Menuju konten utama

Darmin Ungkap Alasan KEK di Sulteng & Kaltim Tak Kunjung Diresmikan

Menko Darmin mengemukakan alasan KEK Maloy di Kaltim dan Tanjung Api-api di Sulawesi Tengah belum diresmikan hingga sekarang.

Darmin Ungkap Alasan KEK di Sulteng & Kaltim Tak Kunjung Diresmikan
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (16/11/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

tirto.id - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kalimantan Timur dan Tanjung Api-api di Sulawesi Tengah tak kunjung diresmikan meski telah banyak pemilik modal yang berminat berinvestasi di kawasan tersebut.

Menteri Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, peresmian dua KEK itu baru bisa dilakukan di tahun 2019. Untuk KEK Maloy, kata dia, tinggal menunggu sertifikasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Kalau Maloy itu sudah selesai. Sudah bisa diresmikan dalam waktu sebulan ke depan," ucapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (27/12/2018) malam.

Sementara untuk KEK Tanjung Api-api, kata Darmin, masih perlu perpanjangan waktu dan belum tahu kapan bisa diresmikan lantaran ada beberapa perubahan kawasan yang akan dikembangkan oleh pemerintah.

Salah satunya, adalah wilayah Tanjung Carat yang nantinya juga akan terintegrasi dengan KEK Tanjung Api-api. Ia berharap, revisi tersebut dapat selesai dalam waktu singkat mengingat harga tanah yang berpotensi akan terus naik ketika ketika wilayah tersebut akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

"Bukan diperluas, yang lama itu, kan, agak di tengah. Ada lokasi lain yang lebih dekat-dekat pantai jadi dia mau satukan itu. Tanjung Carat. Itu mau ditambahkan, tapi antara tanjung carat dengan lokasi lain ada tanah yang sebenarnya bisa buat ini nyambung semua," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan bahwa persiapan dari pemerintah daerah untuk KEK Maloy sudah lengkap.

Ia berharap, sertifikat lahan dari Kementerian ATR dapat segera keluar. Sebab, kata dia, sudah banyak investor yang menunggu untuk masuk ke kawasan tersebut, salah satunya yakni pengusaha batubara dari Korea dan Cina.

"Investor kan mikir juga dia. Kalau sudah jelas tidak masalah. Jadi, investor bukan masalah lahan, tapi status (sertifikasi lahan)," tuturnya di Kemenko Perekonomian.

Baca juga artikel terkait KAWASAN EKONOMI KHUSUS atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri