Dirgayuza Sebut Nasi Tidak Selamanya Jadi Menu Utama MBG

Dirgayuza beralasan, pemerintah pusat ingin kebutuhan karbohidrat utama menyesuaikan kondisi daerah masing-masing sehingga tidak harus nasi.

Reporter: Muhammad Naufal

Terbit 3 Dec 2024 16:55 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Dirgayuza Setiawan dalam diskusi 13th AIFED dengan mengangkat tema Growth Strategies in Navigating Geoeconomic Shifts. (Youtube/BKF Kemenkeu)

tirto.id - Orang dekat Presiden Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan, mengatakan bahwa tidak semua daerah akan menggunakan nasi sebagai menu makanan karbohidrat utama di program makan bergizi gratis (MBG). Dirgayuza beralasan, tidak setiap provinsi mengonsumsi nasi sebagai karbohidrat utama sehingga kebutuhan karbohidrat utama akan menyesuaikan produksi di tiap daerah.

"Dapat dilihat, tidak di setiap provinsi itu menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama. Kami akan membiarkan hal tersebut. Jadi, kita punya berbagai menu makanan yang bervariatif," tuturnya di acara AIFED ke-13, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza berujar, pemerintah pusat pada dasarnya membagi Indonesia menjadi 11 bagian berdasar produksi makanan berkarbohidrat, makanan pendamping, produksi buah dan produksi sayur. Dengan demikian, pemerintah pusat, lewat Badan Gizi Nasional, tidak hanya akan menyesuaikan komposisi karbohidrat, melainkan juga kandungan gizi lain dalam program makan bergizi berdasarkan produksi tanaman atau sayuran di setiap provinsi.

"Badan Pangan Nasional telah melakukan studi yang cukup lama dan membagi Indonesia menjadi 11 bagian berdasar karbohidrat, makanan pendamping, buah-buahan, sayur, yang diproduksi di setiap provinsi," tutur eks Direksi ID Food tersebut.

Di satu sisi, Dirgayuza tidak memungkiri, masih ada daerah yang kekurangan daging sampai saat ini. Oleh karena itu, pemerintah diperkirakan butuh anggaran Rp100 triliun untuk investasi pengentasan kekurangan daging atau investasi di produksi yang telah ada saat ini.

Selain itu, Indonesia saat ini masih mengimpor 75 persen kebutuhan produk susu. Akan tetapi, era Presiden ke-2 RI Soeharto, Indonesia hanya mengimpor 25 persen kebutuhan produk susu.

Karena itu, Dirgayuza mengatakan, pemerintah pusat hendak memperbaiki produksi susu dalam negeri. Selain memperbaiki produksi susu, pemerintah pusat hendak memperbaiki produk lainnya.

"Kita sekarang punya produksi mie dari singkong. Negara kita pemproduksi singkong terbesar di dunia. Gula, kalau kita harus menambah, ini yang sedang dilakukan pemerintah di Merauke," sebut dia.