tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengutarakan wacananya untuk mendatangkan guru asing. Alasan di balik rencana mengimpor guru dari luar negeri diakui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai sarana melatih guru dan instruktur di Indonesia melalui program Training of Trainers.
Wacana Menko PMK tersebut langsung menarik reaksi miring dari berbagai serikat guru. Menurut ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, jumlah guru di Indonesia sudah cukup. Ia menegaskan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terus bertambah setiap tahun. Setidaknya, setiap tahun Indonesia memiliki sekitar 300.000 sarjana kependidikan dengan kebutuhan penyerapan tenaga guru hanya 40.000 orang.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menuturkan hal senada. Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim mengatakan jika rencana impor guru terlaksana artinya pemerintah telah gagal memberdayaan tenaga pendidik di dalam negeri. Menurut Satriwan, ketimbang mendatangkan pelatih asing, semestinya guru-guru Indonesia yang baru pulang dari luar negeri dapat diarahkan menjadi trainers agar uji kompetensi guru Indonesia dapat meningkat.
Kondisi dunia keguruan di Indonesia saat ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi puluhan tahun silam. Sejak era pemerintahan Sukarno, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak tenaga pengajar lulusan perguruan tinggi—bila dibandingkan dengan guru di negara tetangga, bukan rasionya terhadap keseluruhan penduduk. Kondisi ini menarik perhatian Pemerintah Malaysia yang juga menginginkan perbaikan pendidikan di dalam negeri selepas mendapat kemerdekaan di tahun 1957.
Melihat kompetensi guru Indonesia yang cukup menarik di mata negara asing, khususnya Malaysia, Pemerintah Orde Baru mulai mengirim tenaga guru terdidik ke Malaysia sebagai bagian langkah normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia pada 1966. Ekspor guru ke Malaysia juga berasal dari permintaan langsung Pemerintah Malaysia sebagai tindak lanjut terbentuknya kembali lembaga persahabatan kedua negara.
Guru Indonesia di Malaysia kala itu umumnya ditugaskan selama tiga tahun di sekolah-sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Mereka bertugas memperbaiki tata bahasa Melayu pelajar-pelajar Malaysia yang terbiasa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Selain itu, ada pula upaya memperbaiki kurikulum sains peninggalan Inggris yang dinilai sudah usang. Sampai Juni 1972, terdapat 175 guru Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia.
Indomaya dan Diplomasi Pendidikan
Pada periode 1960-an, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia sempat dilanda prahara. Rudi Sukandar melalui catatan penelitiannya yang berjudul “The Unfinished Bussines Between Indonesians and Malaysians” yang dimuat dalam Beyond Borders: Communication Modernity and History, menggambarkan rasa keberatan Sukarno terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia di tahun 1962 yang dianggap melawan keinginan masyarakat Sabah dan Serawak (2010: 400).
Satu tahun kemudian, Sukarno, Presiden Filipina Macapagal Aroyo, dan Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan membahas masalah tersebut. Namun, pertemuan itu tidak membuahkan hasil yang dinginkan. Selama masa pemungutan suara untuk mengetahui kehendak masyarakat Sabah dan Serawak, Malaysia tiba-tiba saja bersepakat dengan pemerintah Inggris untuk meresmikan Negara Federasi Malaysia.
Kabar terbentuknya Federasi Malaysia membuat Sukarno sangat marah. Ia segera menerbangkan angkatan militer Indonesia ke perbatasan Kalimantan dengan Borneo Utara. Sukandar mengutip jurnalis Arnold Charles Brackman yang mencatat sejak April 1963 hingga Mei 1964, Sukarno mengeluarkan perintah serangan sebanyak 106 kali. Di saat bersamaan, ungkapan “Ganyang Malaysia” menjadi sangat populer dalam pembentukan opini masyarakat Indonesia yang semakin mempercayai bahwa Malaysia merupakan antek imperialisme.
Hubungan tidak harmonis antara Indonesia dengan Malaysia akhirnya dapat diperbaiki saat terjadi transisi pemerintahan kepada Soeharto. Menurut penuturan R. E. Elson dalam Suharto A Political Biography, menjelang naik ke tampuk kekuasaan Soeharto lebih banyak berkonsentrasi memperbaiki masalah-masalah domestik dan pertahanan negara. Sementara itu, perundingan luar negeri yang berkenaan upaya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia lebih banyak dibebankan kepada Menteri Luar Negeri Adam Malik (2001:181).
Pada 11 Agustus 1966, Adam Malik berhasil membujuk pemerintah Malaysia untuk menandatangani persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Menurut pewartaan Kompas (26/8/1966), keadaan yang membaik ini menghidupkan kembali lembaga persahabatan dengan tanah Melayu yang pernah dibentuk pada 1959. Lembaga yang baru ini diberi nama Lembaga Persahabatan Indonesia - Malaysia (Indomaya) dengan ketua umum Ruslan U. Zjamsuh.
Pemikir Islam terkemuka Nurcholish Madjid punya andil dalam membuka kembali jalur diplomatik ke Malaysia lewat pendidikan. Hal ini tersari dalam biografi Cak Nur yang bertajuk Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner karya Ahmad Gaus. Dalam bukunya, Gaus mencatat bahwa Cak Nur pernah diminta Adam Malik untuk membentuk Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (Pemiat) di Malaysia pada 1967 (2010: 41-42).
