tirto.id - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyayangkan sikap DPW PKS DKI Jakarta yang telah mengumumkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Menurut Syarif, PKS kurang menghormati etika politik lantaran proses yang seharusnya dilakukan saat ini ialah pembahasan mengenai hasil rekomendasi dari tim panelis.
Dua nama yang terdiri dari Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu itu diklaim merupakan calon wakil gubernur yang lolos tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Sebelum keluar dua nama, PKS juga mengajukan Abdurrahman Suhaimi untuk mengikuti seleksi internal.
“Fatsun politik kita adalah pimpinan partai bertemu dulu, rembukan, membaca, meneliti dengan baik, berdasarkan hasil rekomendasi dari tim panelis. Setelah rembukan dan disepakati, barulah kemudian diumumkan,” ungkap Syarif di Jakarta pada Senin (11/2/2019).
Menurut Syarif, pengumuman yang dilakukan PKS itu tidak elok. Pasalnya, masih ada sejumlah catatan yang harus dibicarakan meskipun tim panelis telah memutuskan untuk merekomendasikan dua calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Namun, Syarif enggan menyebutkan potensi adanya perubahan pada kedua nama yang telah diumumkan PKS. Ia hanya mengatakan apabila diskusi antara kedua pimpinan partai politik dilakukan, maka kandidat yang direkomendasikan bisa benar-benar terukur kualitasnya.
“Catatan-catatan itu yang harus dibicarakan bersama antara kedua partai pengusung, sehingga perlu untuk bertemu dulu. Yang paling penting, dua nama harus diajukan kepada gubernur, tapi kedua belah pihak tahu bobotnya,” jelas Syarif.
Saat disinggung mengenai alasan PKS yang menyebutkan tinggal menunggu respons dari Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik, Syarif mengatakan Taufik bahkan belum melihat hasil rekomendasinya. Dengan demikian, Syarif menilai pengumuman itu harusnya disampaikan setelah Taufik membaca dan menyetujuinya.
Taufik sendiri saat ini dikabarkan tengah berada di luar kota. Oleh karena itu, rencana untuk menyepakati dua nama yang kemudian disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi batal dilakukan hari ini (11/2/2019).
“Walaupun misalnya nanti di ujungnya kesepakatan itu tidak mengubah posisi dua nama tersebut, tapi yang namanya fatsun kan nanti ada waktunya untuk membicarakan soal itu,” ujar Syarif.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
