tirto.id - Wakil Komandan Korps Brigade Mobil (Wadankor Brimob) Brigjen Pol Abdul Rakhman Baso mengaku belum ada penambahan pasukan jelang peringatan deklarasi berdirinya negara West Papua, pada 1 Desember 2019.
“Sampai sekarang ada 7.000 (anggota Brimob) di sana. Perintah penambahan belum ada, tapi perintah siaga sudah ada untuk antisipasi 1 Desember,” ucap Rakhman, di Mako Brimob Polri, Depok, Kamis (14/11/2019).
Ribuan anggota itu siaga lantaran konflik sosial berimbas demonstrasi di Papua dan Papua Barat, Satgas Operasi Nemangkawi, pengamanan objek vital wilayah setempat, perbantuan penjagaan Polres dan Polsek rawan gangguan terutama di Puncak Jaya.
Rakhman menyatakan belum diketahui waktu penarikan pasukan dari Bumi Cenderawasih.
“[Penarikan] sampai ada perintah dari Kapolri, hingga kondusif. Apalagi menjelang PON 2020, ada (Operasi) Cipta Kondisi,” kata dia.
Keterangan Rakhman berbeda dengan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal yang menyatakan tidak ada pengamanan khusus jelang 1 Desember.
“Tidak ada pengamanan khusus, yang jelas kami akan melakukan upaya kepolisian terbatas," ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal di Mabes Polri, Senin (11/11/2019).
Terbatas yang ia maksud itu ialah melakukan dialog, mengajak tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk menciptakan kondisi kondusif.
“Setiap perayaan ulang tahun itu, kami imbau tidak memobilisasi massa dan melakukan pelanggaran apa pun,” kata Iqbal.
Tanggal 1 Desember kerap disebut oleh otoritas Indonesia sebagai "Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM)".
Desember tahun lalu di Surabaya, misalnya, gabungan ormas Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) dan Pemuda Pancasila (PP) mendesak aksi demo Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) memperingati 1 Desember dibubarkan.
Pihak TNI dan Polri masih menilai tanggal itu bisa saja berpotensi memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, menyatakan perayaan itu merupakan rutinitas.
"Setiap tahun kami lakukan perayaan, 1 Desember itu bukan hari proklamasi, melainkan hari para tokoh Papua dan pemerintah Belanda umumkan embrio negara. Proklamasinya terjadi pada 1 Juli 1971, maka OPM berjuang untuk pengakuan ini," ucap Sebby, ketika dihubungi Tirto, Selasa (12/11/2019).
1 Desember, lanjut dia, tidak biasa pawai, tapi adakan upara resmi di markas-markas TPNPB-OPM di semua daerah komando. Mereka akan mengibarkan bendera Bintang Kejora.
"Itu berlaku di seluruh tanah Papua, tapi kalau orang Papua di perkotaan, mereka biasanya beribadah juga, seminar dan diskusi sambil minum teh," imbuh Sebby.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz
