Dinasti-Dinasti Politik yang Maju dalam Pileg 2019

tirto.id - Partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019 telah mendaftarkan nama-nama bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ribuan nama yang didaftarkan itu akan bertarung memperebutkan 575 kursi DPR RI dari 80 daerah pemilihan yang tersebar di 34 provinsi.

Berbagai strategi pun dilakukan untuk memperebutkan kursi legislatif tersebut. Mulai dari memasang caleg dari kalangan artis atau figur publik, mantan kepala daerah yang sudah menjabat dua periode, calon kepala daerah yang gagal pada pilkada 2018, hingga kandidat yang berasal dari dinasti politik.

Keberadaan bakal caleg dari dinasti politik di sejumlah daerah diketahui setelah pendaftaran calon wakil rakyat ditutup KPU, pada Selasa (17/7/2018). Berdasarkan penelusuran Tirto, setidaknya ada 9 nama bakal caleg yang berasal dari dinasti keluarga di daerah berbeda.

Dinasti Atut di Banten

Nama pertama yang ditemukan adalah Tubagus Haerul Jaman. Adik tiri eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu didaftarkan menjadi bakal caleg DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Banten II oleh Partai Golkar.

Demi menjadi caleg di Pemilu 2019, Haerul Jaman memilih mengundurkan diri dari jabatannya selaku Wali Kota Serang. Pengunduran diri memang harus dilakukan oleh kepala daerah yang hendak menjadi caleg di pemilu.

Haerul Jaman akan bersaing dengan saudaranya sendiri, yakni Ade Rossi Chaerunnisa. Ade merupakan istri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Andika adalah anak kandung Atut.

Ade Rossi menjadi bakal caleg DPR RI dari Partai Golkar dan maju di Dapil Banten II. Berarti, ada dua nama keluarga Atut yang akan menjadi caleg DPR RI di dapil tersebut, yakni Haerul Jaman dan Ade.

Keberadaan anggota keluarga Atut dalam daftar bakal caleg di Banten tidak hanya di level DPR RI, melainkan juga terdapat di tingkat DPRD dan DPD.

Pada level DPRD, misalnya, ada nama Ria Maryana yang merupakan adik Haerul Jaman sebagai bakal caleg dari Golkar. Untuk DPD, keluarga Atut yang mencalonkan diri sebagai bakal anggota senator adalah Andhiara Aprilia. Ia merupakan anak Atut.

Dinasti Yasin Limpo di Sulsel

Bergeser ke wilayah Sulawesi Selatan, dinasti politik yang banyak mengirim anggota keluarganya menjadi bakal caleg berasal dari trah Syahrul Yasin Limpo. Politikus Partai Nasdem ini sebelumnya tercatat sebagai Gubernur Sulsel dua periode, yaitu 2008-2018.

Syahrul Yasin terdaftar sebagai bakal caleg dari Partai Nasdem dari Dapil Sulsel II. Eks Gubernur Sulsel dua periode itu berada satu daerah pemilihan dengan Lutfi Halide, besannya. Keduanya maju sebagai bakal caleg dari partai yang sama.

Sementara saudara perempuan Syahrul, Tanri Olle Yasin Limpo, juga menjadi bakal caleg di Pemilu 2019. Ia maju dari Dapil Sulsel I.

Tanri Olle menjadi bakal caleg bersama anak Syahrul, Indria Chunda Thita. Kedua saudara itu maju di dapil yang sama dan diusung Partai Nasdem.

Pada tingkat DPRD, keluarga Syahrul Yasin yang menjadi bakal caleg adalah Riska Mulfiati Redondo. Ia merupakan menantu Syahrul. Riska menjadi bakal caleg DPRD Sulsel dari Partai Nasdem.

Dinasti Soeharto

Sejumlah anggota keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto juga menjadi bakal caleg untuk Pemilu 2019. Mereka mayoritas menjadi bakal caleg dari Partai Berkarya, partai besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang kerap menjual kejayaan masa orde baru.

Salah satu anggota keluarga Soeharto yang menjadi bakal caleg adalah Tommy Soeharto. Ia menjadi bakal calon legislatif dari Dapil Papua.

Selain Tommy, ada nama Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto yang menjadi caleg dari Partai Berkarya. Mantan politikus Partai Golkar ini menjadi bakal caleg dari Dapil DIY. Pada pileg sebelumnya, Titiek berhasil melenggang ke Senayan dari DIY yang notabene merupakan tempat kelahiran Soeharto.

Dua mantu Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut--putri pertama Soeharto--juga mencalonkan diri sebagai bakal wakil rakyat. Keduanya bernama Muhammad Ali Reza dan Raslina Rasyidin.

Ali Reza menjadi bakal caleg dari Dapil Jakarta Timur. Sementara Raslina, ditempatkan sebagai bakal calon legislatif dari Dapil Jawa Barat III atau Kabupaten Cianjur.

Pragmatisme Partai

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana menganggap pendaftaran sejumlah anggota dinasti politik sebagai bakal caleg dilakukan semata untuk meraup suara di pemilu.

Menurut dia, bakal caleg dari anggota dinasti berperan sebagai sosok penarik suara di pemilu. Parpol dianggapnya tak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu lebih untuk mendulang suara, jika mendaftarkan anggota keluarga tertentu.

"Figur dari dinasti ini, kan, sudah pasti populer, jadi parpol tak perlu capek-capek lagi mencari caleg yang berpotensial menang dalam pileg [...] Saya yakin alasannya [mencalonkan anggota dinasti] hanya vote getter dan berharap ini berpotensi menaikkan popularitas partai,” kata Aditya kepada Tirto, Jumat (20/7/2018).

Menurut Aditya, pencalonan anggota dinasti sebagai caleg di sejumlah daerah masih dilakukan karena rendahnya pendidikan politik masyarakat. Ia berkata, anggota dinasti politik di daerah tertentu masih berpengaruh signifikan di tengah masyarakat.

Pengajar di Fisip Universitas Indonesia ini berharap masyarakat peduli terhadap latar belakang para bakal caleg, terlepas dari apakah mereka merupakan anggota keluarga tertentu atau tidak.

"Kalau [bakal caleg dari] dinasti ini dia punya track record buruk semestinya tidak perlu dipilih dan didukung lah. Jadi berpikir objektif sangat penting. Tapi persoalannya ini dinafikan parpol," kata Aditya.

Keberadaan bakal caleg dari klan tertentu juga dianggap membawa kerugian bagi masyarakat. Menurut Aditya, pemilih mendapat kerugian karena akan dihadapkan pada opsi caleg yang terdiri dari orang-orang berlatar belakang sama.

Jika bakal caleg dari klan tertentu terpilih, hal itu dianggap akan berdampak pada ketiadaan perubahan kualitas parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aditya meyakini caleg dari klan tertentu tak akan membawa perubahan jika terpilih.

"Tidak ada perubahan apa-apa karena si partai menawarkan menu yang gitu-gitu saja, tidak ada perubahan, dan masyarakat terima saja

Pendapat lain dikemukakan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadanil. Menurutnya, bakal caleg dari dinasti politik tertentu masih banyak digunakan parpol di pemilu 2019 karena kegagalan kaderisasi dan rekrutmen parpol.

Parpol yang gagal menjalankan sistem kaderisasi dan rekrutmen yang baik akhirnya mencalonkan orang-orang yang punya kedekatan dengan elitnya menjadi bakal caleg. Hal itu juga dianggap menjadi sebab mengapa anggota dinasti politik berbondong-bondong menjadi bakal caleg dari parpol yang sama.

"Salah satu sebabnya karena parpol tak punya mekanisme rekrutmen yang demokratis, dan patron di satu keluarga itu memang ada di sebuah partai. Mereka bisa mengakses elite parpol itu, makanya semua [anggota klan] kumpul di sana," kata Fadli.

Ia juga menganggap pihak yang paling dirugikan dari maraknya bakal caleg dari dinasti politik adalah masyarakat. Pemilih mau tak mau ditawari bakal caleg yang belum tentu memiliki kualitas dan tingkat penerimaan tinggi.

"[Masyarakat dirugikan] karena justru hanya disuguhkan orang-orang yang dari satu klan saja, tanpa ada uji kompetensi dan akseptabilitas. Tiba-tiba parpol mencalonkan saja [orang tertentu] karena ada kedekatan dengan keluarga itu," ujar Fadli.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut pendaftaran sejumlah anggota klan atau dinasti politik menjadi bakal caleg tak bisa dilarang. Sebabnya, hal itu tak diatur dalam Peraturan KPU atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Tidak ada datanya [caleg dari klan tertentu] karena pas [bakal caleg] mendaftar kami tak mengharuskan mereka menulis keluarga siapa, maju dengan siapa saja," kata Ketua KPU RI Arief Budiman.