tirto.id - Berbeda dengan cara konvensional puluhan tahun silam, perang kiwari banyak menggunakan alat-alat modern, seperti nuklir, sinar laser, rudal hipersonik, sampai pesawat tanpa awak atau drone. Tujuannya tak lain agar dapat memetakan dan melumpuhkan musuh secara efektif.
Situasi ini mengharuskan militer menjadi institusi yang siap dan cepat untuk beradaptasi dengan teknologi terbaru. Negara-negara pun berlomba agar berada di garis terdepan.
Tak terkecuali Indonesia. Proyek pengembangan peranti kemiliteran telah menjadi salah satu fokus utama Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinannya. Salah satunya adalah proyek drone Elang Hitam pada 2016. Proyek ini melibatkan banyak institusi pertahanan, badan penelitian, dan kampus.
Sayangnya, Elang Hitam gagal untuk direalisasikan setidaknya sampai enam tahun kemudian. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)--sebelumnya LIPI--beralasan teknologi kunci pembuatan drone sangat terbatas akibat negara lain tidak ingin membagi “resep” pembuatannya.
Proyek Gagal
Sejarah drone bisa ditarik sampai Perang Dunia II. Di pertengahan 1944, Sekutu berhasil memutarbalikkan keadaan dan membuat Jerman terdesak. Kekuatannya di front timur dan barat telah keropos.
Tapi Hitler tidak ingin menyerah begitu saja. Ambisi menguasai daratan Eropa masih besar kendatipun peluangnya semakin sirna. Ia ingin para bawahannya berjuang hingga titik darah penghabisan.
Dalam konteks itulah Jerman mengeluarkan senjata pemungkas: roket V-1 alias buzz bomb. Ini adalah peluru kendali (rudal) jelajah yang mampu mengenai target sejauh ribuan kilometer.
Jerman berhasil meluncurkannya beberapa kali, dan sukses memorak-porandakan pemukiman di London.
Senjata baru Jerman membuat Sekutu ketar-ketir sekaligus kebingungan mencari cara melumpuhkannya. Meski perlahan lokasi penembakan sudah diketahui, yakni dari pesisir Belanda dan Prancis, serangan balik muskil dilakukan baik dari darat, laut, atau udara.
Kemudian muncullah Amerika Serikat. Michael J. Boyle dalam The Drone Age: How Drone Technology Will Change War and Peace (2020) menulis militer AS mengusulkan cara cerdik untuk mengatasi senjata Jerman, yakni memanfaatkan pesawat tua yang diterbangkan tanpa awak. Mereka memanfaatkan konsep Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang telah terpikirkan oleh Nikola Tesla sejak 1898 lewat gagasan teleautomaton.
Pesawat dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa mengangkut bom, dipasangkan sistem pengendali jarak jauh, kemudian dicat ulang agar bisa terkamuflase.
Di balik kemudi tetap ada pilot. Namun, ketika sasaran sudah terkunci, ia langsung keluar menggunakan parasut. Kendali pesawat langsung diambil alih oleh operator yang berada di pesawat induk secara jarak jauh menggunakan remot. Sistem kendali jarak jauh inilah yang akan menjatuhkan pesawat atau bomnya saja.
Secara teori memang terlihat mudah. Namun, ketika dipraktikkan dalam kurun September-Oktober, kegagalan terus terulang. Dari mulai soal sistem kendali, waktu bom meledak, sampai mekanisme keluarnya pilot.
Bahkan kesalahan ini menelan korban jiwa. Salah satunya adalah Joseph P. Kennedy Jr, kakak dari Presiden AS ke-35, John F. Kennedy. Ia tewas dan jasadnya hancur karena bom tiba-tiba meledak.
Meskipun Jerman kembali mundur dan tidak lagi menembakkan V-1, program ini tetap dianggap gagal total karena tidak sedikit pun mengenai pasukan Nazi.
AS memang tertunduk lesu. Tapi, kata Dave Sloggett dalam Drone Warfare: The Development of Unmanned Aerial Conflict (2014), kegagalan itu justru menjadi warisan besar AS dari pertempuran. Warisan ini kelak membuat Paman Sam kembali menegakkan kepala karena berhasil jadi pijakan untuk merealisasikan mimpi dunia militer: kemampuan untuk menghajar musuh dari jauh dengan pengendali yang duduk manis di balik layar.
Pengintaian
Nuklir menjadi fokus utama isu keamanan pasca-PD II setelah AS menjatuhkan bom atomnya di Hiroshima dan Nagasaki. Banyak negara-negara yang sibuk menggarap bom mahadahsyat ini, termasuk musuh ideologi AS, Uni Soviet.
