tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor pasir laut ke luar negeri setelah sempat dilarang pada 2003. Pembukaan ekspor ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi pun mempertanyakan aturan tersebut. Dia menilai Jokowi tidak memikirkan kondisi laut-laut kecil yang terancam tenggelam akibat ekspor pasir.
"Mengapa Pak Presiden tidak memikirkan pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam karena ekspor pasir laut tersebut? Turun temurun masyarakat pesisir telah mendiami pulau-pulau tersebut. Bukankah tinggal di bumi pertiwi kita ini, adalah juga hak konstitusional mereka?" tanya Ridho dalam keterangan yang diterima Tirto, Selasa (30/5/2023).
Lebih lanjut, dia menilai penambangan pasir laut mempengaruhi kontur dasar laut yang mempengaruhi arus dan gelombang laut. Hal itu mempercepat pulau kecil tenggelam akibat aktivitas penambangan maupun perubahan iklim. Ia mengutip data Walhi bahwa ada tren kenaikan air laut dari 0,8 hingga 1 meter.
Selain itu, Partai Ummat juga mencatat beberapa daerah yang mengalami memburuk. Dia mencontohkan seperti di Kota Batam berpotensi tenggelam. Lalu di Kabupaten Karimun dan Pulau Kundur yang semakin tergerus akibat penambangan
pasir darat.
Dia menjelaskan bekas galian mereka lantas berubah menjadi empang dan danau kecil. Dia juga menyinggung soal kondisi Pulau Sebaik yang kerap tenggelam saat laut pasang dan penurunan penangkapan akibat pembukaan lahan untuk pelabuhan pendaratan pesisir.
"Selain dampak lingkungan, penambangan pasir laut pada pulau-pulau kecil di wilayah terluar Indonesia bisa saja mengganggu kedaulatan negara kita, karena tergerusnya bibir pantai akibat ekspor pasir laut dapat kemudian menggeser batas negara," kata Ridho.
Ridho pun beranggapan, Jokowi tidak memikirkan keberlanjutan hidup dan ekonomi masyarakat pesisir. Tidak hanya itu, dia juga menilai mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak memikirkan nasib para nelayan kecil dalam mencari makan maupun dampak konflik horizontal.
"Mengapa Pak Presiden tidak mendengarkan aspirasi dari sekelompok nelayan kecil yang telah berkirim surat di Bengkalis sana? Apakah ada yang lebih penting dari kepentingan rakyat? Kalau ada, lalu kepentingan siapa itu? Kepentingan orang per orang kah? Kepentingan kelompok kah? Jangan sampai kemudian rakyat nanti menyimpulkan Pak Presiden sedang main mata dengan konglomerat," kata Ridho.
Kemudian, Ridho juga mempertanyakan sikap Jokowi yang tidak sejalan dengan semangat G20 yang mendorong penyelamatan kehidupan pesisir dan laut. Kemudian, dia juga menilai Jokowi tidak berusaha menjaga kedaulatan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
"Apakah kedaulatan negara yang merupakan amanah UUD 1945 tidak menjadi konsen seorang Presiden Joko Widodo? Ekspor pasir laut bisa saja menggeser batas republik ini karena tergerusnya bibir pantai atau bahkan menghilangkan batas tersebut karena tenggelamnya pulau-pulau terluar di Indonesia. Bukankah Presiden Indonesia disumpah untuk menjaga kedaulatan negara yang kita cintai ini?" kata Ridho.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
