tirto.id - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, percakapan yang berlangsung dalam forum group discussion beberapa waktu lalu, termasuk penilaian para cawagub, berlangsung cukup dinamis.
Salah satu yang dibahas terkait konflik yang terjadi di Tanah Abang, di mana ada PKL yang diduga dilindungi preman. Sementara di lain pihak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalankan peraturan tentang larangan PKL berjualan di trotoar.
Karenanya, dia berharap ada solusi untuk melindungi para PKL tersebut.
"Beberapa gagasan yang tajam, yang harus dikonfirmasi ke kandidat, soal keberpihakan terhadap PKL [pedagang kaki lima]," ujar Syarif saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).
Selain itu, kata dia, permasalahan lain yang dibahas adalah tentang konflik tata ruang, sebagaimana yang juga terjadi di Tanah Abang.
"Kan konflik tata ruang. Orang pengen dagang, tapi dilarang. Orang pengen usaha, tapi ruangannya di-perda [ada peraturan daerahnya] dilarang, tapi orang pengen usaha itu kan dilema," jelasnya.
Dia menekankan, agar siapa pun cawagub yang terpilih, harus mampu mengimbangi keputusan menjadi lebih baik untuk seluruh pihak.
"Baik untuk kepentingan kelompok masyarakat menengah ke atas, maupun masyarakat kelas bawah," kata Syarif.
Syarif juga berharap agar calon yang nantinya terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mampu membantu tugas Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Kami ini sedang mencari wagub yang bisa menerjemahkan pikiran gubernur, dan membantu pekerjaan sehari-hari gubernur, bukan justru merepotkan gubernur," kata Syarif.
Ketiga kandidat calon wakil gubernur terdiri dari Abdurrahman Suhaimi, Ahmad Syaikhu, dan Agung Yulianto. Ketiganya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebelumnya, Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo menyebutkan bahwa para panelis uji kepatutan dan kelayakantelah bertemu dengan sejumlah tokoh DKI Jakarta.
Agenda yang disebut sebagai grup diskusi terbatas (Focus Group Discussion/FGD) pada Minggu (3/2/2019) itu bertujuan untuk mendengarkan masukan dari sejumlah pemangku kepentingan di ibu kota.
Pihak yang terlibat dalam diskusi bersama tim panelis di antaranya adalah Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kamsul Hasan, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna, dan Rakhmat dari Serikat Pedagang Pribumi Sejahtera.
“FGD ini diadakan untuk menindaklanjuti hasil fit and proper test yang sudah diadakan sepekan sebelumnya guna memberikan masukan dan rekomendasi untuk kebaikan DKI Jakarta,” pungkas Syakir.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
