Menuju konten utama

Buru MIT, Operasi Satgas Tinombala Kemungkinan Diperpanjang

Masa kerja Satgas Tinombala kemungkinan besar akan diperpanjang karena 11 DPO dari kelompok Mujahid Indonesia Timur (MIT) belum tertangkap.

Buru MIT, Operasi Satgas Tinombala Kemungkinan Diperpanjang
Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal memberikan keterangan pers saat rilis akhir tahun kasus terorisme Poso di Mapolda Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (31/12/2019). NTARA FOTO/Basri Marzuki/nz

tirto.id - Masa dinas Satgas Tinombala akan berakhir pada 31 Desember 2020. Dalam sisa waktu ini mereka masih memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyatakan ada rencana perpanjangan masa tugas satuan tersebut.

“Kemungkinan besar akan diperpanjang karena target operasi belum tertangkap, masih ada 11 orang DPO. Tapi tetap kami tunggu keputusan pimpinan,” ujar dia di Mabes Polri, Senin (7/12/2020).

Untuk menumpas gerakan Ali Kalora cs, pada 10 Januari 2016, pemerintah mengerahkan Satgas Tinombala. Meski sudah ditugaskan, hingga kini satgas gabungan TNI dan Polri itu belum mampu melenyapkan kelompok MIT.

Di tahun ini sudah empat kali Polri memperpanjang masa kerja satgas yakni 1 Januari-31 Maret, 31 Maret-28 Juni, 29 Juni-30 September, terakhir hingga 31 Desember. Awi bilang hingga kini satgas masih mengejar MIT.

MIT bergerilya, seharusnya satgas melakukan hal serupa, bukan patroli. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Celebes Institute Adriany Badrah. Dia berpendapat penempatan pasukan juga tak masuk akal. Sebab Kalora telah delapan tahun menguasai hutan, namun masa kerja Satgas hanya beberapa bulan, lantas dirotasi. Ada ketimpangan ‘pemahaman area’ di sini.

Bahan makanan menipis, pun senjata dan amunisi, pendanaan terbatas, bahkan satgas telah memetakan pergerakan MIT selama ini namun tak menghentikan aksi MIT.

Adriany menduga ini dilakukan untuk menciptakan industri keamanan karena ada pembiaran. Ada kepentingan internal TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Tinombala dan operasi ini tak mampu menjamin keamanan warga sipil.

“Mobilisasi pasukan begitu banyak, anggaran begitu luar biasa, bantuan TNI ada, TNI punya ilmu gerilya. Bisa menangkap para pelaku serta orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian, itu sudah cukup indikatornya. Jadi, memang ada pembiaran,” kata dia, Senin (30/11).

Baca juga artikel terkait TERORISME atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Hukum
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Restu Diantina Putri