tirto.id - Proses normalisasi sejumlah sungai di ibu kota tersendat lantaran lambannya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Namun, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Rodia Renaningrum mengklaim sejumlah lahan telah dibebaskan untuk kebutuhan normalisasi sungai.
Pembebasan lahan itu, kata dia, sudah dilaporkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) yang berada di bawah kementerian PUPR.
Dengan demikian, menurut Rodia, seharusnya pengerjaan konstruksi dalam rangka pelebaran badan sungai di beberapa wilayah dapat kembali dikerjakan pada tahun ini.
"Kami kan tugasnya untuk yang pengadaan lahan, mulai 2018 pengadaan tanah yang sudah kita bebaskan untuk normalisasi sudah kita laporkan ke balai besar (BBWSCC). Kelihatannya sih tahun ini mereka akan mulai," ujar Rodia kepada reporter Tirto, Minggu (28/4/2019).
Pengamat tata kota Nirwono Yoga sempat menduga pelebaran garis sempadan sungai di DKI mandek lantaran berubahnya konsep normalisasi sejak era pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.
Padahal, sejak era gubernur Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan Basuki Tjahaja Purnama, sudah ada kesepakatan antara BBWSCC, Pemprov DKI, dan Bank Dunia untuk menata sungai di Jakarta guna menanggulangi banjir.
Ada empat sungai yang menjadi fokus normalisasi, yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter. Normalisasi itu ditargetkan tuntas pada 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono pernah mempertanyakan konsep penataan sungai yang digagas oleh Gubernur Anies yakni: naturalisasi.
"Kementerian PUPR tahun lalu dan tahun ini tidak menganggarkan biaya penataan sungai, untuk tahun depan pun belum memasukkan karena belum ada kesepakatan terkait konsep penataan sungainya dengan Pemprov DKI," kata Basuki.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
