40 Contoh Soal Tes SKB Analis Kebijakan CPNS 2024 & Jawaban

tirto.id - Analis kebijakan menjadi salah satu jenis formasi tenaga teknis yang cukup banyak dibutuhkan dalam seleksi CPNS 2024. Beberapa instansi yang membuka formasi jabatan tersebut antara lain DPR RI, BPOM, Bappenas, Kemensetneg, dll

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

Pendaftaran seleksi CPNS 2024 telah ditutup pada Selasa, 10 September 2024. Pengumuman hasil seleksi administrasi juga telah disampaikan pada 14-19 September 2024.

Pelamar analis kebijakan salah satunya akan melewati tahapan tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) CPNS 2024. Tes SKB merupakan tes pertama setelah peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Kisi-Kisi Soal Tes SKB Analis Kebijakan CPNS 2024

Tes SKB Analis Kebijakan disusun untuk menguji kemampuan Calon ASN dalam memahami dan menganalisa kebijakan publik.

Di bawah ini merupakan kisi-kisi tes SKB formasi Analis Kebijakan CPNS 2024 sesuai PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013:

• Pengetahuan substansi kebijakan publik
• Metode riset
• Teknik dan analisa kebijakan
• Penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi
• Komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring Kerja sama
• Pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi

Selain itu, ada beberapa materi yang sering muncul dalam Tes SKB CPNS beberapa tahun terakhir, di antaranya meliputi:

1. Pemahaman Kebijakan Publik

Meliputi konsep dasar dan proses pembuatan kebijakan publik, jenis-jenis kebijakan, dan analisis kebijakan (SWOT, PESTEL, dll.).

2. Analisis Data

Kemampuan mengolah data kuantitatif dan kualitatif, serta menginterpretasikan hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan.

3. Kemampuan Komunikasi

Kemampuan menyusun laporan, presentasi, dan proposal yang jelas, ringkas, dan persuasif.

4. Pengetahuan Regulasi

Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan publik, serta prosedur perencanaan dan penganggaran.

5. Isu-Isu Kontemporer

Memahami isu-isu sosial, ekonomi, dan politik terkini yang relevan dengan kebijakan publik.

Kumpulan Contoh Soal SKB Analis Kebijakan dan Jawabannya

1 Komunikasi Publik berorientasi kepada...

A. Pendengar/Komunikan

B. Pembicara/Sumber

C. Pendengar dan pembicara

D. Diri pribadi

E. Media

Jawaban: B

2 Bentuk persentasi komunikasi organisasi publik secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat pemberian informasi dan mencari komitmen. Tipe persentasi yang bersifat pemberian informasi adalah sebagai berikut, kecuali...

A. Persentasi Orientasi

B. Persentasi untuk Latihan Pekerjaan Tertentu

C. Laporan Status

D. Rapat-Rapat Umum

E. Persentasi Pendekatan Tim

Jawaban: E

3 Bentuk kedua dari komunikasi publik dalam organisasi adalah untuk mencari komitmen. Komunikasi ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pendengar melalui informasi yang diberikan. Beberapa tipe dari persentasi ini adalah sebagai berikut, kecuali...

A. Persentasi Pemasaran

B. Persentasi Memotivasi

C. Persentasi Penerimaan Karyawan atau Mahasiswa

D. Persentasi untuk Latihan Pekerjaan Tertentu

E. Pendekatan Tim

Jawaban: D

4 Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menyampaikan persentasi lisan dengan baik adalah sebagai berikut, kecuali...

A. Kontak mata

B. Vokalik

C. Perencanaan

D. Kualitas tulisan

E. Ketepatan penyampaian

Jawaban: D.

5 “Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan alam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum” disebut...

A. Analisis kebijakan

B. knowledge management

C. Management knowledge

D.Evidence based policy

E. Konsultasi Publik

Jawaban: E

6 Yang tidak termasuk unsur-unsur dalam design penelitian riset kebijakan yaitu…

A. Menentukan topik

B. Merumuskan masalah penelitian

C. Metode penelitian

D. Analisis Data

E. Mencari akar permasalahan

Jawaban: E

7. Suatu bentuk analisis yang ditunjukkan untuk mendukung kegiatan pembuatan kebijakan dalam bentuk hasil penelitian, adalah...

