tirto.id - “Sekarang Amerika Serikat merasa kalah bersaing dengan Tiongkok, mereka menyatakan perang dagang. Tidak ada free trade. Tidak ada perdagangan bebas. Dia mengatakan America First. Dia mengatakan Make America Great Again.”
“Kenapa kok bangsa Indonesia tidak berani mengatakan ‘bagi bangsa Indonesia, Indonesia first. Make Indonesia great again?' Kenapa tidak ada pemimpin yang berani mengatakan yang penting adalah pekerjaan untuk rakyat indonesia?”
Pernyataan itu dilontarkan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto di Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Kamis (11/10/2018), saat memberi sambutan di acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).
Prabowo memakai slogan Make America Great Again dan America First yang pertama kali dipopulerkan Donald Trump dalam pilpres Amerika Serikat pada 2016. Lewat slogan ini, suami Melania Trump berjanji membawa negaranya kembali ke era good old days ketika perekonomian masih didominasi kulit putih.
Lantas, apakah Prabowo sedang meniru Trump?
Koordinator Juru Bicara (Jubir) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi Tirto Jumat (12/10/2018), menampik slogan tersebut meniru Trump. Ia bilang, itu bagian dari fokus kebijakan ekonomi Prabowo yang ingin mengembalikan kiblat ekonomi Indonesia ke Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
“Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi "ruh ekonomi" Indonesia. Penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing menyebabkan kita tidak berdaulat sebagai bangsa,” kata Dahnil.
Dahnil menyebut wujud hilangnya kedaulatan ekonomi Indonesia tampak dari kepemilikan asing yang berlebihan terhadap sumber daya alam, sektor keuangan/perbankan, telekomunikasi, bahkan ekonomi digital. Rezim Jokowi dianggap Dahnil hampir tidak pernah menyinggung amanat kemandirian ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945, alih-alih mengimplementasikannya.
“BUMN kita seharusnya mampu menjadi pertahanan ekonomi Indonesia mendorong akselerasi pembangunan tanpa mengganggu sektor swasta,” kata Dahnil.
Menurut Dahnil, penguasaan asing yang berlebihan bisa mengakibatkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia dan menghambat pemeliharaan fakir, miskin, oleh negara sebagaimana amanat Pasal 34 UUD 45. “Kata kuncinya Indonesia adil dan makmur,” kata Dahnil.
Program Ekonomi Prabowo-Sandiaga
Dihubungi terpisah, Direktur Ekonomi Kerakyatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Netty Heryawan menjelaskan salah satu langkah yang dicanangkan untuk membuat ekonomi dalam negeri berdaulat secara mikro adalah dengan mengembangkan dan memperkuat UMKM.
Penguatan ini akan dilakukan dengan menyediakan modal dan membuka jejaring usaha bagi para pegiat UMKM melalui pendekatan komunitas. Dengan cara ini, Netty bilang, pegiat UMKM akan dipertemukan dengan kelompok kreatif lainnya, seperti komunitas teknologi.
“Jadi nanti penjualan bisa dibantu secara online dengan kemampuan komunitas tersebut,” jelas Netty.
Tak hanya itu, Netty menyebut, Prabowo-Sandiaga juga bakal membagi UMKM sesuai dengan segmen produknya. Sehingga, pendekatan yang dilakukan bisa lebih terarah dan fokus. “Ini namanya campaign in action,” kata istri Ahmad Heryawan ini.
Program ini sebenarnya bagian menasionalkan program OK Oce yang sempat digagas Sandiaga Uno di DKI Jakarta. Nantinya, program ini dijalankan dalam bentuk koperasi. “Karena di undang-undang bentuk usaha di Indonesia ini adalah koperasi,” jelasnya.
Selama masa kampanye, sasaran program ini ada di Jawa, Sumatera, dan beberapa wilayah di Timur Indonesia. Ia berharap, program ini bisa memunculkan banyak enterpreneur yang dapat mendorong bertambahnya tenaga kerja.
Mirip Trump dan Buruk
Peneliti ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira, menilai slogan Indonesia Great Again yang dilontarkan Prabowo bukan sekadar slogan, tapi memang meniru Trump. Ini, kata Bima, tampak dari penjelasan Dahnil yang sebenarnya dimaksudkan untuk membantah Prabowo meniru Trump.
“Arah memangkas investasi asing itu sama dengan Trump yang ingin mengembangkan industri manufaktur di AS. Itu juga sama seperti Trump ingin perekonomian AS bebas pengaruh asing,” kata Bhima saat dihubungi Tirto.
Trump, lewat slogan Make America Great Again memang memberikan janji mengembalikan kejayaan ekonomi Amerika Serikat dari intervensi asing, di antaranya: menarik diri dari North American Free Trade Agreement (NAFTA) jika tidak dapat disesuaikan dengan kepentingan ekonomi nasional negeri Paman Sam, membangun kembali infrastruktur dan industri manufaktur Amerika Serikat, menaikkan tarif barrier barang-barang impor dari luar negeri, lalu peningkatan lapangan kerja.
Bhima menilai, sikap meniru Trump akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Sebab, menurutnya, yang dilakukan Trump lebih melihat situasi ekonomi di dalam ketimbang memperhatikan ekonomi global.
“Memproteksi pasar yang akhirnya menimbulkan kerugian buat kita. Akhirnya partner dagang dan investasi kita melakukan pembalasan,” kata Bhima.
Konsep seperti ini belum tepat diterapkan di Indonesia saat ini, lantaran Indonesia belum punya kekuatan untuk menghadapi perang dagang seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan Cina sebagai akibat menaikkan tarif barrier.
“Jadi tidak sekadar slogan nasionalisme normatif, tapi juga harus menyiapkan reaksi dan respons negara lain yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia,” kata Bhima.
Selain itu, Bhima mengatakan, angka investasi asing di Indonesia tidak sebanyak yang dikatakan kubu Prabowo. Hanya sekitar 5,7 persen dari keseluruhan investasi sehingga harus dijaga ketat.
“Rata-rata ASEAN itu 17 persen. Vietnam itu sudah di atas 20 persen. Jadi di sebelah mananya yang sudah didominasi asing?” kata Bhima.
Bhima menyarankan kubu Prabowo lebih baik mencanangkan kebijakan objektif strategis seperti pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini bunganya 7 persen untuk mendukung UMKM, jika nantinya terpilih.
“Itu yang kurang pendampingannya, lebih baik itu yang dimaksimalkan nanti,” kata Bhima.
Tak hanya itu, Bhima meminta tim Prabowo tidak membentuk badan usaha ekonomi rakyat baru, seperti menasionalkan OK Oce dan fokus merancang strategi memaksimalkan BUMD sebagai badan usaha lokal. Ini lantaran dana desa tahun depan bakal ditambah hingga Rp 73 triliun dan butuh disalurkan dengan tepat lewat program yang terukur pada BUMD.
“Jadi, pengembangan dan penguatan lintas sektor yang ada lebih penting. Bagaimana BLK [Balai Latihan Kerja], BUMD, KUR dan dana desa bisa sinkron satu sama lain,” kata Bhima.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Mufti Sholih
