tahun 2021 tentang kolaborasi pengusaha daerah kami sudah terapkan dan sekarang sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ini butuh kesadaran yang tinggi untuk kita lakukan,” ungkap Bahlil.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang