tirto.id - Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Aziz Subekti, meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II untuk tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk melemahnya daya kerja. Dia mengancam akan 'merujak' kementerian atau lembaga apabila pelayanan masyarakat di institusi mitra Komisi II DPR RI melemah dengan alasan efisiensi keuangan.
"Ada masyarakat mengurus pelayanan publik dan tidak dilayani, jawabannya efisiensi, nanti harus dirujak pejabat itu. Jadi ngggak ada alasan, efisiensi pak," kata Aziz di dalam rapat kerja dengan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Aziz mengaku mendapat banyak laporan bahwa aparatur sipil negara (ASN) mengeluh dengan kebijakan efisiensi anggaran. Dia meminta setiap menteri dan kepala lembaga untuk ikut bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada jajarannya perihal efisiensi anggaran.
"Kami berharap Komisi II, bapak-bapak saya yakin sebagai kepala, menteri, atau kepala lembaga tidak meragukan dan memahami esensi efisiensi itu sendiri, tentu kami sering mendengar bahwa aparat bapak ibu terutama para eselon I dan II," kata dia.
Secara terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan aksi rekonsturksi dan efisiensi anggaran murni atas kebijakan pemerintah.
"Undang-undang APBN pasal 20 dan 50 adalah semua kewenangan adalah domain pemerintah. Kalau rekonstruksi wewenangnya ada di pemerintah, Banggar itu berkepentingan kalau itu merubah asumsi dan perspektif," kata Said.
Said mengklaim bahwa seluruh kebutuhan dasar dalam anggaran negara semuanya tetap dicairkan. Politikus PDIP ini membantah segala isu jika akan ada pemotongan gaji hingga pengurangan kesejahteraan aparatur negara.
"Bahkan, ada isu gaji 12 dan 13, hakulyakin gua yakin, kita ini berbangsa dan bernegara, APBN kita yang penting," kata Said.
Dia juga menyebut bahwa proses pencairan anggaran ditargetkan akan selesai dalam dua hari masa kerja DPR RI. Dia ingin efisiensi anggaran bisa selesai dibahas antara DPR dan pemerintah pada 12 dan 13 Februari 2025.
"Saya pikir sudah selesai pembahasan anggaran dan sekarang 12-13 (Februari) ini sudah harus selesai," kata Said.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