A. Information for Policy

B. Policy monitoring

C. Policy determination

D. Analysis of policy

E. Analysis for policy

Jawaban: A

8. Tujuan penelitian mengungkapkan...

A. Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian

B. Teori yang dianggap relevan dengan bidang penelitian

C. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

D. Merancang proses pelaksanaan penelitian

E. Jawaban dari rumusan masalah penelitian

Jawaban: A

9. Isi rumusan tujuan penelitian mengacu pada..

A. Metodologi penelitian

B. Hasil penelitian

C. Rumusan masalah penelitian

D. Tujuan penelitian

E. Batasan masalah

Jawaban: C

10. Bagian penelitian yang berisikan sumbangsih hasil penelitian terhadap instansi dan masyarakat, yakni...

A. Metodologi penelitian

B. Hasil penelitian

C. Rumusan masalah penelitian

D. Tujuan penelitian

E. Manfaat penelitian

Jawaban: E

11. Perhatikan contoh berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo.

Dari contoh di atas, instruksi tersebut menggambarkan...

A. kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang

B. kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang

C. kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang

D. kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang

Jawaban A

12. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan.

Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah…

A. daya guna

B. objektivitas

C. relevansi

D. validitas

Jawaban: C

13 .Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, saat berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar , adalah contoh dari kebijakan…

A. liberal

B. mandiri terlaksana (self-executing)

C. redistributif

D. regulator

Jawaban: B

14. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah, adalah…

A. adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum

B. adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.

C. banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi

D. pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer

Jawaban: A

15. Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagai pilihan alternatif kebijakan mengacu pada keberhasilan daerah lain dalam mengembangkan ekonomi kreatifnya. Selain belum tercapainya tujuan tersebut dikarenakan tidak ada kegiatan signifikan yang dilaksanakan oleh KEK serta kurangnya pertemuan dan koordinasi pertimbangan tersebut, pilihan Kabupaten Banyumas membentuk KEK juga didasarkan pada potensi ekonomi kreatifnya yang besar.

Namun pemerintah melakukan perbaikan kebijakan dengan mengembangkan dan bekerjasama dengan para ahlinya. Kasus analisis kebijakan masuk dalam kategori parameter dengan kriteria....

A. Economic and Financial possibility

B. Political Viability

C. Administrative operability

D. Technical Feasibility

E. Policy maker

Jawaban B

16. Ketimpangan sosial dan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu tantangan yang kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan upaya seperti melakukan kebijakan redistribusi pendapatan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pembangunan dalam infrastruktur dasar juga harus diperhatikan seperti jalan, jembatan,air bersih,listrik terutama di daerah memprihatinkan. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih baik dan meningkatkan peluang bagi perempuan dalam kehidupan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan gender.

Dalam membangun masyarakat yang adil dan merata, penting untuk terus memperkuat implementasi kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam analisis tersebut yang termasuk analisis publik dalam keadilan adalah..

A. Peluang bagi perempuan dalam kehidupan ekonomi

B. Pembangunan infrastruktur

C. Meningkatkan kualitas pendidikan

D. Aluran listrik yang tidak terpasang merata

E. Tidak ada fasilitas air bersih

Jawaban: A

17. Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah …

A. menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya

B. menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya

C. mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data

D. membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik

Jawaban: D

18. Tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik menurut Dunn adalah …

A. Lingkungan Kebijakan, Kebijakan Publik, Pelaku Kebijakan

B. Analisis Kebijakan, Aktor Kebijakan, Lingkungan Kebijakan

C. Adopsi Kebijakan, Penetapan Prioritas Kebijakan, Evaluasi Kebijakan

D. Proses Pembuatan Kebijakan, Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan, Struktur Pembuat Kebijakan

Jawaban: A

19. menurut Dunn, Menyediakan informasi mengenai nilai dan konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang, merupakan prosedur umum yang dipakai dalam pemecahan masalah yaitu pada…

A. preskripsi

B. deskripsi

C. evaluasi

D. prediksi

E. definisi

Jawaban: A

20. kebijakan publik sebagai ”apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” merupakan pendapat...

A. Thomas R. Dye

B. Carl J. Friedrick

C. James E. Anderson

D. W.F. Willoughby

E. David Easton

Jawaban: A.

21 Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statemen yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.” ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh ...

A. Thomas R. Dye

B. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky

C. James E. Anderson

D. W.F. Willoughby

E. David Easton

Jawaban: B

22. Kegiatan jabatan fungsional Analis Kebijakan di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam unsur penunjang adalah ….

A. Mengajar/melatih pada diklat kebijakan

B. Berperan aktif dalam seminar ilmiah di bidang kebijakan

C. Memperoleh gelar kehormatan akademis

D. Menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan

E. Menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan

Jawaban: C

23. Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah merupakan bentuk …. dalam analisis kebijakan.

A. Prediksi

B. Rekomendasi

C. Pemantauan

D. Hasil

E. Evaluasi

Jawaban: B

24. Jabatan fungsional Analis Kebijakan dan angka kreditnya diatur melalui Permenpan nomor ….

A. 13 Tahun 2011

B. 35 Tahun 2011

C. 45 Tahun 2012

D. 45 Tahun 2013

E. 53 Tahun2013

Jawaban: D

25. Melakukan suatu analisis bagaimana menjelaskan kebijakan dan perkembangannya dari kebijakan yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari ….

A. Analisis kebijakan yang bersifat deskriptif

B. Analisis kebijakan yang bersifat preskriptif

C. Analisis kebijakan yang bersifat organis

D. Analisis kebijakan yang bersifat vertikal

E. Analisis kebijakan yang bersifat structural

Jawaban: A

26. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk publikasi hasil kajian kebijakan, kecuali ….

A. Monograf

B. Naskah akademik

C. Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi

D. Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi

E. Buku referensi tingkat nasional

Jawaban: A

27. Pengertian yang paling tepat terkait analisis SWOT adalah ….

A. Teknik perencanaan dasar/landasan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi proyek besar

B. Teknik perencanaan dasar/landasan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kegiatan atau proyek

C. Teknik perencanaan dasar/landasan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kegiatan proyek besar baik bersifat regional maupun bersifat nasional agar terlaksana dengan baik

D. Teknik perencanaan dasar/landasan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan dan Kelemahan dalam suatu bisnis, baik bisnis yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan pemasaran bisnis baru

E. Teknik perencanaan dasar/landasan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan dan Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam suatu bisnis, baik bisnis yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan pemasaran bisnis baru

Jawaban: E

28. Butir kegiatan JFT Analis Kebijakan yang termasuk ke dalam sub unsur komunikasi, koordinasi advokasi, konsutasi dan negoisasi kebijakan adalah ….

A. Melakukan diseminasi kebijakan

B. Menyediakan rekomendasi kebijakan

C. Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan

D. Penyusunan naskah akademik

E. Merumuskan isu-isu kebijakan

Jawaban: A

29. Yang dimaksud dengan analisis kebijakan adalah ….

A. Suatu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan suatu organisasi

B. Suatu teknik yang digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi organisasi

C. Suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi publik dalam mencapai tujuan

D. Suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa kebijakan suatu organisasi publik dalam mencapai tujuan

E. Suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk mengevaluasi kebijakan

Jawaban: C

30. Kompetensi politis seorang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan meliputi standar-standar berikut, kecuali ….

A. Kemitraan

B. Komunikasi

C. Membangun jejaring

D. Presentasi

E. Regulasi dan legislasi

Jawaban: A

31. Kebijakan Publik diartikan sebagai.........

A. Tindakan politik dalam aktivitas politiknya

B. Semua tindakan negara

C. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang

D. Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik

Jawaban: C

32. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai.......

A. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama

B. Serangkaan tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu.

C. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai

D. Suatu pemecahan masalah tertentu

Jawaban: C

4. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan.......

A. Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni

B. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya

C. Semua harta negara

D. Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya

Jawaban: D

35. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik.....

A. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara

B. Bertugas menjalankan kebijakan negara

C. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat

D. Membangun institusi politik dalam negara

Jawaban: A

36. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi administrator publik adalah.....

A. Menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara

B. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik

C. Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik

D. Semata-mata melaksanakan kebijakan publik

Jawaban: B

37. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan merupakan.......

A. Berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang

B. Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan

C Stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara

D. Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan.

Jawaban: D

38. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah.......

A. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi

B. Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat

C. Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat

D. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut

Jawaban: A

39. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholder), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan....

A. Kepemimpinan yang berwibawa

B. Penegak hukum yang cerdas

C. Pengetahuan hukum yang luas

D. Sistem nilai etika yang kuat

Jawaban: D

40. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklarifikasi aktivitas gladiator adalah....

A. Ikut memilih

B. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif

C. Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu

D. Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu

Jawaban: B