tirto.id - Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo menegaskan, pemanfaatan obligasi daerah harus diarahkan untuk menciptakan tambahan investasi produktif dan nilai ekonomi. Bukan sekadar menambal anggaran pembangunan yang berkurang akibat tekanan Transfer ke Daerah (TKD).
“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus dalam diskusi panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Agus menjelaskan, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat di tengah keterbatasan kemampuan APBD.
Karena itu, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah. Ia menyebut penerbitan obligasi daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.
Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, dan kepercayaan investor.
“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” jelasnya.
Sebagai ilustrasi, Agus menyebutkan apabila kapasitas investasi suatu daerah berada pada tingkat 100, penerbitan obligasi idealnya mampu meningkatkannya menjadi 120 atau 130. Bahkan saat tekanan fiskal menurunkan kemampuan investasi ke angka 70 atau 80, pembiayaan baru harus diarahkan untuk memperbesar kembali kapasitas pembangunan dan menghasilkan proyek produktif serta peningkatan layanan publik, bukan hanya menutup kekurangan anggaran.
Menurutnya, keberhasilan obligasi daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menyiapkan proyek yang layak secara ekonomi dan finansial.
Proyek berpotensi menghasilkan pendapatan sendiri—seperti sistem penyediaan air minum, infrastruktur transportasi tertentu, atau fasilitas pelayanan kesehatan—dapat diprioritaskan dengan memperhitungkan kebutuhan investasi, biaya operasional, kemampuan membayar, risiko proyek, dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.
“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” tegas Agus.
Pendapatan proyek tersebut dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban obligasi sehingga mengurangi ketergantungan pada pos APBD lainnya.
Meski demikian, kewajiban pembayaran pokok dan bunga tetap melekat pada pemerintah daerah sebagai penerbit sesuai peraturan perundang-undangan.
Agus memaparkan lima agenda penting pengembangan obligasi daerah: memastikan tambahan investasi pembangunan, memprioritaskan proyek dengan manfaat ekonomi dan potensi pendapatan jelas, menyiapkan proyek layak dibiayai, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor, serta mendorong proyek percontohan secara bertahap dengan mengutamakan kredibilitas.
Selain obligasi daerah, Agus menawarkan alternatif pembiayaan melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.
“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” ungkapnya.
Melalui skema sindikasi, sejumlah BPD dapat membiayai proyek infrastruktur berskala besar secara bersama dengan membagi eksposur dan risiko sesuai kapasitas masing-masing bank, serta tetap mematuhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk kawasan Bekasi dan Jatiluhur, serta perluasan transportasi publik Trans Jatim. Kebutuhan pembiayaan proyek senilai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun, kata Agus, dapat menjadi ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi BPD.
Namun, besaran tersebut bukan komitmen pendanaan, melainkan gambaran potensi kerja sama yang tetap harus didasarkan pada studi kelayakan, kepastian arus kas, struktur pembiayaan, dan keputusan kredit masing-masing bank.
“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” katanya.
Sebagai Ketua Umum ASBANDA, Agus menilai BPD perlu melampaui peran pelayanan keuangan pemerintah daerah dan aparatur sipil negara menuju pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, dunia usaha, dan infrastruktur. Karena itu, diperlukan kerja sama terstruktur untuk mengidentifikasi proyek potensial dan memperkuat kapasitas pembiayaan bersama.
“ASBANDA dapat menjadi jembatan kolaborasi antar-BPD untuk mengembangkan pembiayaan infrastruktur daerah yang lebih terintegrasi. Kita dapat memulainya dari identifikasi proyek-proyek yang kredibel dan memiliki kelayakan pembiayaan yang jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap keputusan pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing BPD sesuai regulasi dan manajemen risiko yang berlaku. Menurutnya, obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD bukan dua instrumen yang harus dipertentangkan, melainkan saling melengkapi sesuai karakteristik proyek, kapasitas fiskal daerah, struktur pendapatan, dan efisiensi biaya pembiayaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kebijakan dan komitmen jangka panjang meski terjadi pergantian kepala daerah.
“Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” jelas Agus.
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id




