Saat pemerintahan Orde Baru secara resmi dimulai pada 1967, tahap normalisasi melalui bidang pendidikan masih terus dilakukan. Di sela program-program persahabatan kedua negara, Pemerintah Malaysia mengharapkan Indonesia dapat mengirim tenaga guru terlatih untuk mengatasi kekurangan tenaga ajar di Malaysia.
Merujuk pada laporan Kompas (31/5/1967), rencana Malaysia mengimpor guru dari Indonesia diutarakan langsung oleh Menteri Pendidikan Malaysia Mohamed Khir Johari melalui acara konferensi pers di Jakarta pada bulan Mei 1967. Diwakili Johari, Pemerintah Malaysia mengutarakan bahwa negerinya belum memiliki banyak lulusan perguruan tinggi sehingga membutuhkan banyak tenaga pengajar terdidik di bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan sastra Melayu dari Indonesia.
Dari yang “Diekspor” Hingga yang “Diundang”
Satu tahun setelah Johari mengunjungi Indonesia, sebuah tim yang dibentuk di lingkungan pejabat Kementerian Pelajaran dan Kantor Urusan Pegawai Malaysia kembali mengunjungi Indonesia di akhir tahun 1968. Mereka diutus untuk merekrut guru dan dosen yang dapat segera ditugaskan di sekolah-sekolah menengah dan universitas di Malaysia.
Pada tahap pertama, jumlah guru dan dosen Indonesia yang mendaftar di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta ternyata melebihi perkiraan. Menurut catatan Kompas (18/11/1968), saat itu sudah ada sekitar 125 guru dan 14 dosen yang tertarik berpartisipasi. Padahal, menurut rencana, Malaysia hanya akan mengambil sekitar 65 guru dan dosen asal Indonesia di tahap awal kerja sama. Setelah melewati serangkaian seleksi, barulah diputuskan tenaga pengajar yang akan dikirim secara bertahap ke Malaysia, yakni 60 orang guru dan 7 orang dosen.
Setelahnya, hampir setiap tahun Pemerintah Indonesia memberangkatkan guru ke Malaysia. Arus tenaga guru Indonesia ke luar negeri semakin bertambah tatkala Malaysia terus meningkatkan kuota penerimaan guru asal Indonesia. Pada akhir 1969, Malaysia mengutarakan bahwa permintaan akan guru dan dosen Indonesia mencapai total 360 orang.
Demi memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Indonesia turut mengorganisasi tahap seleksi dan perekrutan guru berdasarkan asal wilayah dan unsur pelaksananya di bawah Kementerian Pendidikan. Menurut ketentuan Pemerintah, seperti yang diwartakan Kompas (10/10/1969), per tahun 1969 ekspor guru ke Malaysia akan melibatkan sebanyak 35 tenaga pengajar terpilih dari wilayah Jakarta dan Kalimantan. Jumlah ini belum termasuk guru pengajar utusan Menteri Pendidikan yang terbagi dari 25 guru dari Direktorat Pendidikan Umum, 5 guru dari Direktorat Kejuruan, dan 5 guru dari Direktorat Perguruan Tinggi.
Upaya Pemerintah RI membuahkan hasil. Pada 1970, terjadi peningkatan jumlah guru yang berangkat ke Malaysia. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh kunjungan perdana Presiden Soeharto ke Malaysia pada tanggal 16 Maret 1970.
Menurut buku 30 Tahun Indonesia Merdeka 1960-1975, kunjungan kenegaraan Soeharto kala itu berlangsung selama tiga hari. Ada banyak sekali yang dibicarakan dalam kunjungannya, salah satunya mengenai permintaan Abdul Razak agar Indonesia mau menambah pengiriman jumlah guru dan dosen ke Malaysia (1995: 715).
Selain menjadi titik puncak ekspor guru Indonesia ke Malaysia, pada 1970 juga banyak tenaga pengajar dari perguruan tinggi terkemuka mulai gencar diundang oleh Pemerintah Malaysia. Selain perbaikan di bidang bahasa Melayu, mereka biasanya diundang atas dasar keinginan Pemerintah Malaysia memperbaiki sistem pengajaran peninggalan Inggris. Salah seorang dosen yang diminta memperbaiki kurikulum di negeri jiran itu ialah Imaduddin Abdulrahim, dosen jurusan Teknik Elektro ITB.
Menurut buku Bang ‘Imad: Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya yang disunting oleh Jimly Asshidiqqie, dkk, di siang hari yang terik, Imaduddin didatangi oleh Dirjen Perguruan Tinggi Malaysia Datuk Hamzah selepas salat Jumat di Masjid Salman ITB. Kepada Imaduddin, Datuk Hamzah mengatakan saat ini Malaysia hanya memiliki tiga lulusan S2. Oleh karena itu, ia berharap Imaduddin dapat membantu mereka menyusun kurikulum di Technical College, cikal bakal Institut Teknologi Kebangsaan Malaysia (2002: 35).
Pada 1971, Imaduddin berangkat ke Malaysia. Satu tahun kemudian, ia sudah berhasil memperbaiki kurikulum di Technical College ketika institut tersebut dibuka untuk pertama kali pada 1972. Bahkan, Imaduddin menjadi orang pertama yang memasukkan pelajaran agama Islam sebagai mata kuliah wajib di sekolah teknik Malaysia, meskipun sempat dikecam direktur Technical College.
Editor: Maulida Sri Handayani
