tirto.id - Partai Demokrat bakal mengevaluasi posisi Deddy Mizwar (Demiz) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Demokrat Jawa Barat setelah resmi menjadi juru bicara calon presiden-wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Demokrat akan segera meninjau sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Rabu (29/8/2018).
Hal sama juga disampaikan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan. Menurut Hinca, partainya bakal memanggil Demiz besok (30/8/2018) melalui Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanegara. "Pak Deddy Mizwar itu ketua majelis pertimbangan daerah. Karena ini levelnya di Jawa Barat, mereka berjanji akan bertemu hari Kamis agar utuh kita mendengarkan penjelasan. Sekarang baru mendengar sepihak. Supaya fair kami panggil dia," kata Hinca, di Kompleks DPR, Rabu (29/8/2018).
Informasi bergabungnya Deddy ke tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. "Sesuai dengan hasil koordinasi dengan bapak Jokowi, bapak Deddy Mizwar itu salah satu juru bicara di dalam tim kampanye nasional," kata Hasto yang juga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin saat memastikan keberadaan Deddy dalam barisan petahana kepada wartawan di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018) kemarin.
Bisa dibilang, nasib Demiz sebagai kader Demokrat sedang berada di ujung tanduk. Ia berpeluang menyusul Ruhut Sitompul yang dipecat lantaran menyatakan dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saeful Hidayat di Pilgub DKI Jakarta 2017, saat Demokrat mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni.
Ruhut saat itu menjadi salah satu tim sukses Ahok-Djarot yang paling vokal, termasuk mengkritik program-program AHY-Sylviana. Hasilnya, Ahok-Djarot lolos ke putaran kedua, tapi AHY-Sylviana tidak.
Namun nasib Deddy berbeda dengan TGB Zainul Majdi yang tidak sempat dipecat Demokrat meski membelot ke kubu Jokowi. TGB memilih undur diri duluan.
Ketua DPD Demokrat Jatim Soekarwo dan Ketua DPD Demokrat Papua Lukas Enembe juga bernasib baik meski telah menyatakan dukungan terbuka kepada Jokowi. Mereka sampai saat ini masih menjadi kader Demokrat, atau setidaknya belum ada pernyataan dari pusat mengenai status keduanya.
Perihal perbedaan sikap ini, Hinca menyatakan karena saat TGB memutuskan mendukung Jokowi, Demokrat belum menentukan sikap di pilpres 2019. TGB tidak bisa dikatakan membelot karena itu.
Sementara untuk Soekarwo dan Lukas, Hinca menyatakan Demokrat telah memanggil keduanya dan memastikan mereka masih selaras dengan keputusan partai mendukung Prabowo-Sandiaga.
"Tenang saja, kayaknya kau yang ragu. Demokrat solid," kata Hinca.
Lalu, bagaimana dampak pemecatan Deddy bagi Demokrat?
Diuntungkan
Peneliti LSI Denny JA Adjie Al-Faraby menilai pemecatan Deddy justru menguntungkan partai berlogo Mercy itu. Menurutnya hal ini bisa menghindari Demokrat dari tuduhan bermain dua kaki yang dilontarkan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Ini [membiarkan Deddy] akan membuat Demokrat lebih susah untuk membangun kerja sama politik di pemilu mendatang. Sementara mereka sedang butuh rebound dan mengusung AHY di pilpres 2024," kata Adjie kepada Tirto, Rabu (29/8/2018).
Selain itu, menurut Adjie, mempertahankan Deddy hanya akan membuat langkah Demokrat merebut suara elektoral di pileg terganjal. "Semakin dia (Deddy) menempel dengan status kader Demokrat, dia bisa menarik massa Demokrat. Kalau dipecat, tidak ada hubungannya lagi."
Pendapat sama disampaikan Direktur Eksekutif Kedai Kopi Institute, Hendri Satrio. Menurutnya, lebih aman bagi Demokrat memutus hubungan dengan Deddy.
"Deddy tidak punya kekuatan dan pengaruh besar kok di Demokrat. Dia kan kader baru. Jadi enggak masalah," kata Hendri kepada Tirto. Deddy memang baru menjadi kader Demokrat pada 2017 setelah diusung menjadi calon gubernur di Pilkada Jawa Barat 2018. Sebelumnya, ia berstatus independen alias tak diusung partai mana pun.
Deddy berbeda dengan TGB Zainul Majdi yang telah mundur dari Anggota Majelis Tinggi Demokrat sekaligus kader karena mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya, TGB lebih mungkin menggerus suara Demokrat di pileg karena telah lima tahun menjadi kader dan menempati posisi strategis.
"Saya pikir, TGB itu yang berbahaya, atau Soekarwo dan Lukas Enembe, kalau memang mereka benar membelot," kata Hendri.
Lagi pula, kata Hendri, pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum cum dewan pembina membuat Demokrat tak akan terbelah. Hal ini menurutnya berbeda dengan Golkar yang cenderung lebih dinamis karena tak berpatron pada satu tokoh tertentu. "Itu kenapa Golkar gampang terbelah suaranya ketika tokoh-tokohnya membelot seperti 2014," kata Hendri.
Pada pilpres 2014, dukungan Golkar memang terbelah antara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Saat itu, Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah dipecat dari partai beringin akibat berlawanan dengan keputusan resmi partai yang mendukung Prabowo-Hatta.
"Deddy itu masih dinilai seniman. Ia masih jadi orang bebas. Beda dengan TGB yang memang dianggap politikus Demokrat," kata Hendri.
Meskipun begitu, menurut Hendri, Demokrat tetap membutuhkan evaluasi internal atas banyaknya kader yang tidak mematuhi keputusan partai. Sebab, menurutnya, itu menunjukkan gagalnya partai menumbuhkan kepercayaan kepada kader.
"Salah satunya mungkin mulai dengan memberi kepercayaan kepada kader untuk berkontestasi di tingkat nasional. Bukan hanya kepada keluarga SBY saja."
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Rio Apinino