Bagi AS dan sekutunya, upaya Soviet memiliki nuklir jelas mengancam keamanan global. Dalam rangka mengetahui gerak-gerik lawan melakukan itu, mereka membutuhkan upaya pengintaian. Dan yang digunakan bukan hanya intelijen lapangan, tetapi juga teknologi jarak jauh, yakni drone.
AS memfungsikan drone dalam misi pengintaian sepanjang Perang Dingin (1947-1991), sebut Katharine Hall Kindervater dalam “The Emergence of lethal surveillance: Watching and Killing in the History of Drone Technology” (2016).
Drone yang semakin sempurna dari segi teknis itu diterbangkan ke wilayah musuh, baik saat pertempuran atau tidak, untuk mengumpulkan data-data berupa citra fotografi, lokasi pangkalan, dan situs militer lain.
Meski misi ini tidak selamanya berjalan mulus, upaya AS memberi tahu dunia kalau teknologi mutakhir dalam pertempuran sudah lahir cukup berhasil. Negara-negara lain pun berupaya membuat teknologi serupa--yang membuat strategi pertempuran dan upaya menjaga pertahanan negara tak lagi sama.
Alat Pembunuh
AS sekali lagi selangkah lebih maju ketika banyak negara mulai mengembangkan drone. Mereka telah berpikir mengubah fungsinya tidak hanya menjadi alat pengintai, tetapi sesuai tujuan awal saat PD 2: menghancurkan target. Perubahan tujuan ini, kata Alan W. Dowd dalam “Drone War: Risk and Warning” (2013), tak lain disebabkan oleh kegagalan AS sendiri ketika berperang.
Kecuali Perang Vietnam (1955-1975), AS memang berhasil “memenangkan” pertempuran berikutnya seperti Perang Teluk (1980-an). Namun itu semua bersifat semu. Pasalnya, AS justru mengalami kerugian besar berupa defisit anggaran.
Anggaran yang diberikan tidak terlalu besar karena pertempuran diprediksi dengan mudah diselesaikan. Namun faktanya militer AS cukup kewalahan di lapangan. Oleh karena itu uang yang dihabiskan lebih dari yang diperkirakan. Selain itu AS pun mengalami banyak tekanan karena tiap berperang, angka korban--baik dari militer sendiri atau sipil--terlampau tinggi.
Karena permasalahan ini, mengutip Smithsonian, elite Washington mulai berpikir untuk memasang misil di pesawat tanpa awak.
Singkat cerita, lahirlah drone pembunuh pertama di dunia bernama Predator RQ-1 pada 2001.
Seperti ditakdirkan untuk menghajar musuh-musuh, Predator RQ-1 muncul di waktu yang tepat, yaitu ketika AS hendak melakukan serangan besar-besaran pasca-9/11 ke Afganistan, Pakistan, dan negara lain yang dianggap “sarang” terorisme.
Tidak ingin mengulangi kesalahan serupa dan takut akan kekalahan, AS lantas menjadikan serangan drone sebagai alat utama untuk menyerang lawan dalam cetak biru kontraterorisme. Tentu saja bertempur dari langit lebih mudah dibandingkan di darat.
“AS kala itu melihat drone sebagai cara terbaik karena mampu menghilangkan musuh secara presisi; relatif lebih murah; dan yang terpenting drone mampu terus-menerus beroperasi sepanjang waktu karena tidak pernah lelah, haus, dan lapar,” tulis Alan W. Dowd.
Secara kasatmata, langkah AS menghancurkan musuh dari balik layar memang berhasil. Cara ini kemudian diikuti sekutunya. Namun, kembali merujuk buku Michael J. Boyle, ada harga mahal yang harus dibayar.
Pada dasarnya, ledakan yang dikeluarkan drone tidak hanya mengenai target, tetapi juga bangunan dan warga sipil. Sisi inilah yang luput, atau pura-pura tidak diketahui, oleh AS. Tentu saja ini melanggar hukum perang.
Pada masa pemerintahan Barack Obama (2009-2017), militer AS telah melakukan 542 serangan drone. Dari situ, 3.797 orang meninggal, termasuk 324 sipil. Ratusan bangunan juga hancur.
Pelanggaran bukan hanya tentang sasaran yang tidak tepat, tapi juga persoalan serangan yang melewati batas-batas negara tanpa izin.
Memang ada yang melancarkan kritik. Namun itu semua tidak mampu menahan agresivitas AS--yang melakukan itu semua atas nama perang melawan terorisme.
Penulis: Muhammad Fakhriansyah
Editor: Rio Apinino
