Menuju konten utama

Dana Kemitraan DKI Jakarta-Bekasi Turun Jadi Rp545 Miliar

Dana kemitraan dari Pemprov DKI untuk Pemkot Bekasi turun dari Rp2,09 triliun jadi Rp545 miliar.

Dana Kemitraan DKI Jakarta-Bekasi Turun Jadi Rp545 Miliar
Ilustrasi. TIRTO/Andrey Gromico

tirto.id - Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari menyebutkan usulan dana kemitraan dari Pemerintah Kota Bekasi turun dari yang diajukan sebelumnya, yakni sebesar Rp2,09 triliun. Penurunannya pun cukup signifikan karena anggaran dana kemitraan yang diajukan sekarang ini berkisar Rp545 miliar.

Premi mengatakan penurunan angka itu usai adanya kajian dari Pemerintah Kota Bekasi. Dari kajian yang dilakukan, Pemerintah Kota Bekasi pun akhirnya memprioritaskan sejumlah proyek yang dinilai penting untuk dilakukan dengan menggunakan anggaran dana kemitraan tahun ini.

“Jadi kembali lagi seperti pada proposal yang lama, yaitu lanjutan proyek Flyover Cipendawa dan Rawa Panjang, lalu pembangunan crossing Buaran yang sudah disetujui rekomendasinya, sama satu lagi armatur lampu,” kata Premi di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (24/10/2018).

Lebih lanjut, Premi menyebutkan sejumlah proyek yang dihilangkan dari usulan ialah terkait pembangunan jalan. Dalam usulan anggaran yang mencapai Rp2,09 triliun, Pemerintah Kota Bekasi menyertakan rencana untuk penataan dan pembangunan jalur pejalan kaki di Jalan Siliwangi. Untuk proyek tersebut memakan biaya lebih dari Rp1 triliun sendiri.

Menurut Premi, upaya memprioritaskan proyek tersebut dilakukan setelah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (22/10/2018) lalu. Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta itu, keduanya menyepakati peta jalan (roadmap) lima tahun.

Pemerintah Kota Bekasi pun, masih menurut Premi, telah memenuhi segala kelengkapan dokumen untuk mengajukan dana kemitraan itu pada 18 Oktober 2018. Oleh karena itu, pembahasannya bakal dilanjutkan pada Kamis (25/10/2018) besok untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Masih dalam kesempatan yang sama, Premi menyebutkan bahwa revisi dari berkas permohonan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru merupakan pengantar. Maka dari itu, ia mengaku masih menunggu lampiran yang akan diserahkan Pemerintah Kota Bekasi dalam rapat esok hari.

“Mereka berjanji besok datang sambil membawa dokumen perencanaan. Hanya saja kalau lampirannya enggak lengkap, kami enggak bisa kasih. Makanya tunggu besok,” ucap Premi.

Baca juga artikel terkait PROYEK INFRASTRUKTUR atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora