Cina Klaim Kepulauan Spratly, Duterte Ancam Kerahkan Militer

Struktur dan landasan udara Tiongkok pada Subi Buatan Manusia Laut terlihat dari pesawat angkut Angkatan Udara Filipina C-130 Angkatan Udara Filipina, Jumat, 21 April 2017. Masalah Laut Cina Selatan diperkirakan akan dibahas pada tanggal 20 KTT Pemimpin ASEAN minggu depan. Francis Malasig / Pool Foto melalui AP
Oleh: Tony Firman - 12 April 2019
Dibaca Normal 3 menit
Duterte mengancam akan mengerahkan tentara dalam misi bunuh diri untuk menyerang Cina di Pulau Thitu.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Jumat (5/4) mengancam akan mengerahkan militer jika Cina tidak berhenti mendekati kepulauan di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

Ancaman Duterte merespons laporan Kementerian Urusan Luar Negeri Filipina yang menyebutkan keberadaan lebih dari 200 kapal nelayan dan kapal-kapal Penjaga Pantai Cina di dekat Pulau Thitu, Laut Cina Selatan adalah ilegal. Filipina mempertanyakan keberadaan kapal-kapal tersebut dan secara resmi mengajukan protes diplomatik ke Beijing.

"Mari kita berteman, tapi jangan sentuh Pulau Pagasa dan yang lainnya," tegas Duterte. Pagasa adalah sebutan lokal untuk Pulau Thitu.


Duterte memakai kata teman dalam pernyataannya. Menurut Duterte, pernyataan tersebut adalah nasihat kepada seorang teman meski tak mengurangi nada ancaman.

"Saya tidak akan meminta atau memohon, tapi saya hanya memberitahu Anda agar menjauh dari Pagasa karena saya punya tentara di sana. Jika Anda menyentuhnya, ceritanya akan lain. Saya akan perintahkan militer untuk 'misi bunuh diri'," tutur Duterte, dilansir dari South China Morning Post.


Tarik Ulur dengan Cina

Secara tradisional, hubungan luar negeri Filipina sangat dekat dengan Amerika Serikat. Saking dekatnya, negeri Paman Sam itu punya banyak tangsi militer di wilayah Filipina baik laut maupun udara. Ini cukup membantu AS saat harus bertempur dalam Perang Pasifik pada Perang Dunia II. Filipina kadang disebut sebagai "koloni abadi" AS.

Namun sejak Duterte naik ke tampuk kekuasaan pada Juni 2016, Manila mulai memalingkan wajahnya, menjalin hubungan hangat dengan Cina dan mengatakan berpisah dari AS pada Oktober 2016. Sebaliknya, Duterte memuji-muji Beijing sebagai negara yang ramah lagi murah hati dan cocok sebagai mitra pembangunan nasional serta sekutu militer potensial untuk Filipina.

Pada September 2016 Duterte bahkan mengolok-olok Obama yang kala itu masih menjabat Presiden AS sebagai anak sundal. Dia pun sesumbar di hadapan media akan mengusir tentara AS yang bercokol di negerinya.

Namun, di saat Duterte sedang gencar-gencarnya mencaci AS dan bermesraan dengan Cina, pengadilan arbitrase internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim Beijing atas Laut Cina Selatan tidak sah. Putusan itu disambut gembira oleh warga Filipina setelah terlibat konflik panjang terkait sengketa Laut Cina Selatan di kepulauan Spratly, seperti Scarborough pada 2012, karang Mischief pada 1995, dan lainnya.


Terkait Pemilu

Bukan tidak mungkin ancaman Duterte kepada Cina atas sengketa Laut Cina Selatan berkaitan dengan upaya meraup suara sekaligus menjawab pihak-pihak yang mempertanyakan jualan ketegasan sang presiden.

Pada 13 Mei 2019, Filipina akan menyelenggarakan pemilu paruh waktu yang memperebutkan 24 kursi di Senat, sekitar 300 di Kongres, dan lebih dari 17 ribu jabatan pemerintah daerah, dari gubernur provinsi hingga dewan kota.

Kubu oposisi selama ini melihat Duterte terlalu lemah dalam urusan Laut Cina Selatan. Saat orang-orang Filipina mulai mendirikan pemukiman sementara di pasir pesisir pulau Thitu pada 2017, Cina memprotes tindakan tersebut dan mengerahkan kapal-kapal Angkatan Laut, penjaga pantai, dan kapal-kapal penangkap ikan dalam jumlah besar. Cina memprotes langkah Filipina. Duterte melunak, memerintahkan penghentian pembangunan pemukiman senetara.

Sikap Duterte itu kontras dengan pendahulunya Presiden Benigno Aquiono yang menyamakan Cina dengan Jerman era Nazi saat Beijing menggulirkan program reklamasi kepulauan Spratly pada 2015.

Bukan kali pertama kapal-kapal Cina berada di pulau Thitu yang diklaim Filipina dan Vietnam. Pada 2014, sebuah perusahaan minyak Cina memarkirkan rig di perairan pulau Thitu.

Pulau Thitu hanyalah salah satu dari sembilan pulau yang dikuasai Filipina di Kepulauan Spratly. Menurut Asia Maritime Transparency Initiative, under the Center for Strategic & International Studies, perumahan penduduk, pelabuhan perikanan, pabrik desalinasi, proyek energi surya dan fasilitas penelitian kelautan bersama dengan kedatangan 100 orang yang akan menghuni pulau-pulau tersebut.

Ada Apa di Laut Cina Selatan?

Membentang dari Cina di utara sampai ke Indonesia di selatan, luas Laut Cina Selatan mencapai 3,6 juta kilometer persegi. Perairan itu berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam. Kepulauan Spratly terletak di bagian selatan yang berbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara.

Kepulauan Spratly terdiri dari kelompok besar terumbu karang, beting, atol, dan pulau-pulau kecil. Total luasnya mencapain 400 ribu kilometer persegi. Kepulauan tak berpenghuni itu pertama kali ditemukan oleh Richard Spratly, seorang kapten pelaut dari Inggris yang berhasil sampai ke sana pada 1840.



Ada beberapa alasan mengapa perairan Laut Cina Selatan menjadi begitu penting. Bloomberg mencatat, 10 persen dari tangkapan ikan global dihasilkan di Laut Cina Selatan. Pada 2016 lebih dari 30 persen perdagangan minyak mentah maritim global atau senilai sekitar tiga triliun dolar melintasi Laut Cina Selatan.

AS memperkirakan ada 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam di Laut Cina Selatan. Perusahaan migas milik pemerintah Cina memperkirakan ada 125 miliar barel minyak dan 500 triliun kaki kubik gas alam di daerah-daerah yang belum ditemukan.

Dalam perkembangannya, Cina, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam saling berebut kepulauan Spratly. Keberadaanya strategis bagi siapapun yang ingin mengklaim bagian-bagian Laut Cina Selatan. Hanya Brunei yang mengklaimnya sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).


Di kepulauan Spratly, Filipina punya lapangan terbang Rancudo di Pulau Thitu, Vietnam mendirikan bandara Truong Sa di pulau Spratly, Taiwan mengoperasikan bandara Taiping di pulau Taiping, Malaysia punya bandara Layang-layang.

Sejak kepemimpinan Xi Jinping, Cina lebih agresif dalam isu Laut Cina Selatan. Beijing telah mereklamasi sekitar 1.290 hektar tanah di tujuh terumbu atau batuan di Kepulauan Spratly. Di atasnya dibangun pelabuhan, mercusuar dan landasan pacu, baterai rudal, dan peralatan militer lainnya. Cina mengklaim lebih dari 80 persen Laut Cina Selatan berdasarkan peta 1947 yang menunjukkan garis-garis samar yang membentang 1.800 kilometer di selatan Pulau Hainan.

Tiga pangkalan militer Cina didirikan di kepulauan Spratly, yakni pangkalan udara militer Yongshu di Terumbu Fiery Cross, pangkalan udara militer Zhubi di terumbu Subi, dan pangkalan udara militer Meiji di terumbu Mischief. Hal ini menjadikan Cina negara dengan pangkalan militer terbanyak di kepulauan Spratly dibandingkan dengan negara-negara lain yang bersengketa.

Meski Den Haag 2016 memutuskan Cina tak punya dasar hukum untuk mengklaim hak historis dan sumber daya Laut Cina Selatan, Beijing menolak putusan tersebut.

Baca juga artikel terkait LAUT CINA SELATAN atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Politik)

Penulis: Tony Firman
Editor: Windu Jusuf
DarkLight