tirto.id - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memproyeksikan, inflasi sampai dengan akhir tahun akan tembus mencapai di atas 6 persen. Perkiraan itu mempertimbangkan dampak langsung dari penyesuaian harga BBM subsidi diikuti dengan kenaikan tarif angkutan umum.
"Mungkin ada tambahan kenaikan inflasi beberapa bulan dan akhir tahun sedikit lebih tinggi dari 6 persen," kata Perry dalam konferensi pers Pengumuman Hasil RDG September 2022 di Jakarta, Selasa (22/9/2022).
Dalam penelitian BI, dampak inflasi dari kenaikan BBM ini akan berlangsung kurang lebih sekitar tiga bulan ke depan. Pada bulan ini saja kemungkinan inflasi telah meningkat, di mana survei pemantauan harga pada bulan ini inflasi sudah akan naik menjadi 5,89 persen.
"Yang tertinggi tentu saja bulan ini karena dampak langsung dari penyesuaian harga subsidi dan tentu saja karena tarif angkutan, meskipun tarif angkutan belum semuanya," kata dia.
Setelah melewati tiga bulan, Perry optimistis inflasi akan mulai melandai turun. Sehingga diharapkan paruh pertama pada 2023 inflasi bisa kembali di kisaran 3 persen plus minus 1 persen sesuai dengan target BI.
"Dalam konteks seperti ini tentu kenapa langkah-langkah pengendalian itu perlu dilakukan baik dari sisi pasokan maupun dari sisi permintaan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pemerintah bisa menekan angka inflasi di bawah 5 persen. Hal itu bisa terwujud dengan cara semua pihak di kementerian lembaga dan pemerintah daerah mau bekerja sama dalam memitigasi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)
"Saya melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Saya yakin, insyaAllah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 (persen)," kata Jokowi dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/9/2022).
Menurut Jokowi, upaya menjaga inflasi di bawah 5 persen bisa dilakukan jika pemerintah daerah mengikuti surat edaran serta peraturan menteri keuangan tentang penggunaan dana transfer umum. Aturan tersebut yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar 2 persen digunakan sebagai untuk menindaklanjuti imbas penyesuaian harga BBM.
okowi menuturkan pemda bisa memberikan bantuan sosial kepada para nelayan. Selain bansos, pemda juga menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk subsidi inflasi.
Mantan Walikota Solo itu mencontohkan alokasi dana tersebut bisa digunakan untuk membayar biaya transportasi pangan. Misalnya, pemerintah menanggung biaya transportasi sebesar Rp3 juta saat pengiriman bawang merah atau bawang putih dari Brebes ke Lampung dengan menggunakan dana belanja tidak terduga.
"Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik," bebernya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
