tirto.id - Lima partai resmi menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPR RI periode 20192-2024 karena berhasil menempati posisi teratas dalam Pileg 2019: PDIP (Puan Maharani, terpilih sebagai ketua), Golkar (Aziz Syamsuddin), Nasdem (Rachmat Gobel), PKB (Muhaimin Iskandar), dan Gerindra (Sufmi Dasco Ahmad).
Di antara lima partai itu, hanya satu yang bukan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin: Gerindra. Dalam pilpres lalu, mereka mendukung sang Ketua Umum Prabowo Subianto.
Meski beberapa bulan lalu tampaknya hendak merapat ke koalisi, hingga sekarang pernyataan resmi terkait itu tidak ada.
Kondisi ini tak jauh berbeda dengan komposisi pimpinan MPR RI yang baru disahkan Kamis (3/10/2019) malam. Hanya empat dari sembilan fraksi partai yang tak berkoalisi dengan pemerintah.
Bambang Soesatyo, dari salah satu partai koalisi Jokowi, Golkar, dinobatkan sebagai Ketua MPR. Posisi ini sebenarnya juga diinginkan Gerindra dengan alasan "biasanya pimpinan MPR adalah oposisi," namun gagal karena tak ada yang mendukung.
Dengan demikian, yang menguasai eksekutif dan legislatif berasal dari kelompok yang sama.
Dan kondisi ini, kata peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, Kamis (3/10/2019), berbahaya bagi demokrasi karena cenderung menghilangkan asas check and balances. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dari DPR akan semakin tumpul.
Memang masih ada oposisi, setidaknya Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi kalau mereka sudah bergabung ke koalisi Jokowi--meski upaya ke arah sana pernah mengemuka beberapa bulan lalu.
Namun bagi Lucius, empat partai itu tidak bisa diharapkan memberi kritik ke pemerintah karena mereka "terlihat seperti koalisi." Dia juga menegaskan, "mereka yang di partai koalisi maupun oposisi sudah terjebak dalam satu kolam yang sama: kolam kekuasaan."
Harapan satu-satunya adalah masyarakat sipil sebagai oposisi non-parlemen atau oposisi jalanan. Karena itu, menurut Lucius, masyarakat harus aktif dan cermat mengamati setiap kebijakan legislatif, juga pemerintah.
"Pastikan kebijakan tidak dihasilkan dari proses transaksional yang nantinya menghasilkan UU tak berkualitas," imbuhnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan oposisi jalanan akan semakin banyak saat tidak ada oposisi di parlemen. Soalnya, suara kekecewaan publik tak tersalurkan lewat cara-cara biasa. Dan itu sudah terlihat saat ini.
"Tanda-tandanya sudah jelas, dimulai dari demo mahasiswa yang cukup masif. Ini tak bisa disepelekan," kata Adi.
Jaminan Gerindra
Anggapan bahwa tak akan lagi kritik dari legislatif ke pemerintah dibantah Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa. Menurut Desmond, partainya tetap akan berada di luar pemerintahan dan tak akan jadi lunak.
"Gerindra sudah terbiasa tidak di ranah-ranah kekuasaan. Kami sudah selesai, kok. Diajak berkuasa malah kami kaget. Di luar pemerintahan itu biasa bagi kami," ucap Desmond.
Desmond justru melihat relasi Jokowi dengan PDIP, juga partai pendukungnya yang lain, tidak selalu mulus. Ini terlihat ketika rencana PDIP Jokowi yang mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK hasil revisi dimentahkan.
Menurut Desmond, hal serupa akan terulang di kemudian hari.
"Saya sangat paham Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri) dan Mbak Puan. Yang mana yang harus bertindak untuk kepentingan bangsa, mana untuk kepentingan yang sekadar untuk menyelamatkan individual yang sudah berakhir kekuasaannya tahun 2024 (lima tahun lagi Jokowi tak boleh lagi maju)," pungkas Desmond.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
