tirto.id - Sejumlah partai sedang mengincar kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga diusulkan partainya menjadi pimpinan MPR bahkan mengingatkan biasanya jatah kursi ketua MPR diberikan kepada partai non-koalisi pemerintah.
“Kami ingin mengingatkan kepada kawan-kawan, tradisisnya sebaiknya [ketua MPR] diserahkan kepada partai yang menjadi penyeimbang dari koalisi pemerintah," ujar Muzani di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).
Muzani mengklaim dirinya telah mendapatkan dukungan untuk menjadi ketua MPR dari fraksi-fraksi lain, terutama yang bukan termasuk koalisi pendukung pemerintah. Tak hanya partai saja, bahkan Muzani juga mengaku telah mendapatkan dukungan dari perwakilan DPD.
Upaya lobi-lobi terus dilakukan, kata Muzani, salah satu tujuannya adalah menghasilkan pimpinan MPR sekaligus ketuanya melalui proses musyawarah mufakat, ketimbang pemungutan suara atau voting.
"Komunikasi semua partai yang ada di MPR sudah kami komunikasikan, semua dan sebagian kelompok DPD sudah kami informasikan," jelasnya.
Dari sembilan partai politik yang lolos ke parlemen, empat di antaranya bukan merupakan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024 nanti. Selain Gerindra, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Fraksi PKS Jazulli Juwaini mengatakan partainya tak terlalu memimpikan untuk bisa meraih kursi ketua MPR RI.
Alasannya, kata dia, PKS sadar diri posisinya di parlemen hanyalah berada pada peringkat ketujuh. Bahkan, PKS sudah bersyukur karena telah mendapatkan kursi pimpinan MPR sesuai UU MD3 yang telah direvisi.
"Kami ini harus realistis saja, kami nomor 7, sudah masuk pimpinan saja sudah alhamudillah," jelas Jazulli di ruang Fraksi PKS, Selasa (1/10/2019).
Meski begitu, Jazulli mengaku partainya telah banyak didekati partai lain yang sangat berniat menjadi ketua MPR.
Ia menyebut lobi-lobi sudah dilakukan oleh Partai Golkar, PKB termasuk juga Partai Gerindra. Fraksi PKS tentu tak bisa menentukan sendiri dan berharap bisa terjadi kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat.
Sebagai rekan sekoalisi saat Pilpres 2019, kata Jazuli, PKS juga mempertimbangkan untuk mendukung Muzani dari Fraksi Partai Gerindra sebagai ketua MPR nantinya.
“Ya antara setuju dan segajah tetap harus sama-sama menjaga kebersamaannya. Tapi tentu semua dari 9 fraksi dan DPD itu akan terlibat dalam membicarakan siapa yang paling pas menjadi ketua MPR," pungkas Jazuli.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
