Di Balik Batalnya Skenario Ketua Harian dan Waketum PDIP

Oleh: Bayu Septianto - 10 Agustus 2019
Dibaca Normal 2 menit
Puan Maharani mengatakan selama pelaksanaan kongres tak ada pembahasan soal posisi ketua harian atau wakil ketua umum.
tirto.id - Megawati Soekarnoputri terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk masa periode 2019-2024. Megawati terpilih secara aklamasi oleh seluruh pengurus DPC dan DPD yang hadir dalam kongres ke-V PDIP di Bali, Kamis (8/8/2019).

Setelah dikukuhkan sebagai ketum, Megawati lantas memastikan tak akan ada jabatan ketua harian maupun wakil ketua umum, seperti yang sempat mencuat sebelum pelaksanaan kongres.

"Apakah ibu akan menyerahkan kepada Ketua Harian, apakah ibu akan buat wakil ketua umum. Yah, sekarang kan sudah kelihatan, semua itu tidak ada," ujar Megawati di Hotel Grand Inna Beach, Bali.

Megawati menyatakan dirinya sebagai ketua umum PDIP memiliki hak prerogatif dalam menyusun kepengurusan tingkat DPP.

"Tadi jelas sebagai Ketua umum yang telah diangkat kembali, saya dapatkan hak prerogatif untuk tentukan DPP Partai sebagai formatur tunggal," tegas Megawati.

Isu posisi ketua harian dan wakil ketua umum muncul sebagai upaya regenerasi kepemimpinan PDIP. Hal ini salah satunya disampaikan Pramono Anung, politikus senior PDIP yang kini menjabat Sekretaris Kabinet.

"Memang ada wacana apakah nanti ada ketua harian atau maupun wakil ketua umum, mekanisme ini diserahkan sepenuhnya ke dalam kongres," kata Pramono saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menurut Pram, kedua posisi itu akan berperan membantu kerja Megawati untuk menjalankan tugas harian di DPP. Sejauh ini, nama Puan Maharani dan Prananda Prabowo disebut-sebut akan mengisi posisi ketua harian atau wakil ketua umum partai.

Lebih lanjut, Pram menjelaskan posisi baru dalam struktur PDIP itu memerlukan revisi Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Hal seperti dianggap wajar dalam dinamika sebuah partai politik menghadapi perkembangan zaman.

"Kan AD/ART akan diputuskan di dalam kongres partai. Dan itu hanya keputusan kecil kalau mau ada ketua harian maupun wakil ketua umum," jelasnya.


Tak Ada Pembahasan Posisi Baru


Namun, politikus PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan selama pelaksanaan kongres tak ada pembahasan soal kedua posisi tersebut. Menurutnya, pembentukan struktural dalam partai merupakan hak prerogatif pimpinan tertinggi.

"Tidak ada pandangan yang menolak atau diterima karena kami enggak bicara itu. Itu merupakan hak dari ketua umum. Kemarin hasil pandangan DPD kami juga tidak membicarakan posisi-posisi tertentu," jelas Puan di Bali, Jumat (9/8/2019).

Puan juga membantah jika kedua posisi itu diwacanakan untuk mengakomodir dirinya ataupun Prananda Prabowo. Puan dan Prananda diketahui merupakan anak kandung Megawati Soekarnoputri.

"PDIP itu melihat track record, melihat kinerja dari setiap individu yang ada di bekerja untuk partai ini jadi bukan karena memberikan tempat-tempat tertentu kepada seseorang," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Steering Committee (SC) Kongres ke-V PDIP, Andreas Hugo Pareira. Ia memastikan tak ada faksi-faksi yang terbentuk akibat membicarakan soal posisi ketua harian ataupun wakil ketua umum.

Eks Ketua DPP PDIP itu mengatakan seluruh kader PDIP mempercayakan sepenuhnya kepada Megawati untuk kembali memimpin dengan struktur kepengurusan yang ramping seperti saat ini.

Andreas mengklaim tak pernah ada pembicaraan soal posisi baru dalam rapat-rpat di DPP PDIP, termasuk dalam forum kongres pun sama sekali tak ada yang menyinggung soal hal tersebut.


Belum Siap Regenerasi


PDIP tampaknya belum siap melakukan regenerasi kepemimpinan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin melihat kecenderungan tersebut lantaran wacana penambahan posisi ketua harian ataupun wakil ketua umum urung direalisasikan.

"Sepertinya begitu, Megawati masih belum siap kedua anaknya untuk jadi ketua umum," ujar Ujang, Jumat (9/8/2019).

"Dan regenerasi di PDIP harus menunggu Megawati tidak menjadi ketua umum lagi. Bisa lima tahun lagi. Atau bisa 10 tahun lagi. Tergantung dinamika politik ke depan," imbuhnya.

Sementara Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar melihat tidak adanya posisi ketua harian dan wakil ketua umum selain karena masalah regenerasi, juga menandakan Megawati masih ingin mengendalikan partai meski usia sudah tak muda lagi.

"Karena kita tahu bahwa semua kontrol PDIP ada di tangan ibu mega," kata Rully.

Tak adanya regenerasi kepemimpinan di PDIP sebelumnya telah diprediksi peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi. Ia beralasan karisma Megawati Soekarnoputri sangat kuat dan belum ada penggantinya.

Di sisi lain, Kristiadi menilai Puan dan Prananda dinilai belum mampu menyerupai karisma Megawati.

"Ibu Megawati itu karismatik luar biasa, sebab sudah berpengalaman lama, dan begitu banyak jabatan yang disandang," terang dia di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat, (2/8/2019).

Menurut Kristiadi, regenerasi kepemimpinan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Apalagi, dalam partai yang punya sejarah ideologi maupun ketokohan cukup kuat seperti PDI Perjuangan. Megawati telah kesekian kalinya menjabat sebagai ketua umum sejak PDIP berdiri pada 1999 silam.

Baca juga artikel terkait KONGRES PDIP atau tulisan menarik lainnya Bayu Septianto
(tirto.id - Politik)

Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight