tirto.id - Melalui buku berjudul Temporary Autonomous Zone: Ontological Anarchy, Poetic Terrorism (1991), Hakim Bey mengingatkan: setiap revolusioner kerap mengobral janji revolusi tanpa bisa memberi kepastian kapan ia akan datang. Karenanya, bagi Bey, berhentilah berpikir tentang itu semua dan hidupilah apa yang terjadi hari ini.
Bey, yang punya nama asli Peter Lamborn Wilson, sosok kontroversial di kalangan anarkis global karena pembelaannya terhadap praktik pedofilia, memang tidak tertarik dengan revolusi sebagai narasi besar. Ia menggunakan istilah “uprising” yang merujuk kepada sebuah pagelaran politik spektakuler sebagai titik mula bagi komunitas dan individu otonom dan ruang-ruang yang dibebaskan agar dapat menerapkan utopia temporer.
Dengan pendekatan tersebut, Bey mencetuskan sebuah gagasan: taktik sosio-politik untuk menciptakan ruang sementara yang menghindari struktur kontrol formal: Temporary Autonomous Zone (TAZ) atau zona otonom temporer. Kelak, konsep ini menjadi tonggak penting dalam diskursus dan praktik antiotoriter.
Konsep TAZ merupakan upaya menunjukkan bahwa cara terbaik untuk menciptakan sistem hubungan sosial yang nonhierarkis adalah dengan berkonsentrasi pada saat ini dan melepaskan diri dari mekanisme kontrol yang telah diterapkan kepadanya.
Dari penekanan tersebut, yang (semestinya) terjadi adalah penolakan atas narasi megah hingga lenyapnya determinisme sejarah. Dinamika pembebasan ini lalu menghadirkan spontanitas massa yang menolak asas tunggal, komando sentral, subordinasi pada hierarki, hingga seluruh jenis politik representasi dan mediasi apa pun. Tujuannya konkret: pluralitas maksimum.
Maka sebuah “uprising” bukanlah cakrawala mesianistis yang memberi janji penebusan, lebih-lebih menjadi mesin politik yang—demi mencapai tujuannya—akan mengorbankan yang sekarang. Ia adalah kendaraan kemanusiaan yang berpijak pada kondisi saat ini untuk melampaui alienasi kehidupan sehari-hari, strata, identitas representatif, hingga hasrat pembangkangan yang direpresi.
Melalui pendekatan TAZ itu, maka tak perlu diherankan jika pada Rabu (25/9/2019), ribuan anak STM ikut menggeruduk gedung DPR. Sehari sebelumnya mereka juga turun baku hantam membantu mahasiswa di lokasi yang sama.
Dan tak perlu dirisaukan pula jika banyak dari mereka yang belum paham apa saja isu yang menjadi persoalan utama—sekalipun klaim tersebut mudah dipatahkan karena sesungguhnya anak STM juga merupakan korban dari sistem menindas yang berwujud pendidikan, budaya, hingga kemiskinan.
Jalananlah yang kemudian menjadi zona temporer bagi mereka untuk bertindak otonom sebagai asosiasi bebas, sembari mempersetankan klaim para buzzer pemerintah terkait kemungkinan adanya aktor-aktor yang menunggangi.
Dan meski sementara, meski hari itu juga mereka kembali direpresi oleh standar kesantunan masyarakat hingga aparat negara, sejarah bangsa ini telah mencatat: pada suatu siang yang terik, anak-anak STM yang beringas itu tidak lagi baku pukul antar-sesama, tetapi bersatu mencurahkan kekesalan mereka terhadap negara.
Demonstrasi dari Masa ke Masa
Demonstrasi punya sejarah amat panjang. Dalam dialog bertajuk Earliest Evidence of Social Protest yang digagas Patrick Manning dari Northeastern University, disebutkan bahwa demonstrasi telah ada sejak era Romawi pada 73-71 SM.
Ketika itu Spartakus, seorang pemimpin budak terkemuka, mengajak segerombolan kecil orang untuk melawan Republik Romawi. Dalam proses pelarian, jumlah mereka terus berkembang menjadi lebih dari 120 ribu dan terdiri atas pria, wanita, juga anak-anak. Mereka lantas berkeliaran di seluruh Italia dan banyak melakukan penjarahan, sebelum akhirnya berhasil dihentikan melalui agresi militer di bawah komando Marcus Licinius Crassus. Kendati begitu, aksi tersebut tetap memberikan pengaruh tak langsung terhadap politik Romawi bertahun-tahun setelahnya.
Lima ratus dua tahun lalu, tepatnya pada 31 Oktober 1517, seorang biarawan tak dikenal bernama Martin Luther berdiri di depan sebuah gereja di Wittenberg, kota kecil yang kini masuk wilayah Jerman. Di pintu gereja, ia nekat memaku daftar 95 dalil berisi kritik terhadap otoritas Gereja Katolik. Peristiwa yang semula berlangsung tertib namun berujung pada tumpahnya darah dan air mata itu dicatat dalam sejarah sebagai awal mula gerakan Reformasi di daratan Eropa dan seluruh dunia yang melahirkan Protestantisme.
Penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789 menjadi penanda dimulainya Revolusi Perancis dan berakhirnya ancien régime. Kemenangan rakyat Perancis kemudian semakin absah ketika Louis XVI dan istrinya, Marie-Antoinette, dipenggal dengan guillotine pada 1793. Sejak itu, spirit Revolusi Perancis beserta ide-idenya menyebar hampir ke seluruh dunia.
Gandhi's Salt March akan selalu diingat karena sebagai salah satu, jika bukan sebagai yang paling ideal, tentang bagaimana metode protes dilakukan. Ketika India di bawah kekuasaan Inggris dilarang mengumpulkan atau menjual garam, Mahatma Gandhi mengajak pendukungnya untuk melakukan aksi unjuk rasa pada 1930. Mereka berbaris dari ashram ke Laut Arab untuk mengumpulkan garam dari laut. Lebih dari 60 ribu orang ditangkap karena melanggar hukum garam. Gandhi lalu mendirikan salt satyagraha (istilah yang bisa diartikan sebagai “pembangkangan sipil”) dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan.
Gerakan tersebut kelak menjadi rujukan penting mengenai bentuk demonstrasi tanpa kekerasan. Salah satunya seperti yang dilakukan Martin Luther King Jr pada 1963 di Washington melalui pidatonya yang termashyur: "I have a dream".
Daftar unjuk rasa yang mengubah trek sejarah ini tentunya masih bisa ditambah lagi. Dari aksi sejuta orang yang menduduki Lapangan Tiananmen Beijing, pembangkangan koloni Amerika terhadap Inggris pada 1773 yang dikenal dengan The Tea Party Boston, hingga jauh sebelumnya yaitu penolakan terhadap Hukum Oppian yang dilakukan para perempuan di Republik Romawi pada 195 SM.
Pertanyaannya: mengapa harus demonstrasi?
Mengurai Demonstrasi
Ada banyak pertanyaan tentang demonstrasi. Misal: dari mana datangnya orang-orang yang membentuk gerakan? Apa pemicunya? Bagaimana mereka bersatu dan berbagi pandangan yang sama tentang dunia dalam keadaan yang memaksa mereka melakukan aksi politik? Seperti apa pengaruh aksi mereka bagi gerakan di masa depan?
Sebelumnya, mari tengok empat karakter gerakan sosial dalam skala global yang menonjol di dekade 1960-an hingga 1970-an: hak-hak sipil, protes mahasiswa, hak kesejahteraan, dan pembebasan perempuan. Empat karakter tersebut selalu menjadi narasi awal pembentukan gerakan.
Tentang bagaimana elemen tersebut bersinergi juga tentunya memerlukan penguraian kembali. Hal ini turut dijelaskan Jo Freeman dalam risetnya yang berjudul On the Origins of Social Movements (PDF). Jo merupakan seorang feminis anarkis sekaligus ilmuwan politik Amerika yang telah bergiat dalam serangkaian aksi dan unjuk rasa berdekade lamanya.
