tirto.id - Politikus Partai Demokrat dan PAN angkat bicara soal keputusan Ijtima Ulama dan tokoh nasional yang merekomendasikan dua nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Soni Sumarsono mengatakan, partainya menghormati keputusan Ijtima Ulama yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Akan tetapi, Soni mengingatkan bahwa partainya memiliki mekanisme sendiri untuk menentukan siapa capres dan cawapres ideal dan yang akan diusung menjadi kandidat pada pemilu mendatang.
"PAN memiliki mekanisme internal yang harus diikuti. Dalam Rakernas PAN di Bandung beberapa bulan lalu telah memutuskan bahwa Ketua Umum PAN saudaraku Zulkifli Hasan direkomendasikan sebagai capres 2019," ujar Soni kepada Tirto, Senin (30/7/2018).
Pernyataan Soni itu sebagai respons terkait rekomendasi Ijtima Ulama yang digelar GNPF Ulama, pada Jumat-Minggu kemarin. GNPF mengusulkan nama Salim Segaf Al-Jufri dan Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo di pemilu 2019. Keduanya bukan berasal dari PAN maupun Demokrat, dua partai yang selama ini kerap dikaitkan dengan barisan koalisi oposisi.
Salim Segaf merupakan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia termasuk salah satu dari sembilan nama yang ditawarkan PKS. Sementara itu, Abdul Somad dikenal sebagai ustaz yang kerap berdakwah dan menayangkan ceramahnya melalui YouTube.
Pada Pilpres 2019 ini, PAN memang belum memutuskan sikap politik jelang dibukanya masa pendaftaran capres dan cawapres, 4 Agustus 2018. Meski begitu, partai itu kerap dikaitkan dengan barisan oposisi yang di dalamnya berisi Partai Gerindra dan PKS.
Menurut Soni, PAN akan segera memutuskan sikap politiknya untuk pemilu 2019. Keputusan PAN hendak diambil dalam Rakernas yang akan diadakan sebelum masa pendaftaran capres dan cawapres berakhir 10 Agustus 2018.
“Menjelang pilpres ini, PAN mengamanahkan kepada ketua umum PAN, Ketua Majelis Kehormatan Bapak Amien Rais, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Soetrisno Bachir untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain," ujar Soni.
Sebelum Rakernas, potensi PAN merapat ke barisan oposisi atau koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terbuka. Bahkan, bukan tidak mungkin ada poros alternatif yang partai itu bentuk jika berhasil mengumpulkan parpol-parpol dengan raihan suara memenuhi ambang batas pencalonan presiden.
Demokrat Serahkan ke Prabowo
Sikap PAN tidak sama dengan Demokrat meski nama kadernya juga tak direkomendasikan Ijtima Ulama. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyerahkan segala pertimbangan ihwal sosok cawapres kepada Prabowo yang dijagokan oleh Ijtima Ulama sebagai capres pada pemilu mendatang.
"Kami serahkan ke Pak Prabowo. Mudah-mudahan pada saat partai koalisi rapat, kalau Pak Prabowo merasa perlu dibicarakan dengan partai Demokrat, mungkin dibicarakan [ihwal sosok cawapres]" ujar Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarifudin Hasan di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Sama seperti PAN, Demokrat juga belum menentukan sikap politiknya jelang masa pendaftaran capres-cawapres pemilu 2019. Akan tetapi, kondisi itu berubah setelah partai berlambang seperti logo Mercedes Benz itu melakukan komunikasi politik terhadap kelompok koalisi pendukung Prabowo dalam beberapa pekan terakhir.
Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan sudah beberapa kali bertemu Prabowo untuk membicarakan pemilu. Pertemuan terakhir mereka baru saja terjadi pagi tadi, Senin (30/7/2018).
Usai pertemuan terakhir itu, Prabowo menyebut Gerindra dan Demokrat telah sepakat bekerja sama menghadapi Pemilu 2019. Namun, rincian kesepakatan yang lahir dari pertemuan SBY-Prabowo tadi belum diumumkan.
"Mengenai calon wakil presiden, Pak SBY juga menegaskan kembali sekali lagi bahwa Presiden SBY tidak menuntut atas nama Partai Demokrat satu nama tertentu. Sama sekali beliau menyerahkan kepada saya [soal nama cawapres] jika saya menjadi calon presiden dari koalisi ini," tutur Prabowo di kediamannya.
Keuntungan dan Kerugian PAN-Demokrat
Direktur Riset Populi Center Usep S. Achyar menilai, Demokrat dan PAN akan lebih untung jika bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo dibanding Jokowi. Kedua partai itu memang sejak lama telah dikaitkan dengan barisan koalisi Gerindra dan PKS.
Usep berkata, jika Demokrat dan PAN merapat ke kubu parpol pendukung Jokowi, mereka akan sulit mendapat kesepakatan politik. Status mereka dalam koalisi nanti sebatas partai yang baru bergabung di detik-detik menjelang pendaftaran capres-cawapres.
"Saya kira demikian [kerugian yang bisa didapat Demokrat dan PAN], kemudian juga coat-tail effect-nya. Lalu, kalau mereka tak merapat ke dua kubu yang ada, saya kira tak bisa membuat poros baru karena terhalang ambang batas pencalonan presiden," tutur Usep kepada Tirto.
Usep yakin kesepakatan-kesepakatan antara Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat akan semakin intensif dibicarakan jelang dibukanya masa pendaftaran kandidat pilpres 2019. Ketiadaan nama kader Demokrat dan PAN dalam rekomendasi hasil Ijtima Ulama dianggapnya akan membuat kedua partai itu semakin gencar membangun posisi tawar.
Ia juga melihat kerugian akan dirasakan Gerindra dan PKS jika Demokrat serta PAN tiba-tiba berbalik arah merapat ke kubu parpol pendukung Jokowi. Karena itu, Usep yakin Gerindra dan PKS akan berupaya mati-matian menjaga Demokrat dan PAN dalam satu barisan yang sama dengan mereka.
"Sekarang dinamikanya semakin kencang. Partai yang kadernya disebut [dalam rekomendasi Ijtima Ulama] akan berusaha melegitimasi itu. Sementara partai yang di luar berusaha membangun posisi tawar. Gerindra dan PKS akan berusaha untuk tetap menarik mereka [PAN dan Demokrat] di barisannya," ujar Usep.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Abdul Aziz
