Daftar 21 BUMN yang Tak Bayar Dividen karena Rugi

tirto.id - Pemerintah melaporkan ada 21 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menyetor dividen atau keuntungannya kepada negara tahun ini. Ketidakmampuan tersebut dikarenakan sejumlah perusahaan pelat merah itu diproyeksikan mengalami kerugian berulang hingga akhir tahun.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menjadi infal Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI. Menurut Menkeu, kerugian bersumber dari dua hal, yakni kalah persaingan dan efisiensi sehingga mengakibatkan rugi secara operasional, maupun karena perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi.

Adapun nama-nama perusahaan yang dinilai kalah bersaing itu ialah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Perum Bulog, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT PAL, PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Balai Pustaka (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), Perum PFN, dan PT Berdikari (Persero).

Sementara perusahaan-perusahaan yang diklaim masih dalam proses restrukturisasi adalah PT Nindya Karya, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Survey Udara Penas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Iglas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Primissima (Persero).

“Kami harap dari sisi keuangan negara, aset negara dari BUMN ini seharusnya memberi kinerja yang paling tidak sama dengan BUMN karya atau bahkan lebih baik dari swasta,” ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (30/8/2017) siang.

Dari keseluruhan perusahaan BUMN yang dipaparkan, Garuda Indonesia tercatat sebagai perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian paling besar di semester I 2017, yakni sebesar Rp3,77 triliun.

Realisasi setoran dividen pada semester I 2017 dikatakan sudah diterima dari 118 perusahaan BUMN. Besarannya mencapai Rp32 triliun. Sedangkan untuk laba bersihnya adalah Rp87 triliun, dengan total aset Rp6.694 triliun.

Untuk target penerimaan dividen yang tercantum dalam RAPBN 2017 sendiri diproyeksikan Rp41,2 triliun.

Masih dalam kesempatan yang sama, Menkeu turut mengungkapkan bahwa pemerintah telah menargetkan total dividen BUMN untuk RAPBN 2018 adalah sebesar Rp43,69 triliun.

Target tersebut diklaim berasal dari 26 BUMN yang sudah berstatus Tbk senilai Rp23,14 triliun, 81 BUMN non-Tbk senilai Rp19,5 triliun, 18 BUMN dengan shareholder pemerintah yang bersifat minoritas senilai Rp112 miliar dan 5 BUMN di bawah Kementerian Keuangan senilai Rp906 miliar.

“Dividen ini akan masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ucap Sri Mulyani.

Kerugian yang dialami beberapa perusahaan pelat merah itu pun lantas menjadi sorotan anggota Komisi VI DPR RI. Salah satunya adalah Rieke Diah Pitaloka.

Dalam rapat kerja, Rieke sempat menyoroti soal persoalan pelik yang kini dihadapi Garuda Indonesia. “Di samping adanya indikasi penyalahgunaan wewenang pembelian pesawat, Garuda ini juga dipaksa menggunakan Terminal 3 (Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng),” ujar Rieke.

Rieke berpendapat tingginya pajak bandara yang dipatok di Bandara Soekarno-Hatta membuat Garuda Indonesia terseok-seok.

Selain itu, Rieke juga sempat menyebut Krakatau Steel yang tidak menyetor dividen namun tetap membayar pajak, maupun Perum Bulog yang juga belum setor dividen namun mendapat PMN (penyertaan modal negara) sebesar Rp2 triliun.