Pertama, kebutuhan akan jaringan atau infrastruktur komunikasi menjadi basis utama gerakan sosial untuk melakukan "aktivitas yang spontan". Artinya, berbagai kelompok individu yang sebelumnya tidak terorganisasi dapat segera membentuk asosiasi-asosiasi lokal skala kecil sebagai respons terhadap ketegangan atau krisis tertentu.
Kedua, pengorganisasian harus mutlak terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang, pengalaman, atau memahami struktur sosial lokasi terkait, sehingga berbagai gagasan baru dapat segera diadopsi dan/atau dimodifikasi.
Ketiga, jaringan komunikasi yang belum sempurna dikhawatirkan dapat menyebabkan krisis gerakan, maka diperlukan beberapa organisatoris untuk membangun sekian gerakan baru atau minimal kelompok spontan lain. Sekalipun tidak terkoordinasi dengan baik, gerakan baru tersebut wajib memiliki keresahan yang sama terkait isu yang diperjuangkan.
Keempat, diperlukan upaya pengorganisasian selanjutnya untuk menyatukan kelompok-kelompok spontan atau asosiasi-asosiasi kecil lain agar menjadi satu gerakan yang kokoh, baik secara teoretis dan praksis.
Pertanyaan selanjutnya: siapa yang menjadi sasaran tembak sebuah demonstrasi?
Persekutuan Negara dengan Oligarki
Masyarakat modern hidup dalam negara: sebuah ruang bersama yang didirikan dan disepakati berdasarkan kontrak sosial. Di dalamnya terdapat berbagai lembaga permanen seperti militer, pengadilan, serta birokrasi. Dari definisi tersebut, maka pada hakikatnya negara merupakan sebuah institusi yang memonopoli kekuasaan: teritorial, yurisdiksi, bahkan hingga kuasa atas imajinasi kemasyarakatan itu sendiri.
Melalui otoritasnya itu pula, negara menerapkan standardisasi dan normalisasi terhadap masyarakat. Mana “terlarang”, yang “bukan kita”, yang “normal”, yang “abnormal”, hingga “pengkhianat-pembangkang” digunakan untuk menopang sebuah tesis utama: stabilitas nasional. Dan tesis tersebut selalu dimulai dengan pengandaian: warga negara merupakan entitas amatir yang tidak becus mengurus masalah politik.
Oleh sebab itu, makna politik direduksi menjadi sekadar ikut pemilu: datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih wakil-wakil di parlemen. Atau jika memungkinkan turut terlibat dalam kepartaian dan masuk ke dalam birokrasi negara untuk melakukan perubahan dari atas ke bawah (top-down).
Persoalannya, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, negara acap menggunakan segala cara (Machiavellian) demi mengamankan kekuasaan dan otoritasnya lewat semua instrumen yang ia miliki: modal, media, juga legitimasi institusi ilmu pengetahuan. Situasi tersebut makin runyam ketika negara juga bersekutu dengan kelas oligarki.
Dalam konteks Indonesia, itulah yang terjadi sepanjang era Orde Baru dan masih terdapat sisa-sisanya hingga sekarang.
Dalam alam masyarakat yang apolitis, persekutuan antara negara dengan para oligarkh dapat menyebabkan persoalan genting yaitu sulitnya membentuk pergerakan progresif yang mampu memobilisasi massa atau, minimal, menawarkan wacana politik alternatif. Lebih-lebih secara mendasar tidak semua mobilisasi dapat berhubungan langsung dan mampu menjawab kontradiksi yang terjadi di masyarakat.
Untuk melakukan mobilisasi menjadi pertunjukan politik spektakuler, maka diperlukan basis material yang kokoh: pemetaan jaringan, pencanangan target, hingga penyusunan taktik perang kota jika situasi makin genting. Sebab hanya dengan begitulah demonstrasi dapat memenangkan pertarungan atas ruang politik yang telah terkontaminasi kepentingan oligarki.
Bukankah itu pula yang tengah diupayakan gerakan #ReformasiDikorupsi?
Editor: Ivan Aulia Ahsan
