tirto.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard kembali merespons usulan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI yang meminta agar diberlakukan wajib militer di Indonesia.
Ryamizard mengatakan, dibanding melakukan wajib militer, lebih baik mindset ideologi negara Indonesia, Pancasila saja terlebih dahulu dibenahi. Sebab kata dia, Pancasila merupakan simbol persatuan negara dan bangsa.
"Nah, kalau itu [Pancasila] pecah, negara pasti pecah ya, nggak boleh pecah itu, kita bubar. Kalau kita pecah, itu Islam di timur tengah liat, nggak habis-habisnya perang. Mau? Kan nggak boleh itu," ujar Ryamizard saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).
Kemudian Ryamizard menuturkan, bagaimana mindset bangsa Indonesia juga tidak berubah oleh ideologi khilafah. Meskipun Indonesia secara mayoritas memeluk agama islam kata dia, Indonesia tetap berideologi Pancasila.
"Yang paling penting ya, kalau kita wajib militer, tapi ini [mindset] nggak di sini [sambil nunjuk kepala] itu bahaya. Jadi benak kita harus Pancasila, enggak boleh berubah. Yang nggak suka Pancasila, saya bilang dari dulu keluar dari negara ini ya, jangan indekos terus," terangnya.
Selanjutnya dirinya mengatakan, jika ada kemauan dari masyarakat dan masing-masing pihak untuk melakukan program wajib militer, pihaknya persilahkan. Akan tetapi, Ryamizard menuturkan, segala pertimbangan tetap berada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tapi dari kementerian pertahanan belum ada itu [Wajib Militer], karena [sudah ada] bela negara. Bela negara penting itu adalah ujung-ujungnya adalah intinya adalah Pancasila," pungkasnya.
Kemudian, ia meminta agar program tersebut tidak dilakukan dahulu. Sebab, saat ini negara Indonesia belum terjadi peperangan.
"Mindsite kita dlu yang harus disiapkan, kita siap perang tapi mindset kita berubah, orang siap perang. Wah ini siap perang dengan Pancasila berarti? Jadi mindset dulu dibenarkan," tuturnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
