tirto.id - Rumah Sakit Umum Kota Mataram berencana menggelar vaksinasi massal COVID-19 pada Senin (22/3/2021) lalu, namun urung karena stok vaksin di ibu kota Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sudah nihil. Sedianya vaksinasi massal akan menyasar warga lanjut usia dan pekerja pelayanan publik yang bertugas di fasilitas umum seperti mal, pasar tradisional, dan titik keramaian lain.
"Kalau tidak ada vaksin, kami tidak bisa bergerak karena itu amunisi utama. Untuk vaksinator dan petugas lainnya sudah siap," kata Direktur RSUD Mataram Herman di Mataram, Senin (22/3/2021), dilansir dari Antara.
Herman menengarai kendala utama masalah ini adalah berbelitnya birokrasi. Vaksin yang dijatah untuk Dinas Kesehatan Kota Mataram disalurkan ke 11 puskesmas sehingga pihaknya harus meminta langsung ke instansi di atasnya, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Mataram bukan satu-satunya kota yang kekurangan vaksin. Kota Solo pada pertengahan Februari lalu masih belum mampu menyelesaikan vaksinasi tahap pertama yang menyasar tenaga kesehatan. Dari 9.138 nakes yang terdaftar, baru 86,13 persen yang mendapat suntikan pertama dan 71,9 persen yang mendapat suntikan kedua.
Saat itu otoritas setempat sudah meminta 3.000 dosis vaksin tambahan, tetapi yang dikirim hanya 1.000 yang hanya mampu memvaksinasi 500 orang.
Kabupaten Cirebon pun mengalami masalah sama. Total ada 365.925 orang yang menjadi sasaran vaksinasi tahap dua, tetapi vaksin yang tersedia hanya 83.600 dosis yang 10 ribu di antaranya baru dikirimkan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni mengatakan kepada reporter Tirto, Rabu (24/3/2021), menipisnya stok vaksin "karena dari provinsi bertahap distribusinya."
Per 23 Maret 2021, dari 207.320 warga lanjut usia, baru 541 (0,26 persen) yang divaksinasi dan 51 orang ditunda. Untuk pekerja publik, dari target 158.605 orang, baru 22 ribu yang mendapat suntikan pertama (13,87 persen) dan 4.322 orang (3,0 persen) mendapat suntikan kedua.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Sukabumi. Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Sukabumi Wahyu Handriana mengatakan penyuntikan vaksin dosis kedua terhadap tenaga kesehatan sedianya selesai pada awal Maret, namun rupanya jumlah vaksin masih kurang 1.200 dosis. Rencananya, kekurangan itu akan dipenuhi pada akhir Maret.
Sekretaris Dinas Kesehatan Jawa Barat Hadri Pramono mengatakan ketersediaan vaksin untuk vaksinasi tahap dua yang rencananya digelar Februari-Juni 2021 di Jawa Barat aman. Ia merujuk pada keterangan Biofarma.
Mengenai daerah yang kehabisan vaksin, Hadri mengatakan itu terjadi karena pengiriman dari pusat ke daerah dilakukan secara berkala. Jumlah vaksin yang dikirim pun bukan ditentukan provinsi melainkan Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) tentang Alokasi Distribusi Vaksin COVID-19 Tahap 2 Termin 2 Minggu Ke 3 (Tiga) Maret 2021. "Kami mengikuti satu komando dari pusat," kata Hadri kepada reporter Tirto, Rabu.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Program Vaksinasi Siti Nadia Tarmizi mengakui jumlah vaksin yang tersedia di pusat saat ini memang masih terbatas. Total baru ada 32 juta dosis vaksin tersedia, sementara sasaran vaksinasi tahap dua mencapai 38 juta orang. Akibatnya, pemerintah harus mengatur alokasi vaksin sedemikian rupa, selain juga mengupayakan mendatangkan vaksin seperti AstraZeneca yag baru tiba Maret ini sebanyak 4,6 juta dosis.
Meski begitu dia memastikan tak ada kendala untuk aspek distribusi. "Apalagi kalau kota-kota yang aksesibel seperti pada berita berita di atas," kata Nadia kepada reporter Tirto, Selasa (23/3/2021).
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan yang jadi masalah bukanlah keterbatasan vaksin, melainkan soal perencanaan. Menurutnya, perencanaan vaksinasi masih bolong di sana sini. Misalnya definisi penerima prioritas vaksin sangat lentur sehingga orang-orang yang sebenarnya tidak termasuk bisa ikut mengambil jatah lebih dulu.
"Kalau dibuka ke pelayan publik itu makin liar. Semua orang mau dianggap sebagai pelayan publik," kata Pandu kepada reporter Tirto, Rabu (24/3/2021).
Situasi semakin buruk karena pemerintah tidak memiliki data penerima sejak awal. Penerima vaksinlah yang harus mendaftar lebih dulu. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa menyesuaikan jumlah vaksin yang tersedia.
Atas dasar itu Pandu menyarankan agar definisi penerima prioritas vaksin diperbaiki. Ia menyarankan pemerintah fokus untuk memvaksinasi warga lanjut usia sebab mereka merupakan kelompok yang benar-benar rentan.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
