tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan sejumlah konsep sebagai pendekatan untuk menanggulangi banjir, salah satunya adalah naturalisasi sungai. Namun hingga kini program tersebut tak kunjung diterapkan.
Naturalisasi merupakan program yang dibicarakan Gubernur Anies Baswedan sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Anies menolak pendekatan normalisasi sungai yang diusung era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Program normalisasi dikenal dengan penggusuran permukiman di bantaran sungai dan warga dipindahkan ke rumah susun. Daerah aliran sungai itu lalu dilebarkan dan dibeton demi menampung limpasan air dari daerah hulu saat musim hujan.
Sementara program naturalisasi yang ditawarkan Anies adalah dengan menghidupkan ekosistem sungai dan waduk, salah satunya mengembangkan tanaman di tepi sungai. Dalam kampanye tahun lalu, Anies menolak pembetonan dan penggusuran pemukiman di bantaran sungai.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi sepakat jika pendekatan menggunakan beton, sebagaimana yang dilakukan dalam normalisasi, sebaiknya tidak dilakukan.
"Betonisasi bukan solusi," kata Soleh saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (5/4/2019).
Namun, Soleh juga mengkritik naturalisasi ala Anies yang belum jelas bentuknya hingga saat ini. Jika Pemprov DKI memang serius untuk menggunakan pendekatan naturalisasi maka harus dibentuk aturan yang jelas.
"Upaya pemulihan DAS [Daerah Aliran Sungai] Jakarta sampai saat ini belum substantif. Menurut kami, konsep naturalisasi harus dibedah lagi dan melibatkan warga, terutama warga-warga yang tinggal di sekitaran DAS. Pendekatannya harus berbasiskan keadilan ekologis, yakni terpenuhinya kebutuhan ekologinya dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia," kata Soleh.
Kritik pun hadir dari anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Bestari Barus. Ia menilai Pemprov DKI sebenarnya memiliki sejumlah program untuk menangani banjir, tapi jadi percuma jika tidak dijalankan.
"Kalau enggak dilaksanakan, ya enggak ada yang bisa dirasakan," ujar Bestari saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (5/4/2019).
Masih Dalam Pembahasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menampik program naturalisasi ini tak berjalan. Ia bilang, program tersebut masih dalam pembahasan.
Anies merencanakan lima lokasi jadi tempat penerapan naturalisasi sebagai salah satu cara untuk menanggulangi banjir di Jalarta.
"Baru kemarin dibicarakan juga. Nanti kita lihat hasilnya," kata Anies, Jumat siang.
Meski begitu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cilwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bambang Hidayah mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan formal antara lembaganya dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Konsepnya belum disampaikan ke kami secara tertulis. Baru [secara] lisan, setiap ada rapat dengan SDA," kata Bambang saat dihubungi reporter Tirto.
Pertemuan antara Pemprov DKI dan BBWSCC untuk membahas naturalisasi pun baru akan dilangsungkan minggu depan.
"Minggu depan kami mau duduk bersama dengan Dinas SDA DKI Jakarta untuk membahas visi-misi naturalisasi yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta," ujar Bambang.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Gilang Ramadhan